Tak dimungkiri, belajar jarak jauh membuat banyak orangtua gagap untuk mendampingi anaknya belajar. Parahnya, metode daring di Samarinda justru tak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai.
SAMARINDA–Sepakan tim yang diturunkan Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda mendata seluruh sekolah, dari jenjang SD sampai SMP. Hasilnya, ribuan anak tercatat berada di ekonomi yang tak mumpuni.
Dari data yang dihimpun Disdik, 6,7 persen pelajar di ibu kota Kaltim tidak memiliki gawai yang berstandar khusus pembelajaran jarak jauh, atau smartphone. “Bujur (benar dalam bahasa Banjar) itu. Sekitar enam sampai tujuh ribu anak didik kita ini masih enggak punya smartphone,” ungkap Kepala Disdik Samarinda Asli Nuryadin yang dikonfirmasi, (12/8). Keluh kesah kondisi anak didik jenjang SD–SMP yang masih kesulitan belajar itu disebut Asli sudah disampaikan ke Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
“Sudah disampaikan semua. Tanyakan aja ke TAPD,” ujar Asli. Jika diamini, tak menutup kemungkinan anak-anak yang belum memiliki ponsel standar belajar daring bisa memiliki smartphone. “Tapi kan harus dihitung lagi. Yang sekolah pinggiran kesulitan jaringan (blank spot) enggak mungkin dibelikan. Percuma, ada handphone tapi sulit internet,” tambahnya. Asli tak memungkiri, infrastruktur penunjang pendidikan di Samarinda belum memadai. Sehingga, sekolah pinggiran masih sulit terjangkau akses internet. Makroman, Bantuas, Berambai, Loa Kumbar, dan Bukit Pinang, jadi titik yang cukup sulit.
Meski tidak seluruhnya dari lima kecamatan tersebut kesulitan akses internet, namun ada sekolah yang di daerah itu benar-benar terdampak tak ada jaringan. Dia bahkan sudah menyurvei lokasi-lokasi tersebut dan memang cukup kesulitan. “Ya kalau untuk belajar daring itu memang sulit, ding (saudara dalam bahasa Banjar),” sambung pria kelahiran Loa Kumbar itu.
Skema yang tepat untuk penanganan di kawasan tersebut adalah guru kunjung. Namun, metode itu juga tak bisa ujuk-ujuk dilakukan. Pasalnya, mesti menentukan tempat dan batasan peserta. Asli meminta jangan sampai terlalu banyak. Atau bisa dilakukan dengan bergantian. Maksimal 15 anak. Dan itu ada syarat, harus ada persetujuan orangtua. Waktu belajar maksimal 20–25 menit. “Tapi kan nanti ada aja masalah. Ketika anaknya niat belajar, orangtuanya yang takut. Jadi serba-dilema pokoknya,” jelas dia.
Asli menyebut, dalam waktu dekat, Disdik bakal hearing bersama dewan untuk membahas permasalahan belajar jarak jauh yang kerap menjadi kendala di Kota Tepian. (dra2/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria