
Balai Kota terusik. Sebuah pesan berantai mengabarkan kas Pemko Banjarmasin sedang kosong. Akibatnya, pencairan tunjangan TPP pegawai tertunda.
***
RADAR Banjarmasin juga menerima pesan berantai itu pada Ahad (17/12) petang. Begini isi pesannya: "Kepada teman-teman PNS Pemko Banjarmasin. Izin menginformasikan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) tidak bisa dibayarkan. Karena kas daerah sedang kosong atau tidak ada uang. Kemungkinan TPP bulan November dan Desember 2023, kemudian Januari sampai Maret 2024 akan dibayarkan pada April 2024.
Pembayarannya tidak bisa dipastikan sebelum atau sesudah lebaran Idulfitri. Kita doakan mudah-mudahan pembayaran TPP cepat dan ada mukjizat. Amin." Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo menampiknya. Mengatakan pesan berantai itu ngaco.
Senin (18/12) dalam sebuah acara di Rattan Inn, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menjamin kas daerah dalam kondisi baik-baik saja. Namun, Ibnu tak menampik terjadi keterlambatan atau penundaan pembayaran TPP. Mestinya dibayarkan setiap tanggal 15, menjadi bergeser.
Alasannya, saat ini pemko sedang "ngirit". Lantaran dana transfer pusat yang terlambat turun. "Terakhir saya lihat rekap laporan untuk dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK) sudah masuk semua," ungkap Ibnu. "Jadi tinggal pembayaran saja. Memang ada keterlambatan karena kas daerah diatur sedemikian rupa supaya jangan kosong," tambahnya. Alhasil menurut Ibnu, ada pembayaran yang mesti didahulukan, ada pula yang diakhirkan. "Jadi, dana kita masih ada," tekannya.
Menurutnya, TPP sebenarnya tidak harus dibayarkan setiap tanggal 15 di setiap bulannya. Baginya, bisa fleksibel seperti halnya pembayaran tunjangan kinerja atau tukin.
"Meskipun selama ini kebiasaan dibayarkan rutin setiap tanggal 15," tutupnya.
Di Bawah Angka Aman
Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo menegaskan kas pemko tidak kosong. Kondisi sebenarnya, berada di bawah "batas aman" yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
Berdasarkan aturan, kondisi kas daerah bisa dikatakan stabil ketika berada di angka minimal 20 persen. "Saat ini posisi kas di bawah 20 persen. Tapi bukan berarti tak ada kas sama sekali," ujarnya Senin (18/12) siang di kantornya. Melihat kondisi itu, mau tak mau, ada pencairan dana yang mesti ditunda. Salah satunya adalah penyaluran TPP.
"TPP pasti dan akan dibayarkan. Yang biasa tanggal 15, diundur ke tanggal 20," janjinya. Ia juga membenarkan adanya transfer dana pusat yang belum seluruhnya diterima. Ditambahkannya, pencairan TPP tak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak proses yang mesti dilalui.
"Mesti ada izin dari Kemenkeu dan Kemendagri. Walaupun TPP adalah kebijakan daerah. Dan dana yang digelontorkan sebenarnya bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD)," jelasnya.Dijelaskan Edy, biaya operasional daerah tidak boleh melebihi 30 persen dari total anggaran. Jika melebihi 30 persen, maka harus mengantongi izin Kemenkeu. Ketentuan itu berlaku sampai tahun 2025.
"Bila biaya operasional di tahun 2024 tidak naik, atau minimal sama dengan tahun 2023, TPP bisa langsung dibayarkan," terangnya. Kenaikan biaya operasional daerah bisa terjadi akibat beberapa hal. Salah satunya karena adanya penambahan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). "Alhasil, anggaran yang dikeluarkan pun bertambah," tukasnya.
"Khusus untuk TPP, pemko mengeluarkan anggaran sebesar Rp20 miliar per bulan. Jadi selama setahun yang digelontorkan mencapai Rp240 miliar," pungkas Edy. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

