TANJUNG REDEB - Sejumlah masyarakat kembali mengeluhkan pemadaman listrik bergilir oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Berau. Hal yang kerap terjadi menjelang bulan Ramadan ini sudah berlangsung sekitar sepekan.
Kondisi ini juga menjadi sorotan jajaran legislatif. Seperti diutarakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya. Berbicara tentang pemadaman listrik bergilir ini katanya, pihak yang bertanggung jawab adalah PLN. Meskipun sebagian sumber tenaga listrik yang ada di Berau itu ada disuplai dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lati yang dikelola PT Indo Pusaka Berau (IPB), yang saham mayoritasnya dikuasai Pemkab Berau.
“Berbicara strategi atau kesiapan, seharusnya PLN ini sudah bisa membuat langkah-langkah lebih dini. Mereka mestinya sudah mengerti bahwa di IPB belum ada pengembangan untuk menambah kapasitas listrik yang disuplai ke PLN,” jelas Wendy kepada Berau Post kemarin (15/2).
Sementara bisnis usaha dan perkembangan di Berau semakin bertambah. Otomatis membutuhkan daya listrik yang besar pula. Antisipasi dari PLN lanjut Wendy, hanyalah keberadaan PLTU Teluk Bayur. Yang menurut hemat Wendy, tidak cukup dibanding dengan pembangkit milik PT IPB. Dalam arti, ada ketidakseimbangan antara cadangan dengan kebutuhan listrik yang dibutuhkan Kabupaten Berau.
“Rencana bisnisnya ini yang kita pertanyakan, jangan hanya mereka mau merawat rutin tetapi tidak mempersiapkan atau tidak mau berinvestasi sumber energi listrik, yang mana hitungan bulan ke bulan kebutuhan di Berau ini bertambah,” bebernya. PLN ditegaskannya, harus memiliki rencana menyediakan cadangan listrik bisa bertambah. Artinya ada rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang.
Kalau tidak ada rencana jangka pendek, bisa dipastikan ketika IPB melakukan pemeliharaan terhadap PLTU Lati, maka dipastikan akan terjadi pemadaman bergilir seperti saat ini.
“Yang dikhawatirkan lagi jika terjadi kerusakan, sangat fatal, pasti tambah lagi masa pemadaman bergilir. Artinya, PLN ini kan penyedia, namanya Perusahaan Listrik Negara, tentu mempunyai kewajiban untuk memikirkan dan dikondisikan oleh negara untuk menyiapkan listrik,” jelasnya.
“Paling tidak mereka (PLN) harus ada pembangkit cadangan,” sambungnya.
Dikonfirmasi terpisah, Manajer PLN UP3 Berau Harryadi Poel menjelaskan, pihaknya tidak pernah menutup mata atas kondisi kelistrikan di Berau. Pihaknya juga sedang berupaya mencarikan solusi atas persoalan ini.
Dijelaskannya, pelayanan listrik di Berau saat ini masih menggunakan sistem isolatif. Maksudnya, kebutuhan daya hanya bisa disuplai dari pembangkit yang ada di Berau saja. Sementara kebutuhan listrik untuk melayani masyarakat saat ini, jauh lebih besar dibanding suplai listrik diterima PLN. Sebab PT IPB tengah melakukan pemeliharaan pembangkit di PLTU Lati, dan terjadi gangguan di PLTU Berau di Teluk Bayur.
“Di Berau sendiri masih mengandalkan tiga pembangkit. Yakni PLTU Berau dan PLTD Sambaliung, serta PLTU Lati. Saat ini terjadi kerusakan pada Boiler 1 dan penurunan kapasitas pembangkit pada Boiler 3 PLTU Lati,” ungkap Harryadi.
Pengurangan daya tersebut membuat pihaknya terpaksa melakukan pemadaman bergilir. Bahkan, pihaknya sudah meminta bantuan agar PLTU Lati bisa memberikan suplai listrik lebih besar ke PLN. Sebab diakuinya, saat ini PLTU Lati juga melayani kebutuhan listrik perusahaan tambang batu bara. “PLTU Lati ini kan excess power. Jadi dia bisa menjual listriknya ke pihak lain. Sisa dari penjualannya itu yang selanjutnya dijual ke PLN,” terangnya.
