Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Akun Sosmed Tim Ganjar-Mahfud Paling Banyak Dilaporkan ke KPU Kalsel

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Mailinasari, komisioner KPU HST
Mailinasari, komisioner KPU HST

Seratusan akun media sosial (medsos) peserta pemilu sudah disampaikan ke KPU Kalsel. Akun-akun itu resmi yang terdaftar sebagai akun kampanye. “Semua partai politik (parpol) menyampaikan akun-akun medsosnya untuk berkampanye. Tak ada yang absen,” terang Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dari KPU Kalsel, Fahmi Failasopa, kemarin (28/11).


Advertisement

Tak hanya parpol, peserta pilpres pun telah mendaftarkan sejumlah akun medsos. “Semua bahkan ditandatangani Tim Kampanye Nasional (TKN),” sebutnya. Tim Kampanye Daerah (TKD) paslon pilpres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan sebanyak lima platform, yakni Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan Tiktok. 

“Dari lima platform, hanya Facebook yang dua akun. Yang lainnya mereka daftarkan tiga akun berbeda,” bebernya. 

Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hanya mendaftarkan tiga akun medsos. Masing-masing satu akun di Instagram dan Tiktok, dua di Facebook.

Advertisement

Jika dua paslon di atas terbilang minim, berbeda dengan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sebanyak lima platform mereka daftarkan ke KPU. Terdiri dari lima akun Facebook, tujuh akun Instagram, lima akun Twitter, tujuh akun Tiktok, dan enam akun YouTube. “Akun medsos ini sudah kami tembuskan ke Bawaslu dan kepolisian sesuai aturan,” sebut Fahmi.

Didaftarkannya akun ini, sebutnya, tak lain adalah untuk pengawasan. Khususnya jika ada yang mengunggah ujaran kebencian hingga informasi palsu. “Nanti wewenangnya ada di Bawaslu dan kepolisian,” tegasnya.

Fahmi menegaskan di luar akun medsos yang sudah didaftarkan ke pihaknya, maka tak boleh berisi konten kampanye. “Yang tak didaftarkan tidak boleh berkampanye di media sosial, itu bisa masuk ranah pelanggaran,” tegasnya.

Advertisement

Bawaslu Kalsel menegaskan, akun medsos yang tak terdaftar akan ditindak ketika berisi materi kampanye. “Medsos menjadi fokus kami,” tegas Komisioner Bawaslu Kalsel, Thessa Aji Budiono, kemarin.

Ia juga meminta untuk warga turut berperan aktif melakukan pengawasan partisipatif. “Peran masyarakat ini sangat penting. Kami harapkan ikut andil perannya dalam pengawasan,” harapnya.
Ia menerangkan, warga yang ingin melapor akun medsos disediakan tiga saluran pengaduan. Pertama, hotline aduan hoaks di internet, baik website maupun media sosial, dengan nomor 08119810123.

Saluran kedua, terangnya adalah aduan melalui email medsos@bawaslu.go.id. “Saluran ketiga melalui Posko Aduan Masyarakat di kantor pengawas Pemilu setempat,” terangnya. 

Empat Parpol Tak Lapor Medsos di HST

Empat parpol peserta pemilu di Hulu Sungai Tengah (HST) tidak mendaftarkan akun medsos untuk berkampanye. Komisioner KPU HST Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Parmas, Mailinasari menyebut ada pula satu partai besar tak mendaftar. “Untuk parpol yang tidak mendaftarkan medsosnya itu yakni Partai Golkar, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, dan Partai Perindo,” jelasnya, Selasa.

Padahal pendaftaran akun medsos ini bersifat wajib. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.15 tahun 2023. Selain parpol, pihaknya juga menyampaikan bahwa tidak ada caleg yang mendaftarkan akun medsosnya untuk kampanye ini. “Pendaftaran akun medsos sudah ditutup pada Sabtu (25/11) pukul 23.59 Wita lalu. Selanjutnya, untuk pengawasan ranah Bawaslu HST dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),” tambahnya.

Untuk diketahui, partai PKN dan Perindo memang lolos sebagai peserta pemilu. Namun, tidak ada mendaftarkan caleg di HST. Sementara, 14 parpol peserta pemilu lainnya dikonfirmasi telah mendaftarkan medsosnya untuk berkampanye. 

Ketua Bawaslu HST, Nurul Huda tetap berkomitmen melakukan pengawasan maksimal kampanye melalui medsos ini. Fokusnya utamanya terkait konten kampanye yang bisa melanggar sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat 1. “Jika ada konten kampanye berisi hujatan, menghina, isu SARA, ujaran kebencian dan seterusnya akan langsung ditindaklanjuti. Termasuk di dalamnya pola money politic alias politik uang,” lanjutnya.

Sedangkan pengawasan di luar medsos, difokuskan pada metode kampanye lainnya seperti pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, pemasangan APK, maupun penyebaran bahan kampanye. “Dalam pertemuan tatap muka atau pertemuan terbatas, peserta kampanye hanya boleh diberikan makan dan minum. Tidak boleh dalam bentuk uang. Sedangkan untuk nilai bahan kampanye juga tidak boleh lebih dari Rp100 ribu," terangnya. (*) 

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer