TANJUNG SELOR – Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) merupakan skema pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, untuk tiap desa yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan hidupnya.
Hal tersebut merupakan salah satu dari 15 program prioritas dalam upaya menciptakan Bulungan Hijau. Bahkan sejak dijalankan pada tahun lalu, pengembangan TAKE menarik minat seluruh desa untuk bisa terlibat. Pemicunya, tiap desa yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan akan mendapat apresiasi berupa penambahan anggaran. Yang tentunya tidak sedikitpun mengurangi Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).
Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, pada tahun 2023 pendanaan TAKE dianggarkan senilai Rp 4 miliar. Dibagikan ke 34 desa yang mengikuti kompetisi dan penilaian melalui aplikasi Bulungan Hijau.
“Dari evaluasi yang disampaikan untuk TAKE tahun ini terserap sekitar 50 persen, dari alokasi Rp 4 miliar untuk 34 desa dari 74 desa. Artinya, masih ada sekitar Rp 2 miliar yang tersisa,” terangnya, Selasa (31/10).
Dalam kegiatan sosialisasi penilaian mandiri kompetisi TAKE Bulungan Hijau yang sudah terlaksana. Bupati memastikan kembali program TAKE tidak membebani dan tidak ada kewajibaan, untuk mengalokasikan anggaran dari ADD maupun DD.
“Program ini (TAKE) dialokasikan oleh pemda dan tidak sedikitpun mengurangi jatah ADD maupun DD yang dikelola oleh desa. Sebenarnya tinggal teknis pelaksanaan di lapangan, berkaitan dengan tata kelola kawasan dan lingkungan hijau di setiap desa,” tegasnya.
Bupati berharap, kegiatan sosialisasi yang dilakukan juga merupakan sarana evaluasi bagi semua pihak. Karena TAKE menjadi salah satu program prioritas dan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah. Bahkan, kata Syarwani, alokasi anggaran TAKE tahun 2024 ditambah dari sebelumnya menjadi Rp 5 miliar.
“Tak semua daerah di Kalimantan Utara memiliki komitmen seperti program TAKE Bulungan Hijau. Bahkan ada yang membebankanya pada dana desa. Untuk TAKE 2024 dipersilakan para kepala desa berkompetisi merebutkan alokasi anggaran itu,” urainya.
Diingatkan pula, indikator keberhasilan pembangunan desa tidak hanya dilihat dari perbaikan kantor desa, semenisasi, gapura, pagar pemukiman dan lain sebagainya yang bersifat fisik. Tapi juga pembangunan lingkungan yang sehat, ketersediaan bak sampah, sanitasi dan lain sebagainya.
“Ini merupakan komitmen saya sebagai kepala daerah. Sehingga tiap kepala desa tentu harus bertanggungjawab mendukung dan melaksanakan program ini, agar berhasil di wilayahnya,” harapnya.
Seacara teknis, kata bupati, desa yang selama ini belum memenuhi kriteria penilaian TAKE akan dilakukan pendampingan khusus. “Saya berharap seluruh desa di Kabupaten Bulungan mengikuti kompetisi pendanaan melalui TAKE ini,” pungkasnya. (uno2)
