JAKARTA– Jangan terkejut bila dalam waktu dekat terjadi lonjakan kasus positif Covid-19. Pemerintah segera mengoperasikan 18 alat uji Polymerase Chain Reaction (PCR) yang baru didatangkan oleh Kementerian BUMN. Alat tersebut diharapkan mampu mendeteksi lebih banyak orang sehingga statusnya lebih cepat diketahui.
Ke-18 alat itu mampu melakukan 500 tes setiap hari. Artinya, ada 9.000 sampel lagi yang bisa diuji setiap hari. Presiden Joko widodo meminta agar sebaran tes PCR bisa diperluas ke banyak daerah. sehingga bisa mengurangi antrean tes sampel, terutama di kawasan episentrum penularan. Ke-18 alat itu akan dipasang pekan ini.
Tes PCR di Indonesia sampai saat ini sudah menjangkau 26.500 sampel. ’’Tempat labnya yang dulu hanya 3, sekarang sudah meloncat menjadi 29 tempat dari 78 yang dipersiapkan,’’ urainya saat rapat terbatas penanganan Covid-19 secara virtual di Jakarta kemarin (13/4).
Dengan kapasitas laboratorium tersebut, maka ke depan ada lebih dari 10 ribu sampel yang bisa diuji setiap harinya. Peluang jumlah kasus bertambah banyak menjadi besar bila jumlah yang dites semakin banyak.
PCR berbeda dengan rapid tes, karena langsung bisa dijadikan acuan seseorang positif Covid-19 atau tidak. sementara, mereka yang dinyatakan positif oleh rapid tes masih harus menjalani PCR untuk memastikan apakah dia benar-benar positif Covid-19 atau tidak. karena itu, hasil rapid tes tidak dimasukkan ke dalam daftar pasien positif.
Selain itu, Presiden juga meminta agar data-data terkait Covid-19 terintegrasi dengan baik ke sistem data Gugus Tugas. ’’Sehingga semua informasi baik jumlah PDP, ODP di daerah, jumlah yang meninggal, yang sembuh, semua menjadi jelas dan terdata dengan baik,’’ lanjutnya. Setiap hari harus ada perkembangan teranyar sehingga publik bisa mengaksesnya dengan mudah.
Kemudian, ketersediaan APD juga disinggung dalam ratas tersebut. pada intinya, pemerintah tidak membiarkan para tenaga medis yang merawat pasien bekerja dengan risiko tinggi. APD akan terus dipasok ke daerah untuk emmenuhi kebutuhan tenaga medis.
Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan, tidak hanya PCR yang diminta untuk diperbanyak. Rapid tes juga akan diperbanyak sebagai langkah pengecekan awal. Doni menyatakan bahwa pihaknya juga mengupayakan agar ketersediaan reagen juga mencukupi. Mengikuti kemampuan tes PCR. Sehingga penggunaan PCR tesebut bisa dimaksimalkan.
’’Karena masa puncak untuk di negara kita diprediksikan akan terjadi pada 5 atau 6 minggu yang akan datang,’’ terangnya. Pihaknya juga telah menerima permintaan dari sejumlah pihak swasta untuk ikut meningkatkan kapasitas tes PCR di Indoensia. Ditambah lagi, Kemenristek juga telah membantu lembaga Eijkman agar kapasitas pemeriksaannya bisa meningkat.
Hingga akhir pekan lalu, sudah terdistribusi sekitar 690 ribu set APD ke semua daerah. ’’Dan ini akan kami tingkatkan terus, akan kami tambah terus,’’ tutur Kepala BNPB itu. dengan tersedianya APD, diharapkan mampu mendongkrak moril para tenaga medis yang merawat para pasien.
APD juga didistribusikan ke sejumlah asosiasi maupun perhimpunan dokter di luar yang menangani Covid-19. Diharapkan, dokter-dokter yang berpraktik di zona merah juga menggunakan APD saat merawat pasiennya. Sehingga dia lebih terlindungi.
Selain itu, saat ini gugus tugas masih terus menjalankan kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, perguruan tinggi, dan pihak swasta untuk memproduksi ventilator made in Indonesia. tidak mungkin lagi untuk mengimpor ventilator, karena semua negara saat ini sedang butuh.
Sementara itu, penanganan COVID-19 daerah akan mendapat suntikan dana segar. Dana tersebut bersumber dari realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan pandemi COVID-19. Hingga kemarin (13/4), Kementerian Dalam Negeri mencatat sudah lebih dari 90 persen pemerintah daerah (pemda) yang telah melakukannya.
"Saat ini data terhimpun masih 93,73 persen. Kami masih akan terus update terutama bagi daerah yang belum melapor,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian (13/4).
Dari 93,73 persen data yang masuk, total dana yang direalokasi untuk COVID-19 sudah sudah mencapai Rp 55 triliun. Secara garis besar, ada tiga pos anggaran APBD di seluruh Indonesia yang direalokasikan masing-masing pemda ke penanganan Covid. Yakni Pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Hibah/Bansos dan dari hasil pemotongan belanja modal, jasa serta kegiatan.
Nantinya, anggaran tersebut dialokasikan ke tiga agenda prioritas penanganan dampak COVID-19. Yakni penanganan kesehatan seperti pemenuhan kebutuhan medis, penanganan dampak ekonomi seperti insentif untuk dunia usaha UMKM, serta penyediaan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin yang terdampak.
