Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu HST Ungkap 7 Kerawanan Pemilu 2024, Nomor 4 Bikin Ngeri!

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
SOSIALISASI: Bawaslu HST mensosialisasikan apa saja yang menjadi kerawanan di masa kampanye. (FOTO: BAWASLU UNTUK RADAR BANJARMASIN.)
SOSIALISASI: Bawaslu HST mensosialisasikan apa saja yang menjadi kerawanan di masa kampanye. (FOTO: BAWASLU UNTUK RADAR BANJARMASIN.)

 Bawaslu Hulu Sungai Tengah (HST) mensosialisasikan terkait kerawanan di masa kampanye Pemilu 2024. Acara tersebut digelar di Aula Kampus STAI Al-washiliyah Barabai, Senin (11/12).


Advertisement

Pemateri yang hadir Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan (Kalsel) Iwan Setiawan. Dia menyebut potensi kerawanan di HST yaitu politik identitas, oligarki, isu sara, politik uang, netralitas ASN/ TNI/POLRI, kondisi geografis, jumlah penduduk dan pengetahuan politik.

"Strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu adalah dengan pengetahuan mendasar, mengetahui aturan-aturan dan mensosialisasikannya kepada seluruh elemen masyarakat termasuk partai politik," ujarnya.

Selain itu Ia menjelaskan yang dapat dilakukan adalah menguatkan sinergitas antar Penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu dan KPU.

Advertisement

Pemateri lainnya yaitu Ismail Wahid, seorang pengacara dan pegiat pemilu memaparkan tentang potensi pidana pada tahapan kampanye Pemilu 2024.

Menurutnya, seluruh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu harus mengerti aturan main dalam berkampanye.  

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 10 bentuk larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu ketika melakukan kampanye, yang tercantum di dalam Pasal 280 ayat (1), yaitu mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Advertisement

"Dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI,
menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain,
menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat serta mengganggu ketertiban umum," ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa dilarang dalam berkampanye mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain.

"Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu juga turut dilarang termasuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan," tuturnya. (*)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer