SAMARINDA – Kebijakan belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kini tengah berada dalam pantauan tajam publik. Di tengah kondisi fiskal yang dinilai tidak ideal, muncul pengadaan kendaraan operasional mewah untuk kepala daerah dan tamu kenegaraan dengan nilai fantastis mencapai Rp8,5 miliar. Spesifikasi kendaraan tersebut mengarah pada mobil jenis SUV Hybrid kelas atas, yang berdasarkan penelusuran identik dengan merk Land Rover Range Rover tipe PHEV.
Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Setdaprov Kaltim, Andi Muhammad Arpan, membenarkan adanya pengadaan tersebut setelah melakukan pengecekan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Berdasarkan laporan dari Biro Umum, kendaraan ini telah direncanakan sejak November 2025. Meski saat ini pemerintah pusat tengah menggencarkan semangat efisiensi, pihak Barjas menegaskan bahwa secara hukum pengadaan ini tidak melanggar aturan yang berlaku.
Andi menjelaskan bahwa pengadaan mobil ini tetap selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto. Dalam pandangannya, meskipun Inpres tersebut menekankan efisiensi pada kegiatan seremonial, belanja barang diperbolehkan selama memiliki output yang jelas dan terukur. Mobil tersebut diproyeksikan untuk menunjang intensitas kunjungan pimpinan daerah serta penyambutan pejabat negara yang datang ke Benua Etam.
Proses pengadaan kendaraan mewah ini tidak dilakukan melalui mekanisme lelang konvensional, melainkan melalui jalur e-katalog dari distributor atau agen resmi. Terkait spesifikasi teknis, mobil tersebut mengusung mesin 2.996 cc dengan teknologi hybrid yang mampu menghasilkan tenaga hingga 434 HP. Namun, Andi mengaku belum mengecek kembali merk spesifik kendaraan tersebut karena adanya transisi sistem pada aplikasi pengadaan yang digunakan.
Menanggapi kritik publik mengenai ketepatan belanja di tengah menyusutnya APBD dan pemangkasan anggaran di sektor lain—seperti persiapan Porprov Kaltim 2026—pihak Barjas menyatakan akan lebih selektif ke depannya. Sesuai dengan arahan efisiensi nasional, Pemerintah Provinsi mulai mempertimbangkan skema sewa kendaraan dibandingkan pembelian unit baru untuk rencana pengadaan mendatang, guna memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat. (*)
Editor : Indra Zakaria