Dari tiga agenda prioritas tersebut, alokasi terbesar akan diberikan ke penanganan kesehatan dan jaring sosial. Dari Rp 55 triliun yang masuk, penanganan kesehatan mendapat alokasi Rp 23,35 triliun dan penanganan jaring sosial Rp. 23,55 triliun. Sementara penanganan dampak ekonomi Rp 7,98 Triliun.
Ardian menegaskan, pemerintah pusat sudah memberi waktu deadline bagi pemda yang belum menyelesaikan realokasi anggaran hingga 23 April 2020 mendatang. Jika hingga batas waktu yang ditentukan belum menyelesaikan, maka pemerintah pusat akan memotong dana transfer ke daerah tersebut.
Kapuspen Kemendagri Bahtiar meyakini pemda akan patuh dengan instruksi pusat. Meski ada yang belum melaporkan, dia menilai hanya karena masih dihitung. “Data tersebut masih terus bergerak, dan beberapa daerah belum lapor, kami masih tunggu,” ujarnya.
Bahtiar menambahkan, dalam pelaksanaan realokasi anggaran, Kemendagri secara aktif memberikan bimbingan kepada Pemda. “Demikian pula kami minta Pemda Provinsi secara aktif memberikan bimbingan kepada Pemda Kabupaten/Kotauntuk lakukan realokasi,” imbuhnya.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia pada periode Minggu, 12 April hingga Senin, 13 April 2020 bertambah 316 kasus sehingga total keseluruhan kasus positif di Indonesia menjadi 4.557 kasus.
Sementara kasus yang sembuh mengalami pertambahan 21 orang hingga menjadi total 380 orang. Jumlah meninggal dunia juga bertambah 26 orang hingga menjadi total 399 orang.
"Kita patut bersyukur sudah ada 380 orang dinyatakan sembuh, kita berharap bahwa ini menjadi sebuah optimisme kita semua bahwa COVID-19 bisa sembuh," kata Yuri kemarin (13/4)
Dari jumlah 380 orang yang sembuh tersebut, 142 orang berada di DKI Jakarta, 73 orang berada di Jatim, serta 31 orang dari Sulawesi Selatan.
Selain itu kata Yuri, sebagian besar yang meninggal ini terutama pada kelompok usia di atas 50 tahun dan memiliki penyakit-penyakit sebelumnya. ”Dari data yang kami punya paling banyak adalah tekanan darah tinggi, diabetes dan beberapa dengan penyakit paru-paru yang kronis," katanya.
Lebih lanjut Yuri mengajak untuk membangkitkan optimisme bersama karena penyebaran masih terjadi. ”Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi, bukan hanya diketahui tapi dijalankan," tegasnya.
Provinsi DKI Jakarta masih jadi episentrum dengan jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak, yaitu 2.186 jiwa per 13 April. Setelah DKI Jakarta, ada Jawa Barat dengan 540 pasien positif, Jawa Timur dengan 440 pasien, Banten dengan 285 pasien, Sulawesi Selatan 223 kasus, dan Jawa Tengah dengan 203 pasien.
Dengan kondisi kurva yang masih menanjak, presiden kemarin menandatangani Perpres nomor 12 Tahun 2020 yang berisi status baru pandemic Covid-19 di Indonesia. ’’Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional,’’demikian bunyi poin pertama Keppres tersebut.
Pada poin berikutnya, ada penegasan bahwa penanganan bencana nasional itu dilaksanakan oleh Gugus Tugas yang saat ini dipimpin Doni. Kepala Daerah selaku ketua gugus tugas di wilayah masing-masing juga diwajibkan memperhatikan kebijakan pusat saat mengambil kebijakan untuk daerahnya.
Stok Pangan Aman
Pandemi Covid-19 diprediksi tidak hanya menjadi problem kesehatan dan ekonomi global semata. Badan pangan dunia FAO memprediksi tahun ini akan terjadi krisis pangan global. Penyebabnya ada dua, yakni Covid-19 dan kekeringan. Presiden meminta Mendagri untuk mengingatkan para kepala daerah untuk memastikan ketersediaan bahan pokok. Selain itu, harganya harus terjangkau masyarakat.
Menurut Presiden, masa panen dalam bulan-bulan ini sudah tergolong baik. ’’Tapi panen pada bulan agustus, september, yang kedua, betul-betul dilihat secara detail, ujar Presiden. Sehingga tidak mengganggu produksi rantai pasok dan ketersediaan pangan ke depan benar-benar bisa dijaga.
Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan, dalam ratas tersebut diputuskan tidak hanya upaya menjaga pangan nasional. ’’Ketergantungan impor juga dihilangkan,’’ tutrnya,’’ tuturnya. Karena bisa saja ke depan negara-negara asal komoditas pangan impor Indonesia tidak lagi mampu memenuhi permintaan.
Yang jelas, untuk saat ini yang sudah dipastikan aman adalah stok pangan utuk jangka pendek. ’’Bapak Menteri Pertanian tadi menyampaikan kepastian, untuk pangan 3 sampai 4 bulan ke depan alhamdulilah aman,’’ lanjut Doni. Kemudian juga sejumlah barang kebutuhan sehari-hari, beberapa komoditas sudah mulai stabil. (byu/far/tau)
Editor : izak-Indra Zakaria