Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Digugat 7 Kepala Daerah, Keputusan MK Menyita Perhatian Walikota Banjarbaru

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
TUNGGU KEPUTUSAN: Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan tujuh kepala daerah.
TUNGGU KEPUTUSAN: Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan tujuh kepala daerah.

Agenda pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan masa jabatan kepala daerah yang dilaksanakan hari ini (28/11), menyita perhatian Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin.


Advertisement

Ia menaruh harapan besar agar hakim yang memimpin sidang MK bisa mengabulkan permohonan diajukan oleh tujuh kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota tersebut.

Meski tidak termasuk dalam tujuh ketujuh penggugat itu, Aditya merasa menjadi salah satu kepala daerah yang dirugikan atas dipangkasnya masa jabatan akibat pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Menurut Aditya, kebijakan itu membuatnya tidak bisa maksimal menjalankan visi-misi yang dijanjikannya ketika berkampanye sebagai kepala daerah di Pilkada 2020 lalu. “Karena bagi kami kepala daerah yang lahir dari Pemilu 2020, dan dilantik pada tahun 2021, hal (pemangkasan masa jabatan, red) ini membuat kami terbatas dalam menjalankan tugas,” ungkapnya, Selasa (28/11) siang.

Advertisement

Padahal jika mengacu pada Undang-Undang Dasar, kata Aditya, periode masa jabatan seorang kepala daerah yang terpilih melalui pemilu adalah 5 tahun. “Ini juga berlaku bagi jabatan DPRD hingga presiden,” ucapnya.

Menurutnya, wajar jika menginginkan agar gugatan itu dikabulkan. Apalagi, selama ia menjabat, pandemi Covid-19 di tahun 2020, membuat semua program yang sudah direncanakan menjadi terbatas. “Sejak tahun 2020, semua kegiatan kita fokus dalam penanggulangan pandemi. Tahun 2023, kita baru keluar (dari pandemi, red) dan bisa mengoptimalkan kegiatan, baik dari segi anggaran hingga kebijakan,” jelasnya. “Jadi jika dihitung-hitung, pembangunan kita hanya bisa maksimal selama setahun terakhir saja,” tambahnya.

Aditya mengaku sangat mendukung jika hakim MK memutuskan mengabulkan gugatan tersebut, dan mengembalikan periodisasi pimpinan kepala daerah bisa kembali selama lima tahun. “Gugatan ini merupakan sebuah terobosan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan akibat kebijakan negara,” tegas wali kota yang akrab disapa Ovie ini.

Advertisement

Sebanyak 7 kepala daerah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau UU Pilkada ke MK. Mereka adalah Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, serta Wali Kota Tarakan Khairul. Para pemohon mengajukan judicial review pasal 201 ayat (5) UU Pilkada yang berbunyi: “Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023”.

Diprediksi Putusan Tetap Sama

Pakar hukum tata negara Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ichsan Anwary memprediksi putusan MK atas perkara 143/PUU-XXI/2023, akan sama dengan sebelumnya. Yakni Putusan MK Nomor 62/PUU-XXI/2023 yang menguji pasal 201 ayat (5) UU Pilkada yang pertimbangannya bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; dan pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Ichsan menilai karena menurut pertimbangan mahkamah bahwa ketentuan pasal 201 ayat (5) UU Pilkada tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. “Bahwa pengurangan masa jabatan dan penunjukan penjabat kepala daerah, merupakan upaya sekaligus akibat hukum yang tidak dapat dihindarkan manakala dikehendaki penyerentakan pemilihan (dan sekaligus penyerentakan periodisasi masa jabatan, red),” ulasnya.

Ichsan sependapat dengan pertimbangan mahkamah tersebut, karena apabila ada kehendak politik hukum pemerintahan daerah untuk melakukan keserentakan pilkada dan sekaligus periodisasi masa jabatannya, maka harus ada norma transisi ini. “Tetapi perlu diingat politik hukum penyerentakan ini harus untuk jangka waktu yang cukup. Janganlah nanti ada ketentuan transisi yang mengobok-obok kembali, mengakibatkan terjadinya ketidakserentakan kembali pilkada, dan ketidaksamaan masa jabatan kepala daerah seluruh Indonesia,” katanya. (*)

 

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer