SAMARINDA – Narasi "menjaga marwah" yang dilontarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai alasan pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar kini berbalik menjadi fenomena kritik sosial yang unik. Di jalanan Kota Samarinda, warga mulai merespons kebijakan tersebut dengan cara yang kreatif sekaligus sarkastis: menempelkan stiker besar bertuliskan "MARWAH" pada kendaraan pribadi mereka.
Aksi pasang stiker ini bukan sekadar tren visual, melainkan simbol perlawanan terhadap logika pemerintah yang mengaitkan kehormatan daerah dengan kemewahan fasilitas pejabat. Munculnya stiker-stiker ini di jalur protokol Samarinda seolah menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan bahwa rakyat sedang mengawasi setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan. Bagi sebagian warga, jika marwah daerah diukur dari mahalnya harga mobil, maka rakyat pun ingin ikut "memasang" kehormatan tersebut di kendaraan mereka dengan modal stiker yang jauh lebih murah.
Kebijakan ini pun telah melampaui isu lokal dan memantik reaksi keras dari tokoh publik nasional. Pengamat intelektual Rocky Gerung menyebut langkah ini sebagai bentuk ketidakpekaan etis seorang pemimpin terhadap realitas ekonomi rakyat. Senada dengan itu, konten kreator Fery Irwandi turut menyoroti skala prioritas anggaran, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas memberikan peringatan mengenai potensi penyimpangan dalam proses pengadaan unit mewah tersebut.
Di jagat maya, netizen Indonesia yang dikenal tajam menyebut fenomena stiker ini sebagai "parodi kebijakan". Kritik netizen menyoroti ketimpangan yang lebar antara gaya hidup elit birokrasi dengan kondisi infrastruktur jalanan di Kaltim yang masih memerlukan banyak perbaikan. Komentar publik secara luas menyiratkan pesan mendalam bahwa kehormatan daerah sejati seharusnya terpancar dari kebijakan yang menyentuh kepentingan orang banyak, bukan dari kilap cat mobil dinas yang terparkir di garasi pemerintahan.
Fenomena ini membuktikan bahwa di era keterbukaan informasi, narasi politik tidak lagi bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Masyarakat kini mampu mengambil diksi resmi—dalam hal ini kata "Marwah"—dan mengubahnya menjadi senjata kritik yang satir namun sangat mengena secara substansi. (*)
Editor : Indra Zakaria