
Masih banyak pengelola izin parkir di Banjarmasin yang menunggak pembayaran retribusi. Jumlahnya puluhan juta rupiah. Dinas Perhubungan Banjarmasin dituntut untuk segera menagih dan membereskannya. "Total tunggakan retribusi parkir mencapai Rp68 juta," kata Kepala Dishub Banjarmasin, Slamet Begjo. Dari mana saja tunggakan itu berasal, Slamet tidak merincikan. Ia hanya memberikan contoh, salah satunya berada di kawasan Sungai Andai, Banjarmasin Utara.
Sebagian bahkan menunggak sejak tahun 2022 kemarin. Slamet menjelaskan, tunggakan ini bukan piutang macet. Karena sebenarnya sudah mulai dicicil pengelola parkir. Namun, Slamet mengingatkan, batas waktu pelunasannya paling lambat Desember.
"Jika ternyata tetap tidak bisa membayar, maka lahan parkir yang dikelolanya akan dialihkan kepada yang lain atau diambil alih Dishub," tegasnya. Slamet meyakinkan, ini bukan gertakan. Pemko akan serius dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Banjarmasin.
"Pemko serius menagihnya. Kalau tunggakannya belum beres, akan ditindaklanjuti Kejari. Sanksinya jelas bisa berurusan dengan hukum," tegasnya. Sebelumnya Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor mengungkap pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir pada tahun 2022 mencapai Rp4,1 miliar.
Maka tak salah jika pemko menaikkan targetnya pada 2023 ini. "Tahun ini ditarget Rp6,1 miliar. Hingga saat ini realisasinya sudah 75 persen," jelas Arifin. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

