TANJUNG REDEB – Debat publik pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Berau, digelar di Jakarta, Minggu (29/11). Debat yang ditayangkan secara langsung salah satu stasiun televisi swasta nasional, berlangsung selama dua jam, dimulai pukul 15.00-17.00 WIB. Debat ini mengangkat tema Membangun Kemandirian Ekonomi dan Menyelesaikan Persoalan Daerah.
Perang ide dan gagasan pun tersaji antara paslon nomor urut 1 Seri Marawiah-Agus Tantomo dan paslon nomor urut 2 Sri Juniarsih-Gamalis. Debat dipandu langsung oleh Cindi Sistyarani selaku moderator.
Pada sesi pertama, paslon nomor urut 1 mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait strategi menghapus jumlah stunting di Bumi Batiwakkal. Pertanyaan ini pun langsung dijawab oleh cabup Seri Marawiah.
Ia mengatakan, langkah awal yang dilakukan melakukan sosialisasi kepada ibu yang mengandung untuk melakukan perbaikan gizi. Selain itu, mengoptimalkan posyandu, serta memberikan makanan tambahan untuk bayi yang disebar di seluruh posyandu sehingga tumbuh kembang bayi dapat berjalan dengan baik.
“Untuk infrastruktur kesehatan di Berau memang masih kurang. Minimnya tenaga medis yang selama ini masih menjadi masalah di Berau, akan kami tuntaskan secara optimal. Keluhan mengenai kesehatan di tahun 2019 hanya 25 persen,” katanya.
Sementara itu, cabup paslon 2 Sri Juniarsih, mengaku sependapat dengan paslon 1. Diakuinya palson 2 memiliki program kerja penumpasan stunting di Berau. Dengan memberikan edukasi kepada ibu dan remaja putri. Dengan 1000 hari melakukan perawatan gizi untuk buah hati. Sehingga bayi yang dilahirkan menjadi anak yang sehat serta cerdas. “Saya sependapat, Berau akan lebih memperhatikan stunting, agar Berau bebas stunting,” ungkapnya.
Pertanyaan moderator berlanjut, mengenai perekonomian Berau yang 61 persen bergantung pada sektor ekstraktif. Padahal Berau memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Bagaimana strategi meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dari sektor pariwisata di tengah keterbatasan infrastruktur dan anggaran yang tersedia.
Menjawab pertanyaan tersebut, cabup paslon nomor urut 2, Sri Juniarsih, mengatakan di Kalimantan Timur, Kabupaten Berau memang kaya akan destinasi wisata. Pada 2017, jumlah wisatawan datang ke Berau sebanyak 99.400 ribu, sedangkan pada 2018 mencapai 285.880. Jika terpilih menjadi pemimpin Berau, dia akan meningkatkan kualitas wisata agar lebih baik lagi. Melalui pembenahan sumber daya manusia (SDM) pelaku pariwisata, memberi perhatian khusus kepada wisata melalui kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Termasuk mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan kunci kesuksesan wisata di mana masyarakat ikut berperan aktif. “Selain itu, kami akan melakukan revitalisasi bangunan bersejarah. Serta sarana dan prasarana menuju lokasi wisata akan ditingkatkan,” beber Sri Juniarsih.
Menanggapi jawaban Cabup paslon 2, Cawabup paslon 1 Agus Tantomo menegaskan, selama hampir 5 tahun menjadi wakil bupati, dia sangat paham permasalahan wisata di Berau. Mulai rendahnya repiter yang membuat wisatawan kapok datang kembali ke Berau. Ia menuturkan, untuk meningkatkan sektor pariwisata, bukan hanya jumlah wisatawan, namun bagaiman membuat wisatawan betah dan kembali datang ke Berau, tidak hanya satu kali.
“Ekspektasi dan realita wisatawan kadang tidak sesuai seperti yang digembar gemborkan. Mulai dari jarak yang jauh, fasilitas pendukungnya kurang memadai, dan biaya yang mahal. Ini yang membuat wisatawan kapok datang kembali. Jika ingin pariwisata di Berau naik, perbaiki dulu repiternya,” tegas Agus Tantomo.
Debat kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan moderator mengenai pendidikan di Berau. Pada saat pandemi seperti saat ini, pendidikan tatap muka digantikan dengan sistem daring. Tentu menjadi kendala, mengingat di Berau masih terdapat daerah blank spot.
Menanggapi hal tersebut, cabup Seri Marawiah, memaparkan telah berkoodinasi dengan penyedia jasa internet. Bahkan akan melakukan penambahan tower baru di seluruh wilayah blank spot. Ditambahkan Agus Tantomo, Pemkab Berau sudah mendorong pengadaan satelit dengan harga yang terjangkau untuk memudahkan pelajar belajar online. “Bukan tantangan yang berat. Hal ini sudah kami rumuskan jauh hari untuk menghilangkan area blank spot di Berau,” ucapnya.
