Gelombang penolakan terhadap organisasi masyarakat (ormas) Grib Jaya mulai menguat di Kaltara. Sejumlah ormas, tokoh adat, dan tokoh agama di Bulungan secara tegas menyatakan sikap menolak keberadaan Grib Jaya yang dinilai memiliki kecenderungan bertindak premanisme.
Penolakan ini disampaikan dalam deklarasi bersama yang difasilitasi oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Bulungan.
Ketua FKDM Bulungan, Yunus Idris mengatakan, secara prinsip, seluruh ormas di wilayah Bulungan tidak sependapat dengan keberadaan Grib Jaya. Ia menegaskan bahwa tindakan yang mengarah pada premanisme tidak dapat ditoleransi. Baca Juga: Ini Update Rencana Pelantikan PPPK Pemprov Kaltara Hasil Rekrutmen Tahap I
“Beberapa ormas sudah membacakan naskah deklarasi yang intinya menolak kehadiran Grib Jaya di wilayah Bulungan, khususnya Kalimantan Utara," Sabtu (31/5).
Karena itu, mereka meminta aparat keamanan dan pemda untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas. "Kami mengajak suluruh ormas menjaga kondusifitas daerah," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Bulungan, Dharmawan menyatakan bahwa inisiatif deklarasi datang langsung dari para ormas sebagai bentuk keprihatinan terhadap situasi nasional dan lokal, di mana marak muncul isu terkait ormas yang diduga menyalahgunakan fungsi sosialnya.
“Inisiatif ini datang dari ormas itu sendiri. Aspirasi mereka murni demi menjaga ketertiban dan keamanan daerah. Apalagi, sebagai ibu kota provinsi, Tanjung Selor sedang mengalami percepatan pembangunan. Hal ini tentu perlu diantisipasi dengan baik agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Dharmawan.
Ia menambahkan, meski belum ditemukan laporan resmi terkait aksi premanisme, langkah antisipatif harus segera diambil, mengingat dinamika sosial yang berkembang begitu cepat di wilayah tersebut.
“Kami dari Kesbangpol mendukung penuh upaya ini. Tujuannya jelas, menjaga Bulungan tetap aman, damai dan kondusif,” pungkasnya. (jai)
Editor : Indra Zakaria