Pemerintah terus mematangkan pemindahan ibu kota negara (IKN) di Kaltim. Lokasi inti mulai terlihat.
BALIKPAPAN–Rencana pembangunan IKN yang baru perlahan tapi pasti mulai menunjukkan titik terang. Rabu (2/10), rombongan dari pusat dan daerah mendatangi kandidat lokasi pusat pemerintah RI di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).
Dari pusat ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil. Keduanya ditemani Gubernur Kaltim Isran Noor beserta puluhan pimpinan media massa se-Indonesia.
Pergerakan dari Balikpapan sudah berlangsung sejak pukul 08.00 Wita. Rombongan terlebih dulu menyeberang melalui Dermaga Chevron di Pelabuhan Semayang. Menggunakan kapal, tujuan pertama adalah mengunjungi proyek Jembatan Pulau Balang II. Mereka tiba di lokasi pengerjaan bentang panjang jembatan sekitar pukul 09.00 Wita.
Bambang dkk sempat melakukan diskusi singkat sekitar 15 menit di lokasi proyek yang dikerjakan PT Hutama Karya tersebut. Sementara itu, Isran menjelaskan secara langsung proses pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU). Lengkap dengan peta gambaran proyek dan maket area tersebut.
Saat ini, telah berjalan proses pembangunan bentang panjang sekitar 880 meter. “Tadi saya dapat informasi, rencananya jembatan itu rampung 2021,” katanya. Dalam diskusi itu, kedua menteri membahas bagaimana keberadaan lokasi Pulau Balang dan kedekatan aksesnya menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan.
Tak lama, rombongan melanjutkan perjalanan menuju calon lokasi IKN di Kecamatan Sepaku, PPU. Kapal mendarat di dermaga PT ITCI Kartika Utama (ITCI KU). Rombongan masih melanjutkan perjalanan sekitar 30 menit untuk sampai di area konsesi PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Kabarnya akan menjadi pusat pemerintahan.
Melewati jalan yang masih berbatu, lokasi pemberhentian tepat di Menara Sudarmono di dalam kawasan PT IHM. Biasanya menara kuning itu digunakan untuk memantau api dan aktivitas perusahaan.
Seluas mata memandang yang terlihat adalah area perbukitan. “Ini akan jadi daerah pengembangan (ibu kota) karena masih berbukit-bukit. Daerah inti IKN nanti di area yang datar,” beber Bambang.
Dia menuturkan, rencana kawasan awal pengembangan IKN merupakan daerah yang datar seluas 5.000–7.000 hektare. Di sana akan menjadi pusat pemerintahan RI termasuk lokasi Istana Negara. Namun, desa mana yang menjadi pusat dan titik 0 kilometer masih belum diputuskan. Masih perlu survei untuk mencari kawasan datar di Kecamatan Sepaku tersebut.
Bambang menegaskan, di atas lahannya berdiri yang masuk Kelurahan Pemaluan merupakan tanah negara yang saat ini berstatus hak konsesi PT ITCI. “Lahan milik negara, kami yakin tahun depan proses konstruksi bisa mulai,” ucapnya.
Dia mengatakan, pembangunan IKN adalah sebagai pusat pemerintahan dengan dukungan sektor pendidikan dan teknologi tinggi. Didukung kehadiran transportasi massal berbasis rel. Arahnya IKN menjadi kota masa depan sekaligus trendsetter dunia.
Memperkuat pernyataan Bambang, Menteri ATR Sofyan Djalil mengungkapkan, tidak ada masalah yang mengadang calon lokasi IKN. Sebab, statusnya jelas sepenuhnya milik negara, area hutan yang masih dalam konsesi. Namun, berdasarkan data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, status konsesi pun bisa dikurangi masanya selama untuk kepentingan negara.
Menurut dia, hal yang tidak kalah penting bagaimana kehadiran IKN nanti harus menguntungkan masyarakat lokal. Jika sementara ini masih ada permukiman warga, maka perlu dilakukan penataan yang baik. “IKN jangka panjang harus di kawasan yang jauh lebih baik dan modern dari kota yang ada selama ini,” tuturnya.
Adapun Direktur Utama PT ITCI KU Odang Karyana menyambut baik kunjungan menteri. Pertemuan menteri dengan manajemen ITCI KU itu berlangsung di Rimba Room PT ITCI KU. Di sana, pihak perusahaan memberi penjelasan seputar perusahaan dari peta wilayah. Termasuk status wilayah operasi, produk perusahaan, hingga area yang bisa menjadi kandidat lokasi IKN.
Bambang mengaku telah paham status lahan setelah mendengar pemaparan tersebut. Bahwa seluruh lahan PT ITCI berstatus hak pengusahaan hutan (HPH) di luar lahan hak guna bangunan (HGB). Dia berharap, PT ITCI KU mendukung kesiapan progres pembangunan lokasi IKN di daerah tersebut. “Lahan yang digunakan untuk inti IKN 7.000 hektare. Tapi kalau seluruh kawasan IKN ada 180 ribu hektare,” sebutnya.
Mulai menteri hingga gubernur juga menyempatkan diri naik Menara Sudarmono agar bisa melihat dengan jarak pandang luas lokasi IKN. Menara itu berfungsi sebagai pemantau api (fire tower) dengan tinggi lebih 20 meter. Dalam papan informasi disebutkan, menara dibangun pada 1995 dengan lokasi Sektor Terunen Estate D.072, Desa Pemaluan.
“Menara itu masuk area Pemaluan. Tapi selama ini area itu hanya digunakan aktivitas perusahaan,” kata Lurah Pemaluan Taufig. Di kawasan PT IHM itu tidak ada aktivitas atau kegiatan masyarakat. Mereka hanya berburu, memancing, atau melintas.
Dia mengaku hingga kini belum mendapatkan informasi di mana titik pusat atau 0 kilometer IKN. Selama ini hanya ada tim dari pemerintah pusat yakni Bappenas melakukan survei di Sepaku. Tim survei datang secara bergantian sejak 2 September. Saat ini, mereka sudah memasuki pekan kelima masa survei.
Setiap rombongan tim survei datang biasanya sekitar 50 orang. Mereka mempelajari seluk-beluk Sepaku yang terdiri dari empat kelurahan dan 11 desa tersebut. “Kami sama sekali tidak tahu (lokasi IKN), hanya ada tim Bappenas yang datang untuk mendata,” imbuhnya.
Jika opsi lokasinya berada di dekat Menara Sudarmono, maka akan berdekatan dengan tiga daerah. Di antaranya, Kelurahan Pemaluan, Desa Bukit Raya, dan Desa Bumi Harapan. “Daerah ini dekat dengan perbatasan Kutai Kartanegara dan Kutai Barat,” bebernya.
MINTA DIPERHATIKAN
Adapun Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menuturkan, seharusnya daerah penyangga mendapat porsi lebih dulu dalam pembangunan untuk menunjang IKN. Bahkan, dia harus ngotot agar aspirasi itu terdengar ke pemerintah pusat. “Balikpapan harus dibangun lebih dulu sebelum ibu kota, nanti kita babak belur,” ujarnya.
Rizal mengungkapkan, keberadaan Balikpapan sebagai kota penyangga sudah terasa dibandingkan kota lainnya seperti Samarinda dan Kutai Kartanegara. Mulai manfaat positif hingga tidak menguntungkan mulai berdampak pada Kota Minyak. “Ada mudarat juga, sekarang sudah ramai orang mengurus perpindahan domisili. Hampir 2 ribu orang meminta ganti KTP jadi warga Balikpapan dalam setiap bulan,” sebutnya.
Artinya, angka pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan signifikan. Begitu jumlah penduduk meningkat cepat, maka termasuk pula peningkatan pada kriminalitasnya. “Kriminalitas mulai meningkat, dan itu dirasakan Balikpapan,” imbuhnya.
Meski dari sisi ekonomi Balikpapan juga merasakan manfaat. Misalnya, tingkat okupansi hotel dan restoran ikut naik. Walau Kukar dan Samarinda juga menjadi kota penyangga, bagaimanapun Balikpapan lebih dulu merasakan dampaknya sejak awal. Bahkan, sebelum masa pembangunan IKN.
Untuk mempersiapkan daerah penyangga, Pemkot Balikpapan telah menyodorkan beberapa pembangunan infrastruktur. Mulai jalan layang dari pintu Tol Manggar menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Jembatan Tol Balikpapan-PPU, hingga perpanjangan landasan pacu Bandara SAMS Sepinggan.
Rencananya nanti keluar dari tol menuju Bandara SAMS Sepinggan tidak menggunakan Jalan Mulawarman, tetapi membangun jalan di atas laut. Termasuk percepatan pembangunan coastal area yang sudah direncanakan dari Jembatan Tol Balikpapan-PPU menuju Bandara SAMS Sepinggan. Nantinya coastal area menjadi jalan utama Balikpapan.
“Kami sudah kumpulkan investor mereka semangat dan proyek ini jadi seksi. Karena begitu dibangun lima tahun persis ibu kota, sudah selesai,” ungkapnya. Dia mengaku telah bertemu beberapa investor, tinggal bagaimana pola pembiayaan. Kemudian, keberadaan Jembatan Tol Balikpapan-PPU ini penting agar membagi beban, tidak semua tinggal di Balikpapan. Mereka bisa tinggal di area PPU.
