TARAKAN – Keluhan orangtua siswa yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri pada tahun ajaran 2019/2020, langsung direspons Wali Kota Tarakan Khairul.
Khairul mengaku sudah menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk mempelajari laporan masyarakat terkait penerapan sistem zonasi.
“Kok ada yang lebih dekat, enggak masuk (tidak diterima)? Nah, itu yang sedang kami pelajari,” ujar Khairul.
Menurutnya, Pemkot Tarakan terlebih dahulu akan melihat data-data untuk memastikan yang disampaikan masyarakat. Jika apa yang disampaikan masyarakat memang benar, kemungkinan, kata dia, salah memasukkan data.
Selain itu, lanjutnya, Disdikbud Tarakan juga sedang mengumpulkan data dari hasil pelaksanaan PPDB 2019. Yakni, terkait pemenuhan kuota setiap sekolah sehingga bisa mengambil langkah bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Sebenarnya, kata Khairul, sejak awal sudah diprediksi adanya siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Bahkan, dia menyebut jumlahnya mencapai seribuan, karena daya tampung sekolah SD dan SMP negeri terbatas.
Apalagi, adanya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang membatasi kuota setiap kelas minimal 32 siswa, dan pembatasan maksimal 11 rombongan belajar (rombel) pada setiap sekolah.
“Kalau lebih dari itu, nanti anak-anak yang dipaksa masuk tidak terdaftar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Kalau tidak terdaftar di Dapodik, dia tidak bisa ikut ujian. Kan kasihan,” tuturnya.
Namun, dia juga menyatakan bahwa apa pun yang jadi kebijakan pemerintah pusat dalam penerimaan siswa baru, tetap akan ada pendaftar yang tidak tertampung di sekolah negeri. Karena jumlah lulusan dan sekolah negeri tidak sebanding.
Pemerintah daerah pun, kata dia, tidak mungkin membangun sekolah dalam waktu singkat. Karena itu, keterlibatan sekolah swasta dibutuhkan untuk bisa menampung pendaftar yang tidak diterima di sekolah negeri.
Untuk mengatasi keluhan biaya jika bersekolah di swasta, menurut Khairul, kemungkinan besar akan ada subsidi yang digelontorkan Pemkot Tarakan untuk masuk sekolah swasta. Namun, khusus bagi siswa kurang mampu, dan memiliki bukti.
“Misalnya, yang betul-betul kita lihat secara finansial tidak mampu, ya itulah nanti yang rencananya akan ada subsidi dari pemerintah daerah,” ungkapnya.
Kendati begitu, dirinya belum bisa memastikan berapa nilai subsidi yang akan digelontorkan. Ia masih menunggu data jumlah siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, dan data siswa kurang mampu. Data itu akan menjadi bahan pembahasan Pemkot Tarakan bersama sekolah swasta untuk menentukan besaran subsidi.
Karena, lanjut Khairul, Pemkot Tarakan juga sudah menggelontarkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan insentif guru sekolah swasta. Sehingga perlu juga dibatasi besaran subsidi bagi siswa yang akan masuk sekolah swasta.
Sementara itu, praktisi pendidikan Thajuddin Noor menilai, penerapan sistem zonasi sebenarnya positif. Karena menghilangkan kesan sekolah unggulan yang selama ini melekat. Sistem zonasi juga bukan baru tahun ini diterapkan.
Namun, ia tidak memuungkiri sistem zonasi tahun ini memang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena sepengetahuannya, penentuan sistem zonasi pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan melalui pendekatan kelurahan, bukan jarak. Karena mempertimbangkan distribusi sekolah yang tidak merata.
“Zonasi sudah berjalan dua tahun yang lalu. Dan, kita sudah melakukan, tetapi zonasi untuk Tarakan itu karena melihat dari kondisi pulau ini. Waktu itu kita sepakat untuk melakukan pendekatan zonasi adalah kelurahan. Karena pertimbangan kita penyebaran distribusi sekolah tidak merata,” ujarnya.
Agar sistem zonasi berjalan dengan baik, Thajuddin berpendapat bahwa Pemkot Tarakan memang harus menyiapkan infrastruktur yang memadai. Seperti penambahan gedung sekolah dan tenaga pendidik yang merata di setiap daerah.
Apalagi, dia melihat pertumbuhan penduduk di Tarakan cukup tinggi. Sementara, tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan infrastruktur sekolah. Ia mencontohkan seperti Karang Anyar dan Selumit Pantai yang tergolong sangat padat penyebaran penduduknya. Sehingga perlu ditambah SMP. “Itulah yang perlu dipikirkan,” ujarnya. (mrs/fen)
Editor : izak-Indra Zakaria