Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rapor Kinerja DPRD di Kalsel: PR Menumpuk di Tahun Politik, Banyak Raperda Belum Tuntas

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Subhan
Subhan

 Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2023 di Kalsel masih banyak yang belum tuntas. Sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dikejar waktu untuk menyelesaikannya di tahun ini. Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah (perda) provinsi dan kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.


Advertisement

Di Kota Banjarmasin, dari 26 rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk Prolegda 2023, baru lima yang sudah disahkan jadi perda. "Hanya 34,61 persen yang terealisasi," kata Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, Minggu (17/12).

Ia menyebut, lima raperda yang sudah disahkan yakni raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, raperda tentang menumbuhkembangkan kehidupan beragama, raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 dan raperda tentang APBD tahun anggaran 2024. "Selain lima sudah ditetapkan jadi perda, ada satu raperda masih pembahasan, dan tiga harmonisasi," sebutnya.

"Itupun semua merupakan raperda usulan kepala daerah, usulan dewan tidak ada," tambahnya. Matnor Ali mengungkapkan, tahun ini sebenarnya ada banyak raperda yang disahkan, namun bukan yang masuk dalam Prolegda 2023, melainkan 2022. Namun ia tak hafal namanya. "Ada 17 raperda yang ditetapkan menjadi perda, tapi itu merupakan Prolegda 2022," tandasnya.

Advertisement

Politisi Partai Golkar ini sangat menyayangkan hal ini. Padahal legislasi merupakan salah satu dari tiga tugas pokok dewan. Sejatinya hal itu jangan sampai terjadi. Ia melihat tidak ada kendala berarti dalam menyelesaikan sebuah perda. Meskipun agenda kerja dewan yang padat karena harus bepergian ke luar daerah, hal itu tidak menjadi halangan. Sebab semua kegiatan dewan diatur dan dirapatkan dalam Badan Musyawarah (Banmus).

Bapemperda sudah mengatur mana yang akan dibahas pada bulan ini, bulan depan dan seterusnya. Kalau tidak disiapkan dari awal bakal keteteran. Dia menyarankan agar ke depan Bapemperda lebih gesit lagi dalam upaya mengejar progres penyelesaian perda. Siapkan target yang ingin dicapai pada tahun depan. "Tahun 2023 ini menjadi cerminan, jangan sampai terulang lagi tahun 2024," pintanya.

Sementara di Banjarbaru, dari 12 buah raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) 2023, masih ada empat yang belum diparipurnakan menjadi perda. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Banjarbaru, Windi Novianto mengatakan, keempat raperda tersebut sudah melalui tahap finalisasi dari masing-masing Panitia Khusus (Pansus).

Advertisement

“Kamis (14/12) tadi kami baru melakukan rapat finalisasi untuk keempat perda terakhir di Propemperda 2023,” ucap Windi pada Radar Banjarmasin, Sabtu (16/12) siang. Empat raperda yang dimaksud Windi itu adalah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dibahas oleh Pansus VI. Lalu, raperda tentang bantuan keuangan partai politik dari Pansus VII, raperda tentang keolahragaan dari Pansus VIII dan raperda tentang pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang izin penggunaan dan pemanfaatan tanah dari Pansus IX.

Rencananya, sesuai dengan agenda yang sudah disusun oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Banjarbaru, dalam waktu dekat keempat raperda tersebut akan disahkan menjadi perda.

“Rabu (27/12) nanti keempatnya akan kita paripurnakan bersama Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru,” ungkap legislator PDIP Kota Banjarbaru ini.

Menurutnya, capaian ini tidak lepas dari komitmen para politikus yang duduk di kursi DPRD Kota Banjarbaru dalam hal membuat Perda. Bahkan, kesibukan di tahun politik yang terjadi selama tahun 2023 menurut Windi tidak berpengaruh dengan para wakil rakyat di Kota Idaman ini.

Ia lantas berharap agar semua perda yang disusun oleh DPRD dan Pemko Banjarbaru tersebut bisa bermanfaat bagi daerah dan masyarakat di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ini. Meski demikian, Windi mengaku ada satu raperda di Propemperda 2023 yang perlu waktu cukup lama untuk bisa disahkan menjadi perda.

Yakni raperda tentang pajak dan retribusi daerah yang resmi diundang-undangkan menjadi perda pada 17 Oktober 2023 lalu. “Kurang lebih perlu 10 bulan baru bisa sampai ke tahap paripurna,” ujar Windi.

Namun, ia memastikan alotnya proses pembuatan perda tersebut bukan dikarenakan kelalaian dan kesibukan lain dari anggota DPRD Kota Banjarbaru. Melainkan menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dari turunan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD) dengan Pemerintah Pusat.

