TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan Syarwani, bersama dengan jajaran tim yang dipimpin oleh Asisten I, II dan III Pemkab Bulungan akan mengadakan pertemuan mengenai hasil tinjauan lapangan di lokasi yang akan dibangun Kawasan Industri pelabuhan Internasional (KIPI), Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Setelah dilakukan pengamatan, pastinya ada hasil yang didapatkan maka diperlukan rapat bersama mengenai itu. Dan guna memastikan aset milik pemerintah daerah termasuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos)-nya. Setelah dilakukan pendataan kemudian akan diinventarisasi. “Malam ini, kita rencana membahahas terkait dengan kelengkapan dan hasil peninjauan fisik secara langsung di lapangan,” beber Syarwani. Jumat (11/3).
Dikatakannya, akan banyak hal yang perlu dibahas bersama. Salah satunya juga menggenai pemetaan terhadap daerah yang akan dilakukan relokasi. Untuk nilai bangunan, saat ini belum diketahui secara persis karena mesti didasarkan pada dokumen pembangunan awal.
Seperti bangunan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, badan jalan dan beberapa aset terkait lainnya. Pastinya saat bangunan awal dibangun pasti ada dokumen, dan itu salah satu dasar dalam proses pergantian ganti rugi terhadap aset yang telah dibangun pemerintah daerah.
“Adanya dokumen tersebut, akan kita dijadikan dasar dalam proses pergantian Fasum, fasos yang telah dibangun oleh pemerintah di kawasan tersebut,” jelasnya. Rencana pembangunan KIPI, berimbas pada relokasi pemukiman warga seperti di Desa Kampung Baru. Sebagai langkah antisipasi adanya penolakan yang dilakukan penduduk setempat, pemerintah akan intens untuk melakukan sosialisasi.
Baik dari pemerintah, maupun dari penggelola kawasan sendiri. Relokasi akan dilakukan ketika sudah dibangun fasilitas baru yang akan ditempati oleh masyarakat. Khusunya mereka yang terdampak realokasi. Lokasi baru yang telah disipakan, untuk relokasi warga sudah disiapkan dan jaraknya pun tidak jauh dari Mangkupadi. Dan akan dibangun diatas lahan seluas 50 hektare. Meskipun ada opsi yang ditawarkan, apakah nantinya akan dilakukan ganti untung atau realokasi.
“Yang kita dorong awal adalah relokasi dulu. Karena kalau opsinya ganti untung, otomatis masyarakat akan kesulitan mendapatkan tempat tinggal yang baru. Langkah relokasi dengan telah disediakan lahan bagi masyarakat, merupakan solusi yang perlu dikedepankan,” tuturnya.
Rencana pembangunan lahan yang akan dijadikan relokasi warga telah disediakan dan rencana pembangunan ditergetkan selesai tahun ini. Diharapkan semuanya berjalan dengan lancar. (mts)
Editor : uki-Berau Post