BALIKPAPAN – Tidak ada pembebasan lahan di pusat pemerintahan calon ibu kota negara (IKN) yang baru. Lahan yang bakal digunakan merupakan konsesi hutan tanaman industri (HTI) dari ITCI Hutani Manunggal (IHM). Pemerintah pun berani mengklaim tidak ada ganti rugi lahan untuk kawasan tersebut.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menerangkan, pengadaan lahan di IKN baru mengacu pada PP 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Regulasi itu menerangkan perubahan peruntukan kawasan hutan bisa dilakukan secara parsial, atau untuk wilayah provinsi. Melalui tukar-menukar kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan.
PP 104/2015 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 22 Desember 2015 ini ditujukan untuk penyederhanaan proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
“Tak perlu ganti rugi, karena konsesi. Ketentuan yang ada luasannya dikecilkan dan diambil kembali oleh negara,” kata dia Sofyan Djalil.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar telah mencabut izin konsesi lahan PT IHM pada 18 Oktober lalu. Pencabutan konsesi tersebut dituangkan melalui SK Menteri LHK Nomor S.866/Menlhk/PKTL/PLA.2/10/2019. Konsesi seluas 41.000 hektare di dalam kawasan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT IHM di wilayah PPU dan Kukar dicabut karena akan digunakan sebagai pusat pemerintahan IKN baru.
Dalam PP 104/2015, kawasan hutan produksi yang dapat dilakukan pelepasan adalah yang tidak produktif. “Praktis tidak diperlukan pembebasan lahan. Dan akan ditata untuk IKN nanti,” tambah Sofyan Djalil.
Berdasarkan pendataan Kementerian ATR/BPN, lokasi calon IKN baru meliputi empat kecamatan di dua kabupaten. Yaitu Kecamatan Sepaku di PPU, plus tiga kecamatan di Kukar; Samboja , Muara Jawa, Loa Kulu. Luas keseluruhan mencapai 256 ribu hektare. Terdiri dari kawasan inti IKN 56 ribu hektare, dan kawasan pusat pemerintahan seluas 5.600 hektare.
Kementerian yang mengurusi masalah pertanahan ini pun tengah menuntaskan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T). Untuk melakukan pendataan perihal kepemilikan lahan. Yang masuk dalam kawasan IKN nanti.
“Nanti akan dipetakan seluruhnya. Yang mana milik rakyat dan masuk dalam HTI. Tapi untuk core (inti) ada di kawasan IKN. Jadi tidak ada tumpang tindih,” pungkasnya.
Sementara itu, pemenang gagasan desain IKN baru sudah diumumkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (23/12). Konsep Nagara Rimba Nusa bikinan kelompok perancang Urban+ tersebut menjadi juaranya. Gagasan desain IKN itu dinilai paling memenuhi tiga pilar IKN. Yakni, menonjolkan identitas bangsa, memastikan keberlanjutan lingkungan sosial ekonomi, serta mewujudkan kota cerdas modern dan berstandar internasional.
Salah seorang tim juri, Nyoman Nuarta, menyampaikan desain calon IKN baru harapkan mampu mengakomodasi budaya lokal. Pasalnya kebudayaan merupakan identitas suatu negara.
“Negara yang tidak mempunyai budaya tidak akan memiliki identitas. Yang akan melahirkan sovereignity atau kedaulatan bagi suatu bangsa,” pesan dia.
Dia mencontohkan Singapura. Yang tidak mampu mempertahankan budaya lokalnya. Akibatnya, pemerintah setempat rutin menggelar kegiatan seni. Dengan mengundang seniman dari luar negeri. Untuk menutupi kekurangan akan keberadaan budaya lokal di sana.
“Bangsa yang besar tidak cukup dengan ekonominya, harus nyaman, aman, dan rupawan. Ibu kota negara yang berwibawa harus dan memiliki identitas dari ciri kebudayaannya sendiri,” pesan dia.
Tim juri lainnya, Daliana Suryawinata, mengatakan bahwa yang dibutuhkan IKN baru adalah ruang kota untuk mengakomodasi semua kebutuhan manusia di sana. Ruangnya sangat manusiawi, bisa membawa kebahagiaan, dan mengembangkan dirinya.
“Dan ada tempat khusus untuk distrik kultural yang bisa memajukan budaya setempat,” pesan dia.
Arsitek yang lama bermukim di Belanda ini mencontohkan di setiap negara di Eropa selalu memiliki distrik budaya di tengah kotanya. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari. Sehingga keberadaan distrik kultural itu harus masuk pada rencana induk atau masterplan pembangunan IKN nanti.
“Kalau untuk pembangunannya sendiri, kota yang baik harus memiliki segala macam bangunan. Mulai bangunan kontemporer sampai bangunan turunan dari bangunan lokal. Dan semua bangunan yang perlu ada di kota. Supaya kota itu hidup,” jelasnya.
Masjaya, juri lokal yang dilibatkan dalam penilaian Sayembara Gagasan Desain IKN, menuturkan bahwa desain bangunan pemerintahan bakal disayembarakan kembali Kementerian PUPR tahun depan. Dia tidak mengetahui bakal dilibatkan kembali atau tidak. Untuk melakukan penilaian. “Artinya tugas kami sudah selesai. Karena batas waktu tugas kami berakhir,” kata dia.
Walau begitu pembangunan gedung dan lainnya ,menurutdia, akan tetap mengakomodasi kearifan lokal. Termasuk budaya lokal Kaltim, yang didominasi tiga suku besar; Paser, Kutai, dan Dayak.
“Saya sudah menyampaikan juga bahwa keinginan teman-teman di Kaltim, kearifan lokal harus diakomodasi,” pungkasnya.
RANCANG TRANSPORTASI
Kementerian Perhubungan menyatakan kesiapannya mewujudkan transportasi multimoda antar-wilayah berbasis digital dan ramah lingkungan di ibu kota baru. Mulai membuat moda raya terpadu (MRT) hingga pengembangan bandar udara.
Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono menyampaikan, ada empat sektor yang melibatkan instansinya dalam pengembangan kawasan IKN. Yakni, transportasi, perumahan dan jalan, teknologi komunikasi, dan energi.
”Hasil yang diharapkan, mewujudkan konektivitas intermoda, pembangunan infrastruktur transportasi sesuai masterplan IKN, transportasi berbasis digital, dan kendaraan ramah lingkungan,” beber Djoko.
Untuk menghubungkan antar-wilayah, Kemenhub menyiapkan MRT. Rencananya ada dua tahap pembangunan. Tahap pertama menghubungkan Samarinda-Balikpapan-Sepinggan-Karang Joang-IKN. Sedangkan, untuk tahap kedua meliputi Karang Joang-Samboja-Sepaku-IKN.
Kemenhub juga bertanggung jawab menyiapkan transportasi laut. Rencananya, Pelabuhan Semayang menjadi pelabuhan utama penumpang. Pelabuhan Kariangau sebagai pelabuhan utama barang. Selain itu, akan dibuat beberapa dermaga untuk penyeberangan jarak pendek.
”Hal ini perlu adanya penetapan jalur traffic separation scheme (skema pemisahan arus),” kata mantan Dirjen Perhubungan Darat tersebut.
Pengembangan dua bandara; SAMS Sepinggan dan APT Pranoto akan dilakukan untuk menunjang transportasi udara. Bandara Sepinggan digunakan untuk penerbangan internasional dan domestik. Sementara, APT Pranoto untuk penerbangan domestik dan VVIP tamu negara maupun private jet.
Terkait rencana pembiayaan, untuk studi perencanaan transportasi membutuhkan sebesar Rp 30 miliar. Rinciannya, untuk studi kelayakan, masterplan, dan desain teknis. Kemudian, pembangunan transportasi udara Rp 7,35 triliun dan pembangunan transportasi laut Rp 1,37 triliun.
Sementara itu, pembangunan transportasi perkeretaapian membutuhkan dana Rp 209,6 triliun. ”Serta, pembangunan transportasi darat butuh dana Rp 4,07 triliun untuk membangun terminal, halte, BRT (bus rapid transit), ITS (intelligent transportation system), kelengkapan jalan, bus air, dan pelabuhan penyeberangan,” papar pria 56 tahun tersebut.
Namun, kata Djoko, perhitungan tersebut masih sementara. Masih berdasarkan pengalaman Kemenhub selama mengerjakan pembangunan infrastruktur transportasi. ”Nanti pastinya akan ada perubahan-perubahan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Menhub Budi Karya Sumadi ingin menciptakan konektivitas ke IKN, tempat pariwisata, akses daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), dan perbatasan. Menghubungkan titik-titik tersebut untuk membuka keterisolasian, membuat ruang ekonomi baru, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
”Keberhasilan suatu pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya sekadar selesai membangunnya. Tapi jika sudah bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” jelas Budi. (han/jpg/kip/dwi)
Editor : izak-Indra Zakaria