Dirinya tidak memungkiri jika penjualan listrik yang dilakukan PLU Lati ke perusahaan batu bara lebih menguntungkan dari sisi bisnis, dibanding jika harus menjual ke PLN. Sebab nilai pembelian listrik excess power oleh PLN, sudah diatur dalam Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang pemanfaatan batu bara untuk pembangkit listrik dan pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power). Yang membuat tidak bisa menyamai harga beli dari perusahaan batu bara untuk suplai listrik dari PLTU Lati.
Sebelumnya diakuinya, tiga unit pembangkit milik PLTU Lati berkapasitas 3x7 MW, sebagian besarnya disuplai untuk PLN. Yakni mencapai rata-rata 15 MW. Namun kini, suplai yang diterima PLN dari PLTU Lati berkurang sekitar 5 MW, karena rata-rata suplai listrik yang diterima PLN dari PLTU Lati saat ini, hanya berkisar 9-10 MW.
“Dan saat ini PLTU Lati posisinya memang sedang ada pemeliharaan. Kita juga sudah minta ke wakil bupati dan IPB, agar sementara ini suplai ke masyarakat yang diutamakan,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan listrik tersebut, Harryadi menyebut pihaknya memiliki opsi solusi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Solusi jangka panjangnya, menunggu terkoneksinya jaringan transmisi yang tengah dibangun PLN. Jaringan transmisi yang diproyeksi selesai di tahun 2026 tersebut, sudah menjangkau wilayah Sangatta, Kutai Timur. Rencananya, pembangunan tersebut akan menjangkau Desa Maloy, Kecamatan Sangkulirang, pada Juni nanti, yang selanjutnya akan diteruskan hingga ke Berau melalui wilayah pesisir Bumi Batiwakkal.
Tantangan dalam menuntaskan pembangunan jaringan transmisi tersebut, adalah pembebasan tanah milik masyarakat. Sebab nilai pembebasan ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan tim appraisal.
“Jika tidak ada kendala, jaringan transmisi akan melintasi Kecamatan Talisayan hingga Tanjung Redeb, dan ditargetkan tuntas pada 2026,” ucapnya.
Sembari menunggu solusi jangka panjang tersebut, dirinya juga sudah melaporkan kondisi kelistrikan Berau ke PLN pusat. Agar bisa melakukan penambahan pembangkit berkapasitas 5 hingga 10 MW. “Itu untuk jangka menengahnya. Karena mau tidak mau itu harus dilakukan, tidak bisa menunggu sampai 2026, sementara daftar tunggu pelanggan juga sudah banyak,” ujarnya.
Usulan penambahan pembangkit tersebut yang paling cepat bisa dilaksanakan menggunakan PLTD. Karena pembangkitnya berupa mesin yang tinggal dipasang di PLTD Sambaliung. “Kalau PLTU, membangunnya saja butuh waktu beberapa tahun. Jadi yang memungkinkan PLTD, walaupun konsekuensinya operasional lebih besar karena menggunakan bahan bakar solar industri. Ini yang sudah kita usulkan ke pusat,” ungkapnya.
Sementara solusi jangka pendek yang juga tengah diupayakan pihaknya, mengharapkan suplai daya dari PLTU Lati bisa kembali dimaksimalkan untuk pemenuhan listrik masyarakat melalui PLN. Dirinya pun sudah memaparkan kondisi tersebut ke wakil bupati Berau Gamalis, untuk membantu meyakinkan PT IPB guna kembali mengutamakan suplai listrik bagi masyarakat untuk sementara waktu, sampai semua pembangkit yang ada kembali normal. “Itu yang kami harapkan. Jadi untuk jangka pendek ini, kami berharap dukungan pemerintah juga,” terangnya.
Saat ini, kebutuhan daya saat beban puncak di Bumi Batiwakkal, disebutnya mencapai 31 MW. Sementara suplai listrik yang diterima PLN saat ini hanya berkisar 26 MW. Masih kurang sekitar 5 MW. “Makanya, saat beban puncak, kami harap suplai dari PLTU Lati bisa maksimal. Suplai ke tambang juga tetap, tapi tidak maksimal. Kami sangat berharap kepada PLTU Lati, saat beban puncak bisa suplai ke kami,” terangnya. (mar/sam)
Editor : uki-Berau Post