Makmur digadang-gadang berpindah sauh selepas dirinya dirotasi Golkar dari kursi pucuk pimpinan DPRD Kaltim medio September 2022. Sejak saat itu, hubungan Golkar dan Makmur yang semula harmonis menjadi memanas.
SAMARINDA–Berbagai kejutan muncul sepanjang pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) yang digelar KPU Kaltim. Dari pendaftaran bacaleg secara manual oleh Partai Garuda, hingga hijrahnya politikus gaek, Makmur HAPK ke Gerindra. Pada Pemilu Serentak 2024, politikus senior dari Berau itu resmi menanggalkan almamater partai yang membesarkannya. Sinyalemen itu langsung dilontarkannya di beberapa media massa sejak Golkar dan Gerindra mendaftarkan bacaleg-nya ke KPU.
Untuk diketahui, Gerindra mendaftar pada 13 Mei. Kemudian, disusul Golkar sehari kemudian (14/5). Daftar nama bacaleg yang diajukan belum bisa dipublikasikan KPU. Lantaran selama proses pendaftaran yang sudah diajukan, masih bisa berubah. Para partai pun memilih demikian. Sepanjang belum ditetapkannya daftar calon tetap (DCT).
Dalam keterangan persnya, Ketua DPD Gerindra Kaltim Andi Harun menegaskan akan merilis daftar nama bacaleg yang diajukan partai besutan Prabowo Subianto di Kaltim. Tanpa menyiratkan keberadaan nama Makmur dalam daftar bacaleg Gerindra. “Ada beberapa komitmen lewat asas komando, Gerindra mengawal kepentingan masyarakat. Nanti pada saatnya akan kami beber. Masih penelitian KPU,” ungkapnya. Senada, Ketua DPD Golkar Kaltim Rudi Mas’ud pun hanya menyiratkan mereka menempatkan caleg-caleg terbaiknya.
Khususnya saat ditanya bagaimana komposisi bacaleg di daerah pemilihan (dapil) 6 yang meliputi Bontang, Kutai Timur, dan Berau. Rudi mengaku, Golkar memiliki banyak kader kompeten yang siap diterjunkan berlaga di pemilu serentak. “Untuk masalah Pak Makmur, masalah internal. Tapi, nanti akan dirilis,” katanya. Pada dasarnya, lanjut dia, kursi di dapil 6 masih ada petahana yang siap kembali mengawal perwakilan Golkar di DPRD Kaltim. Sosok yang dimaksud adalah M Udin.
Sekretaris DPD Golkar Kaltim Husni Fahruddin tak menampik adanya pengunduran diri Makmur HAPK. Menurut pria yang karib disapa Ayub ini, adanya pergantian seragam partai jelang pemilu merupakan hal yang wajar dan lumrah. Karena itu, hal seperti ini tak perlu ditanggapi begitu sensitif. “Lumrah dan wajar saja. Kawin-cerai seperti itu ‘kan dinamika politik. Enggak perlu baper,” tuturnya kemarin. Silih bergantinya kader yang hadir, sambung dia, tak mengganggu megahnya visi-misi Golkar dalam mengawal aspirasi masyarakat. “Kami tidak perlu baper dan menyatakan hal-hal yang dianggap tak dewasa dalam berpolitik,” katanya.
Menurutnya, sejak awal pergantian posisi ketua DPRD Kaltim bukanlah upaya Golkar memakzulkan Makmur. Hal itu hanya upaya penyegaran partai dalam berpolitik. Ayub menerangkan, pergantian itu merupakan hak partai yang mestinya bisa diterima dengan lapang dada para kader yang berhasil duduk di parlemen. Ayub pun mengaku sudah menerima surat pengunduran diri yang dilayangkan Makmur HAPK.
Dengan adanya surat tersebut, Golkar akan segera memproses pergantian antarwaktu (PAW) Makmur di Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Mengingat, dengan surat pengunduran diri tersebut, Makmur resmi menanggalkan seragam Golkar. “Sejak awal, kami tidak pernah mem-PAW. Hanya merotasi posisi AKD (alat kelengkapan dewan). Kami akan segera proses PAW itu. Semoga perjuangan beliau (Makmur) akan terus menghasilkan yang terbaik untuk Kaltim meski sudah tak lagi bersama di beringin,” terangnya.
Diwartakan sebelumnya, Makmur menyampaikan memilih hengkang dan berlabuh ke Gerindra pada Pemilu 2024. “Saya pindah ke Gerindra. Saya daftar ke Gerindra. Saya juga sudah mengajukan ke Golkar pengunduran diri. Saya tidak mau sembunyi-sembunyi. Mau diberhentikan, mau dipecat ya sudah silakan. Saya tidak repot. Enggak masalah. Persoalan seperti ini harus dihadapi,” ujar Makmur kepada Sapos (Kaltim Post Group).
Soal target di Gerindra, Makmur mengatakan tidak ingin sekadar masuk partai atau sekadar duduk sebagai wakil dari Gerindra. “Yang terpenting, saya akan mempersembahkan sesuatu bagi Gerindra sebagaimana selama ini sebagai politikus di Golkar,” ungkapnya. Makmur mengaku keluar dari Golkar dengan suasana yang kurang nyaman setelah dilengserkan di tengah jalan dari posisi ketua DPRD. Meski begitu, dia menegaskan tidak akan mengajak rekannya untuk ikut pindah. “Saya mohon pamit kepada kader-kader Golkar. Saya sampaikan supaya jangan jadi pengkhianat partai,” ungkapnya.
Partai Garuda Akan Menyoal Potensi Suara yang Didapat
PARTAI Garda Perubahan Indonesia atau Garuda, jadi satu-satunya partai politik yang tak 100 persen mengikuti kontestasi pemilihan legislatif pada Pemilu Serentak 2024 di Kaltim. Dua dari 11 kontestasi, dipastikan batal diikuti lantaran mereka gagal mendaftarkan bacaleg-nya hingga pendaftaran ditutup KPU, Minggu (14/5). Dua daerah itu, Samarinda dan Kutai Barat (Kubar).
Ketua DPD Partai Garuda Amir Umar Sadikin mengaku, ada kendala di internal partai yang membuat mereka berujung tak mendaftarkan bacaleg-nya. “Pengurus di dua daerah itu mengundurkan diri jelang hari pendaftaran,” ungkapnya kepada Kaltim Post, Senin (15/5) malam. Kosongnya posisi pengurus, jelas berdampak pada proses pendaftaran. Mengingat syarat utama mendaftar harus diajukan pengurus yang memiliki surat keputusan atau SK dari DPP. Sementara itu, mengurus proses pergantian struktur pengurus diakuinya memakan waktu.
“Ini yang jadi kendala kami. Hingga penutupan (pendaftaran di KPU), SK dari DPP belum terbit untuk dua daerah itu,” sebutnya. Masalah kian kompleks. Lantaran regulasi internal partai dalam menyusun daftar bacaleg ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU, ada di DPP. Menurut Amir, hal ini memang lumrah dan terjadi hampir di semua parpol peserta pemilu. Namun, pengusulan nama bacaleg yang semula sudah tersedia, terantuk persoalan.
Karena, kepengurusan yang mendadak mengundurkan diri jelang pendaftaran dibuka KPU. Seperti yang terjadi dengan pendaftaran bacaleg di tingkat DPRD Kaltim. Mereka akhirnya harus menyusun daftar bacaleg yang diajukan dalam kontestasi mendatang. Dengan menginput secara manual ke KPU dan memiliki waktu 2x24 jam untuk mengunggah data tersebut ke Silon untuk memastikan terdaftarnya bacaleg mereka. “Kami hanya memplot 28 bacaleg untuk tingkat provinsi,” tuturnya.
Pada bagian lain, pembahasan di internal terkait gagalnya pendaftaran bacaleg di beberapa daerah sedang bergulir. Menurut Amir, ada opsi partainya bakal menggugat status suara pemilih yang didapat Partai Garuda, pada pemilu mendatang di lokasi yang tak adanya caleg-caleg mereka. Lantas, bagaimana nasib suara yang masuk di daerah yang tak bisa diikuti karena gagal mendaftar? Menurutnya, bisa hilang begitu saja atau dialokasikan sebagai suara partai. Kemungkinan lainnya, digunakan untuk tingkatan di atasnya.
“Misal di Samarinda kami gagal, jika ada suara yang kami dapat gimana status suara itu. Apakah dianggap suara tidak sah. Kan ini membuat rugi masyarakat. Atau bisa dinyatakan sah untuk menunjang suara dari caleg di tingkatan atasnya,” ulasnya. Opsi menggugat ke Mahkamah Konstitusi pun bisa jadi pilihan dengan persoalan yang menimpa mereka. “Tapi, itu bergantung pembahasan internal kami di daerah bersama DPP,” imbuhnya.
Garuda saat ini memang lebih fokus untuk mengawal keberhasilan meraih persentase ambang batas parlementaria empat persen. Karena itu, dengan banyaknya daerah yang gagal mendaftar, membuat mereka harus lebih fokus dalam perebutan kursi perwakilan di DPR RI. “Kalau di daerah dapat tapi di Senayan tak ada wakil. Kami tetap akan gagal berjuang. Seperti di pemilu sebelumnya. Pemilu 2024 ini kan kontestasi kedua kalinya yang diikuti Partai Garuda,” ungkapnya. (riz/k15)
Bayu Rolles
lawlietrobayu@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria