SAMARINDA- Keputusan pemerintah pusat untuk memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 50 persen menimbulkan kekhawatiran serius di Kalimantan Timur. Pemangkasan anggaran yang drastis ini diperkirakan akan berdampak langsung pada besaran APBD Kaltim, yang berpotensi memicu defisit anggaran yang signifikan.
Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengonfirmasi bahwa pihaknya masih menunggu rincian resmi dari Kementerian Keuangan. Ia menjelaskan, pemangkasan ini dilakukan untuk menutup kekurangan pembayaran TKD pada tahun sebelumnya.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud, menyatakan bahwa kondisi fiskal yang sulit ini "bukan hal yang biasa." Ia bahkan memperingatkan bahwa pemangkasan ini bisa berlanjut hingga 75 persen di tahun depan. Dampak paling nyata adalah berkurangnya Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota, bahkan ia mengingatkan akan adanya potensi daerah yang kesulitan membayar gaji ASN. (*)
Editor : Indra Zakaria