Lagi, Penyintas Kanker Kecewa dengan Pemerintah

 Meski rutin membayar iuran jaminan kesehatan di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, namun hal tersebut tidak menjamin Gita Chornawati Herlita (41) untuk mendapatkan jaminan pelayanan maksimal.

Hal itu lantaran adalah persoalan antara BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf SK yang akhirnya membuat pasien kemoterapi pada kanker tidak dapat dilayani dengan jaminan kesehatan.

Gita tidak sendiri, setidaknya ada 61 pasien lainnya yang bernasib sama seperti dirinya. Tidak ada uang kas maka perawatan tidak akan dijalankan. Alhasil, kondisi itu membuat semua pasien kemoterapi harus membayar secara mandiri jika ingin tetap melanjutkan pengobatan kemoterapi.

Gita menerangkan setidaknya ia harus menyiapkan uang Rp 6 juta hingga Rp 10 juta untuk mendapatkan layanan kemoterapi dari RSUD JSK. Sehingga ia cukup kecewa terhadap sistem negara dan pemerintah yang seolah tidak terfokus serius pada layanan kesehatan.

"Untuk biaya kemoterapi ke-8 saja itu harganya Rp 5.700.000, itu belum termasuk biaya lainnya. Kalau ditotalkan biaya yang dikeluarkan dalam sekali kemoterapi dapat mencapai Rp 6.700.000 terdiri dari obat kemoterapi Rp 2.200.000, pelayanan di ruang kemoterapi Rp 3.500.000.

Belum lagi sewa kamar Rp 300 ribu per malam, jika tiga malam ada sekitar Rp 1 jutaan lagi," ujarnya, Jumat (9/8).

Diketahui, Gita merupakan pasien kanker usus stadium dua yang harus menjalani kemoterapi sampai 10 kali. Wanita yang berprofesi sebagai guru di SDN 035 Kelurahan Pamusian.

Tarakan telah menjalani kemoterapi 7 kali di RSUD dr. H. Jusuf SK. Namun memasuki kemoterapi yang ke-8, ternyata tidak dapat dilakukan, karena RSUD dr. H. Jusuf SK sudah tidak bekerjasama lagi dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan kemoterapi.

Padahal untuk melakukan kemoterapi ini harus dilakukan sesuai jadwal dan tidak boleh berhenti. Jika berhenti kemoterapi harus mengulang dari awal lagi.

"Saya sejujurnya sedih persoalan pemerintah akhirnya mengorbankan masyarakat. Bagi saya harga kemoterapi ini sangat besar, sementara penghasilan sebagai guru.

Apalagi banyak kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, termasuk rutin membayar BPJS Kesehatan tiap bulannya. Itu sekarang ada 60 orang lebih. Tersebar di Sebatik, Tanjung Selor, Malinau.

Ada lagi yang tinggal di long. Bahkan sekarang ada yang keluar dari grup kemoterapi, mungkin tidak tahu seperti apa lagi apakah melanjutkan atau tidak atau pasrah,” tuturnya.

Muhammad, suami dari Gita Chornawati menerangkan, ia bersama istrinya sangat kaget ketika menerima informasi di 20 Juli 2024 tidak ada pelayanan kemoterapi lagi di RSUD dr. H. Jusuf SK bagi peserta BPJS Kesehatan.

Dikatakannya, selain istrinya mau tidak mau ke luar daerah hanya untuk mencari layanan yang menerima jaminan BPJS. “22 Juli itu kami harus kemoterapi dan surat masuk di 20 Juli 2024. Pengumuman lewat WA grup saja, tidak ada surat. 

"Alasannya karena di Samarinda diterima BPJS. Informasinya juga ia dengar ternyata sampai di Samarinda harus mengantre cukup lama dan biaya yang dikeluarkan juga hampir sama dengan biaya pengobatan mandiri. Karena mereka menunggu jadwal otomatis menginap di sana," imbuhnya. (zac/lim)