Sementara itu, cabup Sri Juniarsih mengatakan, pihaknya sependapat dengan apa yang disampaikan paslon 1. Selain itu, penyediaan 1000 titik wifi gratis dari kota hingga kampung diharapkan bisa membantu warga yang membutuhkan jaringan untuk belajar. “Tetapi tetap dilakukan pengawasan penggunaan internet. Dikhawatirkan disalah gunakan anak-anak,” ujarnya.
Pertanyaan berlanjut, pada kebutuhan pangan di Berau. Cindi selaku moderator mengatakan, jumlah produksi beras di Berau pada tahun 2019 sebanyak 33.700 ton beras. Sedangkan untuk kebutuhan seluruh masyarakat Berau yakni 135 ribu ton pertahun. Kondisi ini menunjukan bahwa Berau masih sangat jauh dari kemandirian pangan. Bahkan terdapat 3 kecamatan di Berau tidak memproduksi pangan.
Sri Juniarsih mengatakan, Berau merupakan daerah yang sangat luar biasa dan sudah memiliki potensi untuk menjadikan lumbung pangan. Beberapa wilayah penghasil padi, seperti Labanan, Semurut, Buyung-Buyung dan Merancang. Cawabup paslon 2, Gamalis menambahkan, memiliki komitmen untuk menjadikan Berau sebagai daerah swasembada pangan. Yakni dengan melalukan identifikasi pangan, sehingga bisa tepat mengambil sebuah kebijakan. Yang kedua harus bisa memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian, misalnya saprodi, benih dan pupuk. Kemudian alsintan, peralatan untuk budidaya dari proses hingga pascapanen. Serta meningkatkan infrastuktur jalan. “Jalan usaha tani, itu penting. Karena tidak mungkin hanya menyuruh petani menamam tanpa memberikan akses jalan. Serta memberikan kepastian kepada petani terkait harga dan pemasaran,” katanya.
Sementara itu, cawabup Agus Tantomo mengatakan, salah satu persoalan pertanian di Berau, karena banyak perubahan alihfungsi. Yang dulunya menamam padi, kini dialihkan ke lahan sawit. Kemudian banyak anak muda yang lebih memilih kerja di tambang. Hal ini mengakibatkan tingkat produksi yang rendah. Rata-rata di Berau, dalam satu hektare, hanya bisa menghasilkan 4 ton. Sedangkan di Jawa sudah mencapai 8 ton. Sehingga solusinya yakni mekanisme pertanian, mendorong para pemuda untuk petani dan yang ketiga memberi bantuan pupuk organik dan bibit unggul. “Saya kira itu yang akan kami lakukan,” katanya.
Terkait kasus korupsi yang terjadi di kampung, mengingat alokasi dana kampung (ADK) cukup besar, cabup paslon 2 Sri Juniarsih mengatakan, kerugian yang terjadi akibat adanya korupsi di Kampung Balikukup mencapai Rp 1,2 miliar. Tentu bukan jumlah yang sedikit. Maka dari itu, pihaknya akan memberikan pemahaman tentang penggunaan ADK, melakukan pengawasan agar tidak adalagi aparatur kampung yang terlibat korupsi.
“Pengawasan terhadap aparatur kampung perlu dijalankan. Serta melibatkan masyarakat luas untuk pengawasan ADK. Selain itu, memberikan pemahaman mengenai bahaya korupsi,” katanya.
Sementara cabup Seri Marawiah menegaskan, akan mengumpulkan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Berau untuk menandatangi pakta integritas menolak korupsi. Dalam surat tersebut, akan ditekankan apa konsekuensi dari korupsi, serta melibatkan aparat hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. “Karena kewenangan yang cukup bebas dan anggaran yang besar, terkadang membuat kepala kampung merasa tidak diawasi. Kami akan berikan pendampingan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan ADK,” tegas Seri.
Untuk masalah Narkoba, Agus Tantomo yang juga menjabat sebagai ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Berau menjelaskan, permasalahan yang terjadi yakni keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada BNK, di mana hanya bisa memberikan sosialisasi. Seharusnya BNK berubah menjadi BNNK, sehingga bisa dilakukan penindakan. “Persoalan lainnya, panjang garis pantai di Kabupaten Berau mencapai 628 kilometer, ini yang menjadi titik masuk jalur narkoba. Ini harus ada kerja sama yang baik antara angkatan laut dan kepolisian,” katanya.
