TANJUNG SELOR – Saat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan pandangan umum, Selasa (5/10) lalu, minta pemerintah daerah lakukan perbaikan Jembatan Sungai Nyelung, Kecamatan Tanjung Palas Barat.
Pasalnya, jika pemerintah daerah tidak memperbaiki, maka dapat menghambat aktivitas masyarakat. Mengingat jembatan tersebut merupakan akses jalan poros menuju empat kecamatan.
“Kami mengusulkan perbaikan Jembatan Sungai Nyelung. Agar tidak menghambat perjalanan dari Tanjung Selor-Peso dan sebaliknya,” jelas Ketua Fraksi PDIP Rozana Bin Serang.
Menurut Rozana, jika debit air sungai naik atau pada saat banjir, jembatan pun ikut terendam. Sehingga mengakibatkan lalu lintas kendaraan terhenti karena tidak bisa dilalui.
“Selain jembatan, ruas jalan poros dari arah Gunung Seriang sampai Kecamatan Peso saat ini mengkhawatirkan. Dengan kondisi kerusakan jalan yang butuh perbaikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala mengatakan pemerintah daerah akan melihat asas prioritas. Pemerintah daerah ingin semua persoalan tersebut direalisasikan, jika anggaran tersedia.
Terkait kondisi Jembatan Sungai Nyelung, Wabup sudah turun langsung ke lapangan dan sering melintas di jalan poros itu. Perlu ada alat bantu lain, supaya kendaraan bisa dilintasi.
“Memang kondisi jembatan itu rendah, kalau air sungai banjir. Maka konstruksi jembatan bisa tenggelam. Tapi pada kondisi tertentu saja, misalnya pada saat banjir. Selebihnya aktivitas kendaraan masih normal dan bisa dilalui,” tutur Ingkong.
Diakuinya, pemerintah daerah telah lakukan upaya untuk mencari solusi mengatasi persoalan itu. Salah satunya rapat dengan perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Peso dan sekitarnya.
“Kita berharap ada kontribusi dari perusahaan, untuk bersama menyelesaikan persoalan ini. Sudah ada tindak lanjut, dengan melakukan perbaikan pada konstruksi jembatan,” ujarnya.
Untuk membangun Jembatan Sungai Nyelung diperlukan anggaran besar. Karena bentangan jarak jembatan mencapai 60 meter. “Kalau dikerjakan secara permanen, diperkirakan butuh anggaran Rp 20 miliar,” imbuhnya.
Dikatakan Ingkong, pengerjaan infrastruktur ini, tidak bisa hanya andalkan APBD. Makanya, diperlukan dukungan dari Pemprov Kaltara atau Pemerintah Pusat. Termasuk usulan perbaikan jalan menuju Kecamatan Peso.
Pemkab berusaha supaya jalan rusak bisa cepat dilakukan perbaikan. Dengan mengusulkan anggaran ke Pemerintah Pusat. Apalagi dengan adanya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Peso. Tentu hal tersebut diharapkan bisa membantu perbaikan jalan poros. Untuk kemudahan angkutan material ke lokasi dan kemudahan bagi masyarakat. (*/mts/uno)
Editor : uki-Berau Post