Proyek lainnya seperti mendorong pengembangan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dan Politeknik Balikpapan sebagai proyek strategis nasional (PSN). Mengingat, fungsi pendidikan penting untuk pembangunan sumber daya manusia. “Lokasinya sudah bagus, dekat dengan ibu kota, jangan sampai juga jadi kecemburuan, orang Kaltim cuma jadi penonton,” harapnya.
Berdasarkan perhitungannya, seluruh proyek itu memerlukan dana Rp 50 triliun. Termasuk pembangunan transportasi massa seperti mono rail atau trem. Dia berharap, beberapa proyek bisa masuk PSN sebelum ibu kota jadi pindah sudah dibangun lebih dulu. “Pembebasan lahan bisa ditunjang APBN. Bisa tidak PSN, tapi dikombinasikan dengan DBH (dana bagi hasil) yang naik 70 persen,” ujarnya. (gel/rom/k8)
Gambaran Lokasi Ibu Kota
Alternatif Lokasi Inti
Luas: 7.000 hektare
Wilayah: Kelurahan Pemaluan, Desa Bumi Harapan, Desa Bukit Raya
Status: Di atas lahan hutan tanaman industri PT ITCI Hutani Manunggal (IHM)
Kondisi:
• Hutan sejenis buatan (akasia dan ekaliptus).
• Penguasaan masyarakat seluas 680 hektare berupa kebun kelapa sawit dan permukiman (282 bidang).
Alternatif Lokasi Tambahan
Penggunaan Tanah
1. Desa Bumi Harapan
• Hutan belukar 5%
• Mangrove 56%
• Perkebunan kelapa sawit 16%
• Perkebunan karet 11%
• Lainnya 11%
2. Kelurahan Pemaluan
• Hutan belukar 7%
• Hutan sejenis 45%
• Perkebunan karet 3%
• Kebun campuran 3%
• Perkebunan kelapa sawit 31%
• Ladang 4%
• Lainnya 7%
Pemanfaatan Tanah
• Campuran 2%
• Tempat tinggal 0,1%
• Produksi pertanian 80%
• Sosial 1%
• Tidak ada pemanfaatan 16%
Terdapat:
• Pelabuhan PT IHM
• Pabrik PT Agro Indomas (proses permohonan hak guna usaha)
• Emplasmen PT Agro Indomas
• Perkebunan kelapa sawit seluas 710 hektare
3. Desa Binuang
• Hutan belukar 6%
• Hutan sejenis 9%
• Perkebunan karet 10%
• Kebun campuran 22%
• Perkebunan kelapa sawit 32%
• Mangrove 6%
• Lainnya 14%
Pemanfaatan Tanah
• Tempat tinggal 1%
• Produksi pertanian 72%
• Sosial 1%
• Tidak ada pemanfaatan 26%
4. Desa Telemow
Kepemilikan Tanah
• Belum terdaftar 26,2%
• Terdaftar 73,8%
Penggunaan Tanah
• Kebun campuran 9,1%
• Mangrove 46%
• Hutan belukar 29,9%
• Kelapa sawit 5,6%
• Lainnya 9,4%
Penguasaan Tanah
• Bukan pemilik 9,5%
• Pemilik 90,1%
• Lainnya 0,4%
Pemanfaatan Tanah
• Campuran 0,3%
• Tempat tinggal 40%
• Produksi pertanian 27,8%
• Sosial 26,4%
• Tidak ada pemanfaatan 5,5%
Terdapat:
PT ITCI Kartika Utama
Area konservasi orangutan (kerja sama Yayasan Arsari Djojohadikusumo dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kaltim)
Habitat buaya
Habitat pesut
Peternakan sapi PT ITCIKU
5. Desa Maridan
Kepemilikan Tanah
• Belum terdaftar 48,9%
• Terdaftar 50,9%
• Tanah adat 0,1%
• Tanah negara 0,1%
Penggunaan Tanah
• Hutan belukar 3,3%
• Hutan sejenis 82%
• Perkebunan kelapa sawit 2,1%
• Tubuh air 4,9%
• Lainnya 7,7%
Penguasaan Tanah
• Bukan pemilik 12,8%
• Pemilik 87%
• Pemerintah 0,2%
Pemanfaatan Tanah
• Jasa 1,6%
• Sosial 0,9%
• Campuran 4,9%
• Tempat tinggal 1,8%
• Produksi pertanian 86,1%
• Tidak ada pemanfaatan 4,7%
Terdapat:
Dermaga Maridan
Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Editor : izak-Indra Zakaria