Warung Jablay di Jalan Trikora Banjarbaru Terima SP3, Ini Jadwal Pembongkaran Paksanya..

Surat Peringatan (SP) 3 dilayangkan kepada para penghuni bangunan liar di Jalan Trikora, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Selasa (12/12) sore.
Lurah Landasan Ulin Tengah, Muhammad Faisal Rizal mengatakan, total ada 90 bangunan yang jadi sasaran, semuanya tersebar di lima RT di kelurahan tersebut. "Semuanya dinyatakan sebagai bangunan liar lantaran tidak memiliki izin," katanya, Rabu (13/12).
Bahkan, sebagian besar dari jumlah tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, namun dijadikan warung remang, alias warung jablay (warjab). “Warjab itu ada di RT2 dan RT6, sedangkan tiga RT lainnya yakni RT1, 11 dan 5 hanya berbentuk bangunan liar,” ungkap Faisal.
Lantas, kapan bangunan liar akan dieksekusi? Kabid Perumahan pada Disperkim Banjarbaru Reny Yudiarni membeberkan, jika sesuai dengan tahapan, maka rencananya Pemko Banjarbaru melakukan eksekusi pada pekan pertama Januari 2024. “Kalau tak ada perubahan dan mereka masih mendirikan bangunannya, maka tanggal 8 Januari 2024 semuanya akan dilakukan pembongkaran,” tegas Reny.
Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak PLN mengenai rencana pembongkaran ini. Sebab, sebelum jatuhnya tanggal tersebut, aliran listrik yang mengaliri bangunan-bangunan tak berizin itu akan diputus. “Kami sudah koordinasi dan bahkan petugas PLN selalu ikut ke lapangan untuk memetakan jaringan mana saja yang akan diputus,” ujarnya.
Dari pantauan di lapangan, beberapa warga yang menghuni bangunan liar tersebut ternyata menolak diberikan surat peringatan ini.
Salah satunya adalah Etiani, warga yang tinggal di RT 6 ini tidak terima saat petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Perumahan dan Permukiman, Disporabudpar, TNI dan Polri menyampaikan SP3. "Saya sudah tinggal di sini mulai tahun 1983, saya juga punya surat atas tanah yang saya bangun," terangnya.
Etiani menegaskan dirinya tidak mau pindah dan tidak rela rumahnya dibongkar. Ia mengatakan kalau dirinya tidak punya tempat tinggal lagi kalau rumah yang sudah lama itu ditertibkan pemerintah.
"Kenapa rakyat kecil terus yang jadi korban, kalau bangunan harus 30 meter dari sepadan jalan, dari mana uang buat bongkar dan membangun. Apa pemerintah mau memberikan biayanya," tegasnya lagi.
Tindakan sama juga dilakukan Ikhwanul Muslim, yang menyewa satu bangunan rumah milik Etiani. "Saya sudah dua tahun menyewa, kalau ini dibongkar kemana saya mau tinggal. Saya tidak punya rumah," katanya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

