WASHINGTON DC – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) terhindar dari shutdown. Setidaknya hingga pertengahan bulan depan. Sabtu (30/9) malam, Kongres AS akhirnya menyepakati rancangan undang-undang (RUU) anggaran sementara untuk pendanaan pemerintahan hingga 17 November nanti.
Kesepakatan itu tercapai di tiga jam terakhir sebelum tahun fiskal 2023 habis. RUU tersebut ditandatangani Presiden Joe Biden beberapa menit sebelum deadline.
”Malam ini mayoritas bipartisan di DPR dan Senat (AS) memilih untuk menjaga pemerintahan tetap buka, mencegah krisis yang tidak perlu yang akan menimbulkan penderitaan yang tidak diinginkan pada jutaan pekerja keras Amerika,” ujar Biden seperti dikutip Agence France-Presse.
Mayoritas anggota parlemen ingin menghindari penutupan pemerintahan. RUU anggaran sementara itu lebih banyak didukung anggota Partai Demokrat dibandingkan Partai Republik. Sebanyak 90 legislator dari Partai Republik justru memberikan suara untuk menentang.
Di AS, tahun fiskal pemerintah federal berlangsung dari 1 Oktober hingga 30 September. Jika pada 30 September hingga pukul 24.00 belum ada kata sepakat untuk RUU anggaran tahun fiskal berikutnya, pemerintahan terpaksa shutdown. Anggaran tahunan harus disetujui Kongres yang terdiri atas DPR dan Senat. Saat ini kursi Republik menang tipis di DPR, sedangkan Demokrat di Senat. Karena itu, kesepakatan apa pun bakal berlangsung alot.
Saat shutdown terjadi, gaji puluhan ribu pegawai federal tidak bisa dibayarkan. Beberapa layanan yang tidak penting seperti museum dan taman akan ditutup untuk sementara waktu. Sedangkan layanan yang penting tetap berjalan walaupun para pegawainya terpaksa bekerja dengan gaji terlambat menunggu kesepakatan Kongres.
Tentu saja mereka bakal kelimpungan karena tidak bisa membayar berbagai tagihan yang tiba di awal bulan. Mulai biaya listrik, air, sewa rumah, hingga berbagai hal lainnya.
Shutdown pemerintahan AS terakhir terjadi pada 2019. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksepakatan mengenai usulan mantan Presiden Donald Trump untuk mendanai dan membangun tembok antara AS dan Meksiko. Situasi itu berlangsung selama 34 hari, yaitu mulai 22 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019.
Kejadian tersebut menjadi shutdown terlama dalam sejarah AS. RUU anggaran sementara yang disepakati Kongres memberikan waktu bagi semua pihak untuk kembali duduk dan merancang RUU Anggaran Fiskal 2024 secara penuh.
Sementara itu, dalam RUU anggaran sementara tersebut, Kongres mencoret bantuan militer untuk Ukraina. Kebijakan itu menjadi pukulan tersendiri bagi Demokrat yang selama ini getol mendukung Ukraina dalam memerangi invasi Rusia. Biden meminta agar dalam pembahasan selanjutnya klausul bantuan militer itu kembali dimasukkan.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis tak lama setelah pemungutan suara di Senat, Biden mengatakan, anggota DPR yang ekstrem dari Partai Republik berusaha menciptakan krisis yang dibuat-buat. Dia mendesak Ketua DPR Kevin McCarthy agar menyetujui kesepakatan pendanaan lebih lanjut untuk Ukraina tanpa penundaan. ”Dalam keadaan apa pun, kami tidak dapat membiarkan dukungan Amerika terhadap Ukraina terganggu,” ujar Biden.
Kongres telah menyetujui bantuan militer, kemanusiaan, dan ekonomi senilai USD 113 miliar (Rp 1,75 kuadriliun) ke Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran tahun lalu. Biden telah meminta kucuran bantuan USD 24 miliar (Rp 371,8 triliun) lagi. (sha/c9/hud)
Editor : izak-Indra Zakaria