Sementara itu, Sri Juniarsih mengatakan, BNK memang perlu diajak kerja sama. Selain untuk menangkal narkoba, pemberian imbaun dan bimbingan agama kepada masyarakat juga perlu dilkukan. Jika seseorang dekat dengan Tuhan, maka ia akan selalu merasa diawasi setiap perbuatannya. “Kerja sama yang baik antar orang tua, membangun hubungan yang baik dengan anak. Adakan edukasi yang intens. Pecandu narkoba tidak dijauhi, tapi dirangkul, untuk dilakukan perbaikan diri,” ujar Sri Juniarsih.
Untuk kekerasan seksual di Berau meningkat tajam pada tahun 2019 yakni 39 kasus, sedangkan tahun 2018 hanya 16. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Sri Juniarsih menuturkan, ini menjadi kewajiban untuk menanggulangi hal tersebut, serta meningkatkan indeks keluarga bahagia.
“Di masa kepemimpinan Almarhum Muharram, telah dibangun Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), kemudian kasus yang terjadi ditangani oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak),” katanya.
Sementara itu, Seri Marawiah mengatakan, memberikan pemahaman bahaya KDRT kepada setiap rumah tangga. Mengingat, KDRT akan menimbulkan rasa trauma baik bagi korban maupun anak dari korban. Ia mengatakan, memberikan pemahaman kepada pasangan yang akan menikah bisa mengurangi kasus KDRT, menanamkan rasa cinta, dan saling memberikan semangat. Karena persoalan rumah tangga tidak hanya mengenai ekonomi. “Berikan pemahaman yang baik. Karena semua orang pasti butuh tempat berbagi, sehingga kasus KDRT bisa diturunkan,” ungkapnya.
Sementara mengenai pengisian jabatan penting di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kerap diisi oleh orang-orang terdekat dari penguasa. Agus Tantomo yang mendapat kesempatan pertama menjelaskan, proses seleksi ketat telah dilakukan oleh Pemkab Berau. Sala satu syartanya tidak berafiliasi dengan partai politik. Yang menjadi permasalahan, ketika hendak pemilu, maka orang yang dipercayakan memegang jabatan penting di BUMD menunjukan sifat aslinya, memihak kepada salah satu paslon. “Seharusnya tetap bisa menjaga netralitas,” ujar Agus Tantomo.
Sementara Sri Juniarsih mengatakan, proses seleksi yang profesional merupakan modal penting dalam penempatan orang untuk memegang jabatan di BUMD. Semua jenjang jabatan perlu pengawasan ketat. Tidak semua orang dekat dengan pemimpin bisa memegang jabatan penting di BUMD. “Kajian dan seleksi ketat perlu dilakukan,” ujarnya.
Debat dilanjutkan mengenai listrik yang kerap biarpet dan mendapat banyak keluhan dari masyarakat luas. Agus Tantomo menuturkan, terkait dengan permasalahan listrik, merupakan kewenangan penuh dari pemerintah provinsi. Namun, ia mengaku pemkab tidak akan tinggal diam. Jika dipercaya, maka pemkab akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengatasi permasalahan listrik di Berau. Sebagai salah satu bukti yakni listrik di dua kecamatan yakni Bidukbiduk dan Maratua telah berope Debat Publik Pilkada Berau 2020
Adu Strategi Selesaikan Persoalan Daerahrasi 24 jam.
“Permasalahannya tidak adanya organisasi pelayanan listri di tingkat desa. Sehingga warga kesulitan mengelola jika diberi bantuan pembangkit listrik. Tetapi, dengan dukungan dari provinsi, kami pastikan dalam waktu 3 tahun permasalah listrik di Berau akan tertangani,” ujarnya.
Sementara Sri Juniarsih menyampaikan, mengatasi permasalahan listrik, ia akan mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk daerah terpencil. Ia mengaku akan bekerja sama dengan pihak ketiga. “Ini masuk dalam program unggulan kami,” tuturnya.
Pertanyaan kemudian dilanjutkan masalah 40 desa yang belum terjangkau akses darat. Cawabup paslon 2, Gamalis mengatakan, pihaknya terkendala oleh adanya jalan yang masuk kewenangan nasional dan provinsi. “Ini menjadi pekerjaan rumah, bagaimana upaya kami melakukan perbaikan jalan tersebut,” katanya.
Sementara Agus Tantomo mengatakan, mengatasi persoalan jalan yang masuk jalan nasional dan provinsi, pihaknya akan menjalin komunikasi dengan pemangku kewenangan. “Dalam 4 tahun ke depan, kami yakin mampu melakukan perbaikan jalan sebanyak 95 persen,” katanya.
Terkait kasus pencemaran sungai yang terjadi di Berau, di mana nyaris 20 sungai rata-rata tercemar limbah perusahaan. Seri Marawiah mengatakan, pihaknya bertekat agar pendapatan di Berau tidak bergantung pada tambang. Dengan demikian, masalah pencemaran perusahaan dengan sendirinya berkurang. Selain itu akan membentuk regulasi terkait tambang, serta memberikan dana untuk pos lingkungan hidup. Menurutnya, tanpa dana, masalah lingkungan hidup tidak akan berjalan baik. “Arah pengunaan CSR yang perlu dilakukan perbaikan. Agar tepat sasaran dan tidak disalah gunakan,” tuturnya.
