SAMARINDA–Upaya Pemkot Samarinda mengambil alih gedung Golkar Samarinda di Jalan Dahlia secepat mungkin mendapat aral. Pengurus beringin di Kota Tepian, belum bersedia menyerahkan aset pemkot yang sempat jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim itu.
Alasannya, mereka masih perlu berkoordinasi dengan pengurus partai di tingkat provinsi dan pusat. “Masih dikoordinasikan. Kalau ada hasil baru kami respons surat pemkot itu,” ucap Sutamsis, sekretaris DPD Partai Golkar Samarinda, yang dikonfirmasi media ini pekan lalu.
Koordinasi itu, lanjut dia, sempat ditempuh saat pihaknya pertama kali disurati pemkot medio Oktober 2018, selepas temuan itu. Golkar diminta menyerahkan gedung di atas lahan milik pemkot itu. Tapi, komunikasi tersebut masih terbilang prematur.
“Masih awal banget. Bakal bentuk tim hukum gabungan, dari Golkar Samarinda, Kaltim, hingga Pusat,” akunya.
Dia tak menampik, sejauh ini, Sekretariat Golkar Samarinda masih beraktivitas di gedung bertingkat dua tersebut. Soal bangunan, dia pun mengaku masih mengkroscek apakah dibangun Golkar atau pemkot menggunakan kocek daerah. “Nanti kalau ada hasil tim hukum gabungan baru bisa kami beber detailnya,” tutupnya.
Untuk diketahui, gedung Golkar Samarinda menjadi temuan BPK perwakilan Kaltim karena berdiri di atas lahan pemkot. Penggunaan lahan itu disebut melanggar aturan tentang pengelolaan barang milik daerah. Jadi, Golkar harus angkat kaki dari balai kota, kawasan pemkot.
Apalagi penggunaannya selama ini disebut tak diterapkan pola sewa atas pemakaian lahan yang masih ditelusuri sejak kapan. Pemkot sendiri tak bisa memastikan kapan lahan dan gedung itu dimanfaatkan Golkar.
Prayitno, kabag Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, mengaku pihaknya masih menelusuri sejak kapan gedung itu terbangun. “Periode 80–90-an Golkar menjadi partai penguasa karena itu bisa jadi, saat itu, memang dikasih leluasa untuk gunakan. Tapi, kami akan upaya ambil alih karena sangat diperlukan,” ulasnya.
Pemkot, dari rapat terakhir awal Maret lalu, akan mengalokasikan gedung itu untuk Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Samarinda. “Karena gedung yang digunakan sekarang bakal difokuskan untuk mal pelayanan publik,” jelasnya. (*/ryu/kri/k8)
Editor : octa-Octa