Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Belasan oknum ASN Pemko Banjarmasin Bikin Pelanggaran, Atasan Jangan Pasif

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina

Belasan oknum ASN Pemko Banjarmasin membuat pelanggaran sepanjang tahun 2023 ini. Dari kasus indisipliner hingga skandal asusila. Dibeberkan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina usai gelar pengawasan Inspektorat di Rattan Inn, Senin (18/12).


Advertisement

Laporan yang Ibnu terima, dari Januari sampai Desember, ada 16 kasus yang terjadi. Paling mencolok adalah kasus perselingkuhan sesama PNS, Agustus lalu. "Hukumannya berat. Yakni pencabutan jabatan dan penurunan pangkat selama satu tahun," ujarnya.

Berbeda dari tahun 2022 lalu, kalau terbukti pelanggaran berat, maka bisa dihukum pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan). Kini yang ada hanya pemberhentian dengan hormat. "Tahun lalu ada pemberhentian dengan hormat. Karena ASN ini tidak masuk kerja selama hampir 150 hari," tambahnya. Berkaca dari kasus itu, Ibnu meminta agar pimpinan masing-masing SKPD untuk mengawasi dan membina bawahannya.

"Di lingkungan kerja itu kelihatan, mana ASN yang bekerja dengan baik dan mana yang tidak. Yang tidak hadir pun kelihatan," ujarnya. "Saya rasa jangan sampai menunggu berhari-hari baru diperiksa. Supaya pimpinan juga peduli dengan pegawainya," pesannya.

Advertisement

Disinggung apakah ada sanksi bagi atasan yang cuek, Ibnu menjawab tidak ada. Karena menurutnya itu tanggung jawab yang melekat pada pejabat bersangkutan. Yang dibahas kemarin bukan hanya soal pelanggaran indisipliner ASN saja. Sejumlah pekerjaan pembangunan juga disorot.

Di salah satu SKPD misalnya, hasil audit Inspektorat mencatat 22 pekerjaan yang mengalami pengurangan volume. Namun proyek-proyek itu masih bisa "diselamatkan". Kekurangan volume bisa dibenahi sebelum batas waktunya. "Intinya, jangan sampai ada tuntutan ganti rugi (TGR), apalagi sampai ke arah pidana. Kalau ada kekurangan volume atau administrasi berdasarkan hasil audit, segera diatasi," pinta Ibnu.

"Kami memahami karena di lapangan mungkin banyak dinamika. Tapi tetap harus diselesaikan," tegasnya. "Kecuali kalau sudah ditegur tapi justru tidak ada perbaikan. Mau tidak mau masuk ke ranah pidana," tutupnya.

Advertisement

Sementara itu, Kepala Inspektorat Banjarmasin, M Taufik Rivani menjelaskan, temuan pelanggaran dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif. Contoh terkait kasus-kasus oknum ASN. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diakui Taufik, memang terjadi peningkatan pelanggaran.

"Saya tidak tahu persis berapa jumlahnya. Tapi memang ada peningkatan," ujarnya. Menurutnya, peningkatan itu juga dipicu perubahan aturan yang semakin ketat. "Sekarang bila ada ASN yang tidak masuk kerja selama tiga hari, sudah kami tegur," ungkapnya.

Taufik menjamin setiap laporan yang masuk ke Inspektorat akan ditindaklanjuti. Dari investigasi awal sampai naik ke pemeriksaan khusus (riksus). Hingga disidangkan Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai (MPPHDP). "Dari 16 kasus yang membelit ASN itu, beberapa masih diproses, belum ada putusan. Tapi sudah sampai ke tahap riksus. Tapi bisa saja dihentikan kalau misalnya tidak ada bukti," pungkasnya. (*)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer