NUNUKAN – Akibat curah hujan tinggi di Kabupaten Nunukan, tiga kecamatan, masing-masing, Kecamatan Lumbis, Sembakung Atulai dan Sembakung, terendam banjir.
Bahkan, tahun ini bencana banjir yang terjadi sudah ketiga kalinya. “Tahun 2022, wilayah Lumbis, Sembakung Atulai dan Sembakung sudah kebanjiran tiga kali. Pada Januari, Maret dan Mei,” terang Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan Arief Budiman, Rabu (25/5).
Menurutnya, banjir yang terjadi karena ada pertemuan dua sungai di wilayah ini. Sungai di Lumbis Pensiangan bermuara di Malaysia. Sementara sungai di Kecamatan Lumbis Hulu berasal dari Krayan. Air yang berasal dari dua sungai tersebut, menyatu dan akhirnya membuat wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) terendam.
Arief menegaskan, selain faktor cuaca, banjir yang terjadi akibat adanya penebangan pohon yang massif di Malaysia. Kawasan tersebut dikonvensi menjadi perkebunan kelapa sawit. Sehingga hutan yang tadinya bisa meresap air, tidak berfungsi.
“Akhirnya Nunukan mendapat banjir kiriman. Kalau di Jakarta banjir kiriman dari Bogor. Kalau di Nunukan, kiriman dari Malaysia,” kata Arief.
Data BPBD Nunukan mencatat, ketinggian banjir mencapai 5,2 meter di areal sungai. Normal ketinggian air di sungai hanya sekitar 3 meter. Artinya, banjir yang melanda tiga kecamatan tersebut tingginya sekitar 2,2 meter.
Kecamatan yang terendam banjir, sejauh ini belum ada kerusakan infrastruktur yang dilaporkan. Laporan kerusakan masih sawah dan ternak warga. Data sementara yang dicatat BPBD Nunukan, di Kecamatan Sembakung terdapat 7 desa yang terendam banjir. Dengan 314 rumah, 360 KK dan 1.200 jiwa.
Di Kecamatan Sembakung Atulai, 10 desa terendam. Ada 317 rumah, 326 KK dan 1.212 jiwa yang terdampak. Sementara, Kecamatan Lumbis, banjir yang terjadi langsung surut karena berada di ketinggian.
“Yang perlu menjadi perhatian itu Kecamatan Sembakung. Karena lokasinya berada paling bawah, air menggenang di sana. Di daerah Tembelunu, air sampai merendam gardu listrik. Ada sekitar 20 KK diungsikan ke tenda darurat dan rumah warga, hingga sekolah diliburkan,” bebernya.
BPBD Nunukan juga masih melakukan pemetaan dan segera membahas status bencana. Apakah statusnya akan ditetapkan sebagai darurat bencana atau tanggap darurat. Maka akan segera dirapatkan.
“Untuk masalah Posko, kantor kecamatan di sana sudah menjadi gedung tetap sebagai pemantauan, koordinasi, dan penyaluran bantuan,” tuturnya.
Arief mengatakan, persoalan banjir ini sudah berkali kali dilaporkan ke pusat. Sayangnya, belum ada respon khusus terkait bencana rutin tahunan yang melanda masyarakat tapal batas ini.
Ada beberapa solusi untuk mengatasi banjir kiriman ini. Yakni, relokasi warga ke wilayah yang lebih tinggi. Kemudian, pembuatan kanal untuk mempercepat arus air langsung menuju laut.
“Sejauh ini kita sudah melakukan relokasi untuk sebagian warga yang tinggal di bantaran sungai. Masih banyak yang menolak karena sungai merupakan sumber mata pencaharian warga. Untuk kanal, tentu ini bukan hanya pekerjaan pemerintah daerah saja. Ini kasus melibatkan mngara Malaysia, sehingga negara harus hadir,,” harapnya. (*/dzl/uno)
Editor : uki-Berau Post