Bawaslu Banjarmasin Keteteran Mengawasi Ratusan Caleg dan Ribuan Akun Medsos

Banyaknya jumlah akun media sosial yang didaftarkan partai politik dan caleg untuk masa kampanye Pemilu 2024, tidak sebanding dengan jumlah pengawasnya. Ujung-ujungnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarmasin meminta masyarakat membantu mengawasi dunia maya.
Ketua Bawaslu Banjarmasin, Muhammad Fachrizanoor mengatakan, sekalipun Panwaslu di kelurahan dan Panwascam di kecamatan juga dikerahkan, tetap tidak akan sanggup mengawasi medsos yang ada.
"Karena jumlah pengawas ini sedikit. Panwaslu ada 52 orang, Panwascam cuma 15 orang, ditambah 21 staf, jumlahnya hanya 86 orang. Itu masih kurang," kata Fachriza kepada Radar Banjarmasin, belum lama tadi. Sementara yang harus diawasi sebanyak 18 parpol dan 628 caleg. Bayangkan jika seorang caleg memiliki empat akun di Instagram, TikTok, Facebook, dan X (Twitter).
Maka Fachriza berharap kepada partisipasi pemilih. "Jadi galakkan pengawasan partisipatif," ujarnya. Ia meminta warga yang menemukan kecurangan atau kampanye hitam di medsos mau melaporkan ke Bawaslu. Berikutnya, Bawaslu yang akan menelusuri. "Langsung tag saja akun Bawaslu, kami akan segera menelusuri dugaan pelanggarannya," janjinya.
Jika terbukti menyebar hoax, black campaign, dan pelanggaran kampanye lainnya, Bawaslu bisa merekomendasikan agar akun tersebut di-takedown.
Rekomendasi bisa pula datang dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), karena lembaga tersebut juga sudah menandatangani MoU (nota kesepahaman) bersama Bawaslu Kalsel dalam pengawasan kampanye pemilu. "Jika ditemukan ada akun yang membuat konten berisi black campaign atau negative campaign, akan kami rekomendasikan ke Bawaslu Kalsel untuk meminta Kominfo men-takedown akun tersebut," pungkas Fachriza.
Pelanggaran Kampanye
Masa kampanye Pemilu 2024 telah dimulai sejak Selasa (28/11) lalu. Berlangsung selama 75 hari sampai 10 Februari 2024.
Mengacu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memang belum diatur secara khusus pelanggaran kampanye di medsos. Tetapi, Pasal 280 UU Pemilu merincikan hal-hal terlarang dalam kampanye. Pertama, menghina agama, suku, ras, golongan peserta pemilu lain. Kedua, menghasut dan mengadu domba.
Ketiga, mengancam atau mengajurkan tindak kekerasan pada peserta pemilu.
Keempat, menggunakan tanda, gambar, atau atribut selain milik peserta pemilu yang bersangkutan.
Terakhir, menjanjikan uang atau imbalan materi kepada sasaran kampanye. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