Agus Tantomo menambahkan, kerusakan lingkungan dan pencemeran sungai tidak 100 persen dari pertambangan, tetapi juga dari perkebunan. Pemkab dan provinsi pun sudah ada regulasi dan pengawasan. “Kita tidak bisa tutup mata, ada kegiatan lain yang juga memberikan sumbangan pencemaran sungai di Berau,” katanya.
Sementara Sri Juniarsih mengatakan, mengurangi pencemaran air sungai, pihaknya akan memberikan edukasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak mencemari sungai. “Masyarakat masih kurang menyadari bahaya membuang sampah ke sungai. Penting sekali kerja sama antara perusahan dan pemkab untuk mengurangi tingkat pencemaran yang ada,” bebernya.
Terkait dengan tanah adat di Berau, cawabup paslon 2, Gamalis mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah sebijaksana mungkin bagaimana permasalahan ini segera bisa diatasi dengan adil. “Akan dibuat perdanya. Tapi perlu kajian ilmiah. Dan juga perlu sinkronisasi peta wilayah,” katanya.
Sementara cabup paslon 1 Seri Marawiah mengatakan, terkait masyarakat hukum adat, perlu adanya pengakuan dari negara. Pihaknya akan melakukan mediasi secara kekeluargaan dengan tokoh adat dan perusahaan, agar konflik horizontal dan vertikal bisa dihindari. “Perlu melibatkan masyarakat adat untuk membuat perda,” katanya.
Dalam debat ini, juga ada sesi tanya jawab antara paslon. Dalam kesempatan ini, paslon 2 diberikan kesempatan pertama. Gamalis mengatakan, 9 program unggul paslon 1, hanya dua yang terinci serta nyata targetnya. Sedangkan sisanya masih terlihat abstrak. Sehingga membuka peluang penyelewengan penggunaan anggaran. Sehingga masyarakat sulit melakukan kontrol.
Menjawab hal itu, cawabup paslon 1 Agus Tantomo mengatakan, visi dan misi yang disampaikan oleh calon pada saat kampanye perlu ada kajian dari akademik untuk program. Sehingga Rancangan Kerja Jangka Menengah (RPJM) bisa berjalan. “Saya kira, visi misi kami cukup jelas. Dan tidak bisa dikatakan abstrak. Fungsinya, peruntukannya jelas. Seperti program satu kampung satu wisata, ini jelas dan bermanfaat. Saya bingung. Mana yang abstrak. Dalam 3 tahun tentu program kami bisa terlaksana,” katanya.
Sementara itu, cabup Seri Marawiah menanyakan, program bantuan langsung tunai (BLT) yang masuk dalam 18 program paslon 2, menurutnya sudah menjadi kewajiban dari pemerintah untuk memberikan BLT, bukan program baru. Ia juga mempertanyakan pembanguan rumah sakit tipe B yang menjadi salah satu program unggulan paslon 2.
Agus Tantomo menambahkan, soal penanganan Covid-19 dengan PCR gratis bagi warga Berau. Dikatakannya, jumlah penduduk Berau mencapai 250 jiwa, sedangkan harga PCR mencapai Rp 2 juta. Tentu akan mengeluarkan anggaran mencapai Rp 500 miliar. “Anggaran ini tidak mungkin bisa ditanggung APBD. Untuk menangani Covid-19, kuncinya tuntaskan vaksinasi seluruh warga Berau,” tegasnya.
Menjawab hal itu, cabup paslon 2 Sri Juniarsih mengatakan, pembangunan rumah sakit tipe B merupakan janji politik dari Almarhum Muharram. Dia memastikan pada APBD 2021 akan terealisasi. Ia mengaku sudah melakukan total anggaran dengan anggota DPRD dari partai pendukung. “Kami optimistis, APBD 2021 pembangunan RS tipe B bisa terlaksana,” katanya.
Pada sesi terkahir debat, Seri Marawiah mengatakan, sebagai seorang ibu, ia ingin mengayomi seluruh masyarakat Berau yang terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama. Ia menekankan, tidak perduli pendatang atau bukan, selama tinggal di Berau dan dia memimpin Berau, tentu akan diperhatikan sama. “Mari menuju kemakmuran dan harmoni, jadikan tujuan bersama,” tuturnya.
Sementara itu, Sri Juniarsih mengatakan, memastikan bahwa anggaran negara sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok. Sumber daya alam yang melimpah dapat dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahtraan masyarakat. (hmd)
Editor : uki-Berau Post