SAMARINDA – "Ikat pinggang" kini harus ditarik lebih kencang oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Samarinda. Menghadapi guncangan fiskal yang drastis, Wali Kota Andi Harun resmi menerapkan kebijakan efisiensi ketat di internal pemerintahan. Langkah ekstrem ini diambil setelah kapasitas APBD Samarinda merosot tajam dari Rp 5,8 triliun menjadi hanya sekitar Rp 3,18 triliun akibat penyesuaian transfer dari pemerintah pusat.
Perubahan pola belanja ini menandai pergeseran besar dalam pengelolaan kas daerah, di mana belanja rutin yang selama ini dianggap "lazim" kini menjadi sasaran utama pemangkasan demi menjaga stabilitas kota.
Perubahan yang paling mencolok terlihat langsung di meja-meja rapat Balai Kota. Jika sebelumnya konsumsi berupa snack hingga makan siang selalu tersedia sebagai standar pelayanan, kini fasilitas tersebut dihapuskan sepenuhnya. Rapat-rapat internal kini hanya menyuguhkan air minum sebagai menu utama, kecuali jika agenda tersebut melibatkan pihak luar atau tamu dari luar daerah. Andi Harun menyebutkan bahwa efisiensi di pos konsumsi ini mencapai angka fantastis yakni 80 persen.
Menurutnya, dalam kondisi fiskal yang sempit, sangat penting bagi pemerintah untuk memberi contoh nyata bahwa setiap rupiah belanja harus diprioritaskan untuk hal yang benar-benar berdampak langsung bagi rakyat.
Sektor perjalanan dinas juga tidak luput dari pengawasan ketat sang Wali Kota. Dengan pagu anggaran yang kini hanya tersisa sekitar Rp 7 miliar untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), izin keberangkatan tidak lagi diberikan secara leluasa. Pemerintah Kota menetapkan kriteria yang sangat selektif, di mana perjalanan dinas hanya diperbolehkan jika memiliki relevansi langsung dengan kepentingan daerah, terutama misi diplomatik ke pemerintah pusat guna melobi dukungan anggaran tambahan. Tanpa adanya urgensi yang jelas untuk "menjemput" dana pusat, para pejabat daerah dipastikan harus tetap berada di tempat untuk menjalankan fungsi pelayanan.
Meski anggaran menyusut hampir separuh, Andi Harun memberikan jaminan bahwa layanan dasar masyarakat tidak akan dikorbankan sedikit pun. Fokus utama fiskal Samarinda di tahun 2026 tetap dipaku pada tiga pilar utama, yakni sektor pendidikan dan kesehatan untuk menjamin hak dasar warga tetap terpenuhi, serta proyek penanganan banjir yang tetap berjalan meski dengan skema pembiayaan bertahap. Selain itu, belanja infrastruktur akan diseleksi secara ketat agar hanya menyentuh aspek-aspek yang bersifat darurat dan memiliki kepentingan publik yang luas.
"Yang utama tetap pelayanan publik, itu tidak boleh dikorbankan. Kita harus lebih selektif menentukan mana yang mendesak dan mana yang bisa ditunda," tegas Andi Harun dalam pernyataannya. Kebijakan "Rem Darurat" ini menjadi ujian bagi ketahanan birokrasi Samarinda untuk tetap produktif di tengah keterbatasan ruang fiskal yang sangat sempit, sekaligus membuktikan komitmen pemerintah dalam mendahulukan kesejahteraan warga di atas kenyamanan birokrasi.(*)
Editor : Indra Zakaria