SATUAN Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kalimantan Utara (Kaltara) terus melakukan upaya-upaya kewaspadaan guna mendeteksi dan mencegah masuknya varian baru Covid-19 di Kaltara.
Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19 Kaltara, Agust Suwandy mengatakan, kemarin (24/6) pihaknya kembali mengirimkan sebanyak 32 sampel ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Jakarta.
“Sebanyak 32 sampel ini kita ambil dari kasus-kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang kelihatan berisiko. Itu dikirim dari Tarakan dengan pesawat hari ini (kemarin),” ujarnya kepada Radar Tarakan saat ditemui di Tanjung Selor, Kamis (24/6).
Adapun untuk pemeriksaan 32 sampel itu diperkirakan akan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga minggu baru hasilnya bisa keluar dengan menggunakan metode pemeriksaan whole genome squencing (WGS).
Agust menyebutkan, memang setiap provinsi di Indonesia diminta untuk mengambil sampel dari kasus konfirmasi positif yang dinilai berisiko ke arah varian baru Covid-19 untuk kemudian dikirimkan ke Balitbangkes Jakarta. “Jadi di sana (Balitbangkes Jakarta) dilakukan pemeriksaan WGS. Karena pemeriksaan WGS itu lebih spesifik lagi hasilnya dibandingkan dengan PCR (polymerase chain reaction) yang biasa,” jelasnya.
Namun, dari gejala pada pasien yang sampelnya dikirim ke Balitbangkes Jakarta ini, ada yang mengarah ke varian baru Covid-19. Karena dilihat dari penularannya terhadap kontak erat, itu bisa lebih cepat. ”Dan jika dia bergejala, itu lebih kelihatan. Tapi, tetap untuk menetapkan varian baru itu keputusannya berdasarkan hasil pemeriksaan WGS itu,” sebutnya.
Pastinya, sejumlah sampel yang dikirim ini masih akan diperiksa. Artinya, untuk memastikan apakah nanti ada yang terpapar varian baru atau tidak, tetap menunggu hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Tapi, jika berbicara soal harapan, tentu diharapkan tidak ada varian baru yang masuk di Kaltara ini.
“Tapi kita tetap terus waspada, karena penambahan jumlah kasus yang terjadi belakangan ini terlihat lumayan tinggi. Jadi agak sedikit mengkhawatirkan juga,” tuturnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Satgas Penanganan Covid-19 Kaltara juga sempat mengirimkan sebanyak 17 sampel yang diambil dari pekerja migran Indonesia (PMI) ke Balitbangkes Jakarta, tapi hasilnya semua tidak ditemukan varian baru.
PECAH REKOR, MEGINFEKSI 20.574 ORANG
Kasus positif kembali memecahkan rekor. Kemarin, data Satgas Covid-19 melaporkan 20.574 kasus baru. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari sehari sebelumnya, yakni 15.308 dan jauh lebih tinggi dari puncak kurva kenaikan kasus pada Februari 2021 yakni 14.518 kasus baru. Di sisi lain, Kemenkes menemukan 211 variant of concern dari Covid-19.
Dengan jumlah kasus baru ini, jumlah kasus aktif melejit ke angka 8,4 persen dengan positivity rate 16,07 persen. Jika dilihat dalam perkembangan kasus mingguan, kasus nasional mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 42 persen.
Kenaikan ini telah berlangsung selama lima minggu berturut-turut dan dikontribusikan oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa dengan penambahan mencapai hampir dua kali lipat dibandingkan dengan minggu lalu.
Terdapat lima provinsi di Pulau Jawa yang berkontribusi terhadap kenaikan kasus positif COVID19 yaitu: DKI Jakarta yang naik sebesar 13.022 kasus; Jawa Barat yang naik sebesar 6.449 kasus; Jawa Timur naik 1.756 kasus; Daerah Istimewa Yogyakarta yang naik sebesar 1.322 kasus; dan Jawa Tengah yang naik sebesar 1.012 kasus.
Sejalan dengan kenaikan kasus positif, kematian di Provinsi ini juga menjadi yang tertinggi di minggu ini. “Hanya DIY yang angka kematiannya tidak meningkat tajam sehingga tidak masuk ke dalam lima besar,” ujar Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito kemarin.
Secara rinci, lima provinsi yang mencatatkan kenaikan kematian tertinggi adalah: DKI Jakarta yang naik sebesar 200 kasus; Jawa Tengah yang naik sebesar 96 kasus; Jawa Timur naik yang naik sebesar 79 kasus; Jawa Barat yang naik sebesar 73 kasus; dan Lampung yang naik sebesar 72 kasus.
Perlu dijadikan catatan, bahwa meskipun Provinsi Lampung kenaikannya tidak tajam, namun kematiannya masuk ke dalam 5 besar tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa efek dari periode libur panjang bisa terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya dengan kenaikan kematian.
“Pembelajaran yang dapat diambil adalah kesiagaan daerah terhadap situasinya masing-masing merupakan kunci untuk mengendalikan kasus,” jelas Wiku.
Kenaikan kesembuhan yang tidak terlalu signifikan di minggu ini, yaitu 20.1 persen, juga menunjukkan bahwa perlu segera dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan agar kematian dapat dicegah dan kesembuhan dapat ditingkatkan.
Lebih lanjut, Wiku menambahkan bahwa situasi COVID-19 saat ini sudah hampir mendekati puncak pandemi pasca periode libur akhir tahun lalu, dimana kasus aktif saat ini mencapai 160,524 sedangkan kasus aktif tertinggi adalah 176,672 pada 5 Februari lalu.
Untuk itu, Wiku mengatakan penguatan PPKM mikro menjadi hal utama yang harus dilakukan saat ini untuk menekan laju kasus positif khususnya yang terpusat di Pulau Jawa. “Sampai saatini disimpulkan bahwa PPKM mikro masih menjadi cara penanganan yang paling efektif karena dilakukan hingga tingkat terkecil dan dapat berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat,” jelas Wiku.
Balitbangkes per 20 Juni sudah menemukan 211 variant of concern. Jumlah itu didapat dari 2.242 spesimen yang dilakukan genom squancing. Balitbangkes merinci, ada 45 spesimen alpha atau B.1.1.7, enam spesimen beta atau B.1.351, dan 160 spesimen delta atau B.1.617.2.
Varian tersebut ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Hampir seluruh provinsi di Jawa memiliki pasien dengan variant of concern. Hanya DI Jogjakarta saja yang terbebas dari tiga varian itu. Sementara Jawa Tengah merupakan provinsi dengan temuan varian Delta terbanyak, yakni 80 spesimen.
Peneliti Lembaga Molekuler Eijkman Herawati Sudoyo menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada yang menyatakan bahwa varian Delta ini menyebabkan kegawatan yang lebih dari varian lain. “Yang ada jumlahnya terlalu banyak untuk ditangani setiap negara. Itu yang menyebabkan kematian,” katanya.
Sementara itu, beberapa hari dibuka sebagai tempat karantina pasien Covid-19, Asrama Haji Pondok Gede Jakarta sudah merawat banyak pasien Covid-19. Saat ini di gedung Arafah Asrama Haji Pondok Gede Jakarta sudah merawat 44 pasien Covid-19. Total ada tiga gedung asrama yang digunakan untuk tempat perawatan dan karantina pasien Covid-19.
Perinciannya adalah Gedung A terdiri dari 44 kamar dengan kapasitas 172 orang. Lalu Gedung B terdiri dari 36 kamar dengan kapasitas 144 orang. Kemudian Gedung C berisi 36 kamar dengan kapasitas 240 orang. Sehingga total kapasitas Asrama Haji Pondok Gede Jakarta untuk menampung pasien Covid-19 mencapai 556 orang.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi kemarin meninjau kondisi Asrama Haji Pondok Gede. Dia menjelaskan khusus untuk Gedung Arafah Asrama Haji Pondok Gede digunakan untuk merawat pasien katerogi sedang sampai berat. Kemudian Gedung A, B, dan C untuk karantina pasien atau orang tanpa gejala (OTG).
Dia mengatakan secara keseluruh ada 26 unit asrama haji di Indonesia yang digunakan untuk tempat isolasi Covid-19. “Total ada sebanyak 3.308 kamar yang siap digunakan untuk pasien Covid-19,” katanya. Dengan total daya tampung mencapai 10 ribu orang.
Zainut mengingatkan pengelola asrama haji tidak hanya perlu menyiapkan sarana karantina. Tetapi juga harus komunikasi dan koordinasi dengan gugus tugas penanganan Covid-19 setempat. Sebab Kemenag hanya menyediakan kamar asrama haji saja. “Sementara tenaga medis, obat-obatan, tenaga pengamanan, dan konsumsi diserahkan ke Pemda dan Dinas Kesehatan masing-masing,” paparnya.
Sesditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Ramadhan Harisman mengatakan dalam waktu dekat Kemenag akan mengundang Satgas Covid-19, BNPB, Kodam, dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Pertemuan ini khusus untuk membahas penggunaan asrama haji sebagai tempat karantina pasien Covid-19. Dia mengatakan penanganan pasien Covid-19 menjadi kewenangan dinas kesehatan setempat. Kemudian untuk konsumsi, tenaga medis, obat-obatan, dan tenaga pengamanan juga menjadi kewenangan pemda setempat.
Sementara itu Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan supaya rencana dibuka kembali pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas ditunda dulu. Dia mengatakan rencana membuka PTM secara terbatas diambil sebelum terjadi ledakan baru Covid-19 yang terjadi baru-baru ini.
Dia menjelaskan pemerintah sejatinya sudah melakukan evaluasi rencana membuka kembali PTM awal Juli depan. “Solusinya tetap kembali PJJ (pembelajaran jarak jauh, Red) seperti semula. Kita tidak mau mengambil resiko,” paparnya usai pembukaan Dies Natalis Universitas Terbuka ke-37 kemarin (24/6).
Politikus Partai Golkar itu berharap vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah semakin digencarkan. Sehingga tujuan mencepai herd immunity atau kekebalan kelompok bisa dicapai sesuai jadwal. Bamsoet, begitu dia akrab disapa, mengatakan target pemerintah kekebalan kelompok bisa dicapai akhir tahun ini. Untuk sementara bali di Bali saja yang vaksinasinya sudah lebih dari 50 persen penduduknya. Sehingga diharapkan kekebalan kelompok di Pulau Dewata itu bisa segera terbentuk.
Pada bagian lain, irektur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Jumeri kembali menegaskan, bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTm) bersifat dinamis. Tak ada penyamarataan situasi yang kemudian mengharuskan semua daerah melakukan PTM terbatas secara bersamaan.
“Jadi, disesuaikan dengan kondisi daerah,” tegasnya.
Selain itu, ia pun telah meminta kepala dinas pendidikan di daerah agar guru diberi keleluasaan dalam mengajar dari rumah. Menurutnya, banyak guru yang takut-takut harus berangkat ke sekolah meski sedang tidak enak badan karena tunjangan kinerja atau TPP-nya bakal dipotong.
Kondisi ini yang disinyalir menjadi penyebab munculnya klaster sekolah selama ini. Sudah sakit namun tetap memaksakan diri lalu menularkan pada anggota sekolah. Padahal, dalam SKB empat menteri jelas diamanatkan bagi siswa ataupun guru yang sakit tidak diperkenankan datang ke sekolah.
“Mereka takut tidak dibayar, kasarnya seperti itu. Maka kepala dinas harap tidak memotong tukin guru yang sakit atau mengajar jarak jauh,” paparnya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga pun meminta agar PTM terbatas dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi rill di lapangan. PTM harus didasarkan pada asesmen yang kuat dan terukur oleh pemda, satuan pendidikan, dan dinas.
“Kami harapkan dari setiap keputusan satuan pendidikan melakukan PTM, maka prinsipnya harus menjamin kesehatan dan keselamatan anak,” tegasnya.
Kemudian, lanjut dia, PTM harus diikuti monitoring dan evaluasi secara berjenjang dengan sistim pengawasan ketat. Satuan pendidikan juga wajib menyiapkan mitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi saat perjalanan ke sekolah, di sekolah, dan perjalanan kembali pulang.
Menurutnya, meski nantinya satuan pendidikan memutuskan membuka sekolah namun orang tua tetap menjadi penentu apakah mengijinkan sang buah hati kembali ke sekolah atau tidak. Bila tidak, anak tetap dibolehkan mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ). (iwk/tau/lyn/wan/mia/deb/jpg/lim)
Editor : anggri-Radar Tarakan