Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) tak bisa lepas dari perbaikan sektor pendidikan. Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan menggelar asesmen nasional 2021.
Peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu aspirasi masyarakat saat Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, menggelar reses di Kampung Giring-Giring, Bidukbiduk, Sabtu (23/10) lalu.
Aspirasi yang disampaikan Masliah saat mendapat kesempatan berdialog dengan mantan bupati Berau tersebut, didasari karena adanya program asesmen nasional 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).
Masliah yang merupakan pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan (Disdik) Berau di Kecamatan Bidukbiduk, bukan tidak mendukung program yang berbasis komputer tersebut. Tapi menurutnya, program yang dicanangkan, tidak diimbangi dengan kesiapan perangkat di sekolah. Khususnya yang berada di kawasan pesisir, seperti di Kecamatan Bidukbiduk. “Karena sarana kami di sekolah tidak memadai. Mulai dari terbatasnya perangkat komputer hingga sinyal internet yang tidak stabil,” katanya saat mengikuti reses Makmur HAPK.
Masliah mengungkapkan, dari 10 sekolah yang ada di Kecamatan Bidukbiduk, hanya 3 sekolah saja yang memiliki kelengkapan perangkat komputer. Sehingga kegiatan asesmen yang juga diikuti para pelajar, dilakukan secara bergantian di tiga sekolah tersebut. “Yang tidak punya kelengkapan perangkat komputer, harus menumpang. Jadi harapan kami, sekolah-sekolah yang belum lengkap ini, bisa dibantu peralatan komputer lengkap dengan servernya,” ungkapnya.
Mendengar keluhan tersebut, Makmur sangat memahaminya. Dirinya menjelaskan, seorang pemimpin memang harus memahami kondisi masyarakat secara keseluruhan sebelum membuat kebijakan. Sebab kondisi sosial masyarakat di satu daerah, sangat berbeda dengan daerah lainnya.
Pemerintah setempat lanjutnya, harusnya lebih peka dan cermat. Agar apa yang menjadi keluhan di lapangan, bisa tersampaikan ke pusat.
“Kalau saya melihat, pendidikan ini harus ada perpaduan. Manual dan IT. Tapi kalau pusat ini tidak melihatnya semua. Makanya harus ada yang menjembatani, khususnya dari Dinas Pendidikan kabupaten. Tapi itu juga akan menjadi catatan kami, karena kasihan anak-anak kita, karena harus menumpang di sekolah lain juga tidak baik,” ujarnya.
Sementara aspirasi-aspirasi masyarakat yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung Giring-Giring Fitriadi, hampir sama dengan yang diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Seperti, ujar Fitriadi, penanganan abrasi untuk melindungi daratan Kampung Giring-Giring.
Sebab menurutnya, kegiatan penanganan abrasi yang selama ini dilakukan dengan memasang beronjong batu, dianggap tidak maksimal. Bahkan tidak bisa bertahan lama. “Makanya kami harapkan ada pembangunan pemecah ombak yang lebih baik. Tidak seperti yang sudah dipasang sekarang,” katanya.
Selain khawatir dengan kondisi abrasi, Fitriadi juga berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi untuk pembangunan stadion mini di Kampung Giring-Giring. Sebab usulan pembangunan stadion tersebut sudah lama disampaikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau. Bahkan pihak kampung sudah menyediakan lahan untuk pembangunan lapangan sepak bola tersebut. “Kami juga bingung, kenapa Dispora tidak bisa membangunnya. Tidak tahu juga apa alasannya,” ujarnya.
Mengenai penanganan abrasi, Makmur sepakat dengan usulan Plt Kepala Kampung. Karena untuk melakukan penanganan abrasi, harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, arus dan pasang surut air, termasuk keberadaan bangunan di tepi pantai.
Makmur bercerita, beberapa hari lalu, dirinya sempat membawa tim dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan V yang berada di Tarakan, Kalimantan Utara, untuk melihat kondisi abrasi di Pulau Derawan. Sebab abrasi di Pulau Derawan sudah masuk fase kritis. Namun dirinya tidak ingin penanganannya dilakukan asal-asalan, sehingga dirinya mendatangkan tim dari Balai Wilayah Sungai tersebut untuk melakukan kajian terlebih dahulu. “Harus dikaji dulu, baru ditentukan konstruksi apa yang cocok untuk penanganan abrasinya,” terangnya.
Makmur melihat, salah satu kegiatan penanganan abrasi yang sudah berhasil di Berau, adalah penanganan abrasi di Pulau Sambit. “Bahkan sekarang daratan di Pulau Sambit sudah bertambah. Karena sebelum dilakukan penanganan, dilakukan kajian untuk melihat pola penanganan yang cocok,” ungkapnya.
Dirinya memastikan, akan membawa tim dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV yang berkantor di Samarinda, untuk melihat kondisi abrasi di sepanjang pantai Kecamatan Bidukbiduk, termasuk di Kampung Giring-Giring, agar bisa melakukan kajian dan menentukan pola penanganan yang tepat. “Insyaallah segera kita datangkan tim mengkaji. Karena untuk wilayah Bidukbiduk ini, ditangani Balai Wilayah Sungai IV Kalimantan. Kalau Pulau Derawan dan Maratua, masuk dalam Balai yang ada di Tarakan,” terangnya.
“Jadi membangun pemecah ombak bukan sekadar untuk menghibur masyarakat. Baru setahun rusak. Tapi saya harapannya, bisa membuat daratannya berkembang, makanya harus dikaji matang-matang,” sambungnya.
Terkait pembangunan stadion, Makmur berpesan agar pemerintah kampung memastikan lahan yang akan digunakan benar-benar sudah memiliki kekuatan hukum. Kalau lahan tersebut adalah hibah dari masyarakat, maka harus dipastikan sudah memiliki dokumen hibah yang memiliki kekuatan hukum. Dirinya tidak ingin persoalan seperti penyegelan SMP 1 Bidukbiduk terulang, hanya karena tidak tuntasnya persoalan lahan.
“Memang mungkin saat ini yang punya lahan ikhlas, tapi puluhan tahun kemudian, karena tidak ada dokumen hukumnya, anaknya atau cucunya nanti mengira itu masih lahan orangtuanya, bisa saja menuntut pemerintah. Minta lahannya dibebaskan. Makanya persoalan lahan ini harus benar-benar selesai dulu, pastikan sudah aman,” imbuh Makmur.
Untuk itu, dirinya meminta Pemerintah Kampung Giring-Giring memastikan status lahan yang diusulkan untuk pembangunan stadion. “Nanti kami akan lihat porsinya, apakah akan ditangani pemerintah kabupaten, atau dibantu provinsi. Yang jelas, selain lahan beres, perencanaannya juga harus sudah ada kalau mau mengajukan bantuan dana ke provinsi,” pungkasnya. (bersambung/udi)
Editor : uki-Berau Post