Berpindah ke Tana Laut, total raperda yang digodok di DPRD Tala sebanyak 22. dari jumlah itu, baru sembilan yang baru rampung. Ketua Bapemperda DPRD Tala, Mega Purnama menjelaskan masih adanya raperda yang belum disahkan jadi perda karena beberapa faktor.

Salah satunya adalah adanya perubahan aturan yang diatasnya, sehingga ditunda untuk disampaikan dan dibahas. "Salain itu ada juga raperda yang belum dapat diparipurnakan, seperti Raperda RTRW dan Raperda pemekaran Kecamatan Pelaihari," sebutnya, Minggu (17/12) sore. Menurutnya kedua raperda itu masih menunggu hasil dari kementerian terkait, sehingga sampai akhir tahun 2023 belum dapat difinalisasi di pansus.

Bisa Berimbas ke Masyarakat

Masih banyaknya Prolegda 2023 yang belum tuntas mendapat tanggapan serius dari pengamat politik, Subhan Syarief. Menurutnya, itu terjadi lantaran masih ada anggota DPRD yang tidak menyadari betul fungsi,

tugas dan wewenangnya untuk bekerja secara terpadu serta komprehensif. Padahal melalui prolegda, sebuah perda akan dapat disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegda sebagai bagian dari instrumen perencanaan program pembentukan perda, baik itu di kabupaten kota atau hingga provinsi, sangatlah penting. Contoh pada aspek penyusunan perda bersama pemda. Di situ dibahas hal yang berkaitan dengan persetujuan raperda mengenai APBD yang diajukan.

Hingga pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD. "Sejumlah aspek ini pada dasarnya saling berkaitan, tak bisa dipisahkan," ucapnya kepada Radar Banjarmasin, Minggu (17/12). "Realisasi yang minim, bisa terjadi karena anggota dewan banyak yang tak betul-betul paham falsafah alur kerja dan tugas mereka sebagai wakil rakyat," tekannya.

Subhan mengatakan, banyak di antara anggota DPRD yang tak sadar, hingga menjadikan status mereka hanyalah sebagai pekerjaan atau jabatan. "Bukan sebaliknya, menganggap bahwa apa yang diemban sebagai pengabdian," tekannya.

Terlebih saat menjelang atau memasuki waktu pemilu. Fokus anggota dewan bukan lagi menyelesaikan tugas dan tanggung jawab akan jabatan yang diemban.

Namun, lebih ke arah memanfaatkan waktu untuk berkampanye, agar bisa terpilih lagi di periode selanjutnya. "Ini mengartikan, bahwa pada dasarnya mereka tak peka terhadap tugas dan tanggung jawab," cecarnya.

"Bahkan, telah mengabaikan aspek etika sebagai wakil rakyat yang masih menerima gaji berikut tunjangan sebagai anggota dewan," tekannya. Lantas, apa yang mesti dilakukan? Subhan mengatakan, persoalan ini hanya bisa diatasi oleh wakil rakyat yang punya integritas, kualitas, serta memiliki komitmen. Itu, bisa dihasilkan dari sistem rekrutmen hingga calon anggota legislatif yang disodorkan oleh masing-masing partai politik (Parpol) dilakukan secara baik.

Sebaliknya apabila sistem rekrutmen hingga pengusungan calon tetap mengedepankan politik dinasti, kedekatan dengan petinggi partai, hingga memandang kekayaan atau kemampuan finansial kuat, maka semuanya hanya akan terulang.

"Jangan harap terjadi perbaikan. Perbaikan terhadap kualitas dan kinerja, ataupun tanggung jawab mereka ketika menjadi anggota dewan," tekannya. Di sisi lain, Subhan juga menyoroti model kampanye yang terjadi. Ia bilang, masih jauh dari kata mencerdaskan. Nahasnya, menurutnya itu sudah menjadi budaya.

Kian miris alias disayangkan, ketika masih banyak masyarakat atau pemilih yang tidak memiliki pengetahuan dan keinginan kuat untuk terlibat dalam melakukan perubahan.

Salah satunya, dengan tidak mendukung apalagi memilih calon-calon yang tak layak, dan dulunya tak banyak memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat. Kembali ke perihal prolegda, Subhan menekankan, imbas dari masih banyaknya prolegda yang tidak terealisasi hanya akan membuat masyarakat tidak mendapatkan manfaat. Baik dalam hal kebijakan hingga arah pembangunan ke depannya.

"Untuk membuktikan sangatlah mudah, amati saja pengunaan dana APBD yang saat ini terjadi," ujarnya. "Cukup banyak anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan yang tak banyak memberikan manfaat bagi kepentingan jangka panjang dan sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat," tuntasnya. (*)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer