BALIKPAPAN–Rencana Pemkot Balikpapan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia memproyeksikan, jika penetapan status tersebut terlalu lama, maka sangat berbahaya.
“Bahkan buruknya, pertumbuhan ekonomi kita bisa 0,8 persen,” ucap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan Bimo Epyanto dalam keterangan persnya (29/4). Lanjut dia, pandemi virus corona atau Covid-19 berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional bahkan daerah. Apalagi jika diberlakukan pengetatan sosial.
“Hitungan kami, pertumbuhan di Kota Minyak diproyeksikan pada 2020 hanya mencapai 1,8 persen hingga 2,3 persen. Itu jika lama penetapan PSBB tidak lebih satu bulan. Kalau sampai lebih dari tiga bulan, pertumbuhan ekonomi Balikpapan bisa 0,3-0,8 persen,” jelasnya.
Ia menyampaikan, jika hanya satu bulan, produk domestik regional bruto (PDRB) bisa lebih baik. Kisarannya di level 3,8 persen hingga 4,3 persen. “Pertumbuhan 0,3 persen ini skenario terburuk bagaimana dampak dari PSBB. Angka itu muncul kalau tidak ada stimulus, penanganan virus corona berkepanjangan dan belum menunjukkan perbaikan. Ditambah tidak berproduksinya kilang Pertamina lebih dari waktu batas waktu yang ditetapkan, yakni Mei ini,” katanya.
Menurut Bimo, sektor yang lesu karena corona adalah perdagangan, makanan-minuman, transportasi, industri pengolahan, dan konstruksi. Akan tetapi, masih ada yang tumbuh, yaitu informasi dan komunikasi. “Penurunan jumlah wisatawan, okupansi turun drastis, penutupan moda transportasi berakibat penurunan penumpang baik jalur darat, udara dan laut. Kemudian terhambatnya kegiatan konstruksi proyek strategis,” jelasnya.
Bimo mengungkapkan, untuk menahan laju penurunan pertumbuhan ekonomi, pihaknya bakal menjalankan beberapa program. Pertama, mendorong kualitas produk dan manajemen UMKM melalui program UMKM Digital Academy.
Kemudian mendorong penjualan dan promosi melalui program UMKM Connect atau layanan online. “Jadi kami kumpulkan UMKM, kami menggandeng pihak ketiga untuk kerja sama memasarkan dan menjual produk mereka via online, dan memberdayakan kurir lokal,” ungkapnya.
Terpisah, ekonom Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Prof Eny Rochaida mengatakan, jika PSBB jadi diterapkan di Balikpapan, berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, jika kebijakan tersebut tak kunjung diterapkan, dikhawatirkan memiliki dampak yang lebih besar juga terhadap kesehatan masyarakat.
Dengan demikian, menjadi preseden buruk bagi pemerintah daerah. Karena dianggap gagal dalam melindungi masyarakat. “Memang kondisi ini merupakan pilihan yang sulit bagi pemerintah daerah. Memilih antara mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata dia saat dihubungi Kaltim Post, Rabu (29/4).
Menurutnya, pemerintah harus sanggup mengatasi kondisi selama kebijakan tersebut diterapkan. Langkah awal adalah melakukan revisi anggaran guna menyiapkan tunjangan bagi pengangguran korban PHK. Lalu memperluas penerima jaring pengaman sosial (JPS) atau bantuan sosial lainnya dalam mempertahankan daya beli masyarakat.
“Setelah PSBB berakhir, bisa melakukan penciptaan lapangan kerja. Melalui peningkatan belanja pemerintah yang memacu peluang kerja tambahan. Kebijakan terbaik adalah untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, baik itu untuk sosial maupun ekonomi,” jelas Ketua Bidang Ilmu Ekonomi (S3), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman itu.
Dia melanjutkan, PSBB untuk mengantisipasi penularan yang lebih parah. Sebab, pada akhirnya pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang lebih banyak untuk kesehatan. “Bukan berarti mengabaikan ekonomi. Tapi ini berupa pilihan mana yang harus didahulukan,” tuturnya.
Dengan demikian, lanjut Eny, poin penting jika PSBB nanti diterapkan adalah melakukan revisi anggaran. Selain itu, untuk memperkuat anggaran, memanfaatkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan juga bisa jadi opsi. “Dukungan masyarakat juga penting untuk kegiatan bantuan sosial dalam skala kecil,” tandasnya.
Diwartakan sebelumnya, Pemkot Balikpapan akhirnya memikirkan langkah PSBB. Kebijakan tersebut akan diambil karena sudah ada penyebaran lokal atau local transmission virus corona atau Covid-19 di Kota Minyak. Hingga Selasa (28/4), dari 29 orang terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19, tujuh di antaranya merupakan kasus dengan transmisi lokal. “Karena itu, kami bersiap-siap mengajukan PSBB karena sudah ada transmisi lokalnya,” ucapnya
Namun hingga kemarin, Rizal masih belum mengusulkan pelaksanaan PSBB ke Menteri Kesehatan. Alasannya, masih ingin melakukan kajian mendalam terkait pengetatan yang diatur dalam PSBB. “Saya lagi bertanya juga ke wali kota Banjarmasin, Pak Ibnu Sina. Apa saja yang perlu dipersiapkan. Supaya PSBB ini berjalan lancar,” aku Rizal saat jumpa pers penanganan corona ditemui di halaman Balai Kota. Akan tetapi, dia mengklaim pengetatan jam operasional jalan dan pembatasan kegiatan masyarakat di ruang publik dan tempat ibadah saat ini sudah seperti penerapan PSBB. Termasuk pembatasan kegiatan moda transportasi laut dan udara. Hanya untuk kegiatan logistik. Jadi, dia menilai, poin yang tertuang pada kebijakan PSBB, hampir semuanya sudah dilaksanakan.
“Saya mohon perhatiannya. Jangan penekanannya pada PSBB-nya. Tapi harusnya, tanpa PSBB kita tetap harus disiplin, harus ketat, supaya kita bisa cepat mengatasi penularan atau penyebaran wabah virus corona ini,” pesan pria kelahiran Balikpapan, 27 Agustus 1958 ini. (aji/kip/riz/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria