BALIKPAPAN – Selama tiga hari, DPRD Balikpapan menggelar focus group discussion (FGD). Berlokasi di Hotel Grand Senyiur, 20-22 Juli. Ada berbagai tema pembahasan kajian akademik yang digelar dalam kesempatan tersebut.
Salah satunya Bapemperda yang menyusun rencana arah pengembangan ekonomi Balikpapan. Mengingat keberadaan Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. Kajian akademik ini dilakukan oleh akademisi Universitas Negeri Malang (UM).
Anggota Bapemperda Aminuddin bertindak selaku moderator sekaligus pemimpin agenda FGD. Dia menuturkan, secara umum hasil kajian akademik menilai Balikpapan butuh pengembangan sebagai kota penyangga.
Maka dia berharap pemerintah pusat memberi perhatian kepada kota penyangga. Misalnya dalam bentuk anggaran. Sebab untuk berbenah, Balikpapan tentu tidak mampu jika hanya mengandalkan APBD.
“Kita berharap pusat atau otorita ada anggaran dari APBN yang diberikan kepada kota penyangga untuk mempersiapkan diri,” ujarnya. Tujuannya agar tidak ada ketimpangan yang terjadi antara IKN dan kota penyangga di sekitarnya, termasuk di Balikpapan.
Aminuddin membeberkankini mulai terlihat dampak setelah penetapan IKN. Misalnya masalah lalu lintas di Balikpapan, jalan semakin padat dan macet di berbagai titik. “Karena banyak orang beserta kendaraan yang datang,” imbuhnya.
Selain masalah kemacetan, ada dampak sosial dan lingkungan seperti produksi sampah. Itu semua menjadi beban pemerintah kota. Kenyataannya perlu biaya besar mengatasi masalah yang ada.
Maka jika ada dana bantuan dari pusat, salah satu hal utama untuk penanganan jalan yang sempit. “Harus dilakukan penambahan dan perluasan jalan agar tidak macet lagi karena beban kendaraan semakin besar,” imbuhnya.
Termasuk untuk pembangunan fly over atau underpass Muara Rapak butuh bantuan APBN. Dia berharap adanya bantuan subsidi dari pusat bisa membuat pembangunan cepat terlaksana.
“Setelah kajian akademik ini, kami akan rumuskan hasil dan menuangkan dalam perda sebagai produk hukum,” tuturnya. Narasumber dalam FGD yaitu Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Imam Mukhlis.
Imam menuturkan, ekonomi Balikpapan sudah memiliki pondasi sebagai daerah yang berdaya saing. Baik level provinsi maupun nasional. Walau pertumbuhan ekonomi sudah tinggi tetapi perlu ada perbaikan karena masih ada ketimpangan.
Mulai masalah pengangguran, harga, akses infrastruktur. “Kelemahan ini menjadi ruang dalam penyusunan kebijakan,” ucapnya. Menurutnya sebagai beranda IKN, seharusnya Balikpapan sempurna dari sisi infrastruktur, masyarakat madani, SDM, dan lingkungan.
Dia melihat generasi milenial di Kota Beriman, secara data masih banyak lulusan SMA/SMK. “Ruang ini harus segera diselesaikan karena lima tahun lagi mereka menjadi SDM yang punya peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Kemudian Balikpapan menerapkan pengembangan ekonomi sirkular dan penguatan smart city. Semua memfasilitasi pemenuhan kebutuhan generasi milenial. Menurutnya selama ini pusat banyak memberi anggaran untuk infrastruktur IKN.
“Masalahnya harus ada fasilitas juga bagi daerah sekitar agar tidak jomplang,” katanya. Dia berharap, nantinya ada perhatian pusat dalam bantuan anggaran baik infrastruktur dan non infrastruktur. Seperti pengembangan SDM sampai lingkungan di Kota Beriman. (din/ADV/pro)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan