TARAKAN - Kurangnya kenyamanan hunian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tarakan, menjadi perhatian anggota DPRD Tarakan. Pasalnya, sebelumnya, keluarga warga binaan juga mengeluhkan hal yang sama.
Sekretaris Komisi I DPRD Tarakan Dino Andrian mengatakan, ada beberapa keluarga warga binaan yang mengeluhkan dan menganggap Lapas Tarakan tidak cukup layak. Untuk menampung atau melakukan pembinaan pada warga binaan. Kelebihan kapasitas disinyalir menjadi kendala, atas pembinaan pada warga binaan.
“Lapas kita memang over kapasitas. Jumlah warga binaan saat ini 1.400 orang. Sedangkan daya tampung lapas hanya sekitar 400 orang. Tentu overnya 3 kali lipat. Itu jadi masalah juga, karena warga binaan butuh tempat yang nyaman,” ujarnya usai rapat dengar pendapat, Selasa (22/2).
Menurutnya, mesti hak bebas dibatasi, setidaknya warga binaan diperlakukan lebih manusiawi. Bahkan satu sel bisa diisi hingga 26 orang warga binaan. Kondisi tersebut tidak hanya di Lapas Tarakan. Bahkan lapas seluruh Indonesia juga kelebihan kapasitas. “Ditambah kondisi anggaran serba terbatas ini,” keluhnya.
Untuk mengurang kelebihan kapasitas warga binaan, pihaknya akan mengupayakan lahan Pemkot Tarakan yang akan dihibahkan ke Lapas Tarakan. Berharap pada pihak kepolisian untuk mengurangi tingkat kriminalitas. “Data di Lapas, jumlah yang keluar itu lebih sedikit dibanding jumlah yang masuk. Maka, potensi over akan terjadi terus menerus,” tegasnya.
Terkait hibah lahan tersebut, masih menunggu surat dari Pemkot Tarakan. Lahan seluas 5 hektare akan melalui kawasan siap bangun. Dengan posisi yang berada di kawasan pemerintahan di Jalan Sabindo 2, Kelurahan Juata Laut, Tatakan Utara.
Setelah proses administrasi selesai, pihaknya baru bisa menggelar rapat pleno dan mengambil persetujuan bersama anggota DPRD Tarakan. Dengan adanya Lapas baru, diharap mampu mengatasi kelebihan kapasitas.
“Sampai hari ini (kemarin, Red) kami belum menerima surat itu. Sekarang kami masih menunggu. Kalau misalkan seminggu ke depan tidak ada surat yang masuk. Kami akan panggil lagi pihak perumahan itu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Lapas Tarakan Arimin menambahkan, terkait administrasi soal hibah juga belum diterima. Namun pihaknya berharap, Komisi I DPRD Tarakan mendorong dan memfasilitasi terkait hibah tersebut.
“Kalau misalnya betul dihibahkan ke kami dan lokasinya memadai untuk dibangun lapas. Lalu kami usulkan ke pusat untuk dibangunkan. Mudah-mudahan pusat menyetujui dan ada dananya,” singkatnya. (sas/uno)
Editor : izak-Indra Zakaria