Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Puluhan Dugaan Pelanggaran Administratif Kampanye di Kalsel, Ada Caleg Bagi-Bagi Sembako

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
DIPASANG CALEG: Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang tak sesuai aturan ditertibkan Bawaslu Kalsel bersama Satpol PP. (Foto: M Oscar Fraby/Radar Banjarmasin)
DIPASANG CALEG: Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang tak sesuai aturan ditertibkan Bawaslu Kalsel bersama Satpol PP. (Foto: M Oscar Fraby/Radar Banjarmasin)

 Puluhan dugaan pelanggaran administratif ditemukan Bawaslu Kalsel sepanjang masa kampanye tahun 2023 tadi. Bahkan di antaranya tak melaporkan saat melaksanakan kampanye dialogis.


Advertisement

“Ada peserta pemilu, dia caleg, tak melaporkan surat pemberitahuan melakukan rapat terbatas,” ungkap Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono, kemarin (1/1).

Aries menyayangkan aturan melampirkan surat tanda terima pemberitahuan sebagai syarat melaksanakan kampanye malah diindahkan. “Kami temukan di Kabupaten HST. Saat itu diberhentikan untuk tidak dilanjutkan kembali,” ungkapnya.

Aries menegaskan andaikan saat itu tetap dilanjutkan, maka akan ditindaklanjuti sidang administratif. “Untungnya caleg tersebut mau diberhentikan (kampanye dialogis, red),” tukasnya.

Advertisement

Aries juga mengungkap pihaknya juga tengah melakukan penelusuran dugaan pelanggaran pidana pemilu. Adanya dugaan caleg di Banjarmasin yang bagi-bagi sembako. “Ada satu dugaan politik uang. Caleg bagi-bagi sembako kepada warga saat kampanye dialogis,” bebernya.

Perihal ini sudah diwanti-wanti pihaknya sejak lama. Terkait pemberian bahan kampanye kepada masyarakat. Harganya jika dikonversi tak boleh lebih dari Rp100 ribu. Ini sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 pasal 33 ayat 7 tentang Kampanye Pemilihan Umum. 

Aries menegaskan bahan kampanye tersebut juga tak boleh diberikan dalam bentuk uang tunai. Selain itu, peserta pemilu dilarang keras memberikan uang atau barang selain bahan kampanye. Peserta pemilu juga tidak diperbolehkan membagikan sembako seperti beras, gula, dan lain-lain.

Advertisement

“Aturannya dapat dijerat hukum tindak pidana pemilu mengarah pada politik uang,” terangnya.
Tindak pidana politik uang termuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Sanksi yang dikenakan maksimal empat tahun, dan denda paling banyak Rp48 juta. Peserta pemilu yang melakukan pelanggaran pidana otomatis juga akan terdiskualifikasi dari penyelenggaraan pemilu,” sebutnya.

Aries menerangkan pihaknya juga menemukan pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tak sesuai aturan. Contohnya seperti memasang di tempat publik, pohon dan fasilitas umum. “Lumayan banyak, dan sudah ditertibkan. Tapi masih ada ditemukan,” tukasnya.

Aries meyakini mendekati hari pencoblosan atau berakhirnya masa kampanye, masih akan banyak dugaan pelanggaran yang terjadi. Mengingat kegiatan kampanye akan lebih dimasifkan peserta pemilu. “Sudah dekat, dan masa kampanye tinggal sebulan lebih. Semoga peserta pemilu menahan diri, dan taat aturan,” harapnya.

Bagi Bawaslu, peserta pemilu yang melakukan kampanye itu sah-sah saja. Selagi taat aturan. “Tapi, masih saja ada yang tak taat. Bawaslu akan tegas menindak saat ditemukan pelanggaran,” tegasnya.

KPU Kalsel berharap peserta pemilu tetap dalam koridor aturan dalam melakukan kampanye. “Supaya hasil pemilu lebih berintegritas, maka semua harus menaati aturan,” ucap Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa. (*)

 

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer