Perjalanan Dinas Pejabat Kalsel Keluar Negeri Dicoret Kemendagri, Gara-Gara Ini

Jelang tutup tahun 2023 tadi, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merampungkan APBD Kalsel 2024, Jumat (29/12). Hal ini setelah keluarnya koreksi dan evaluasi dari Kemendagri atas APBD 2024 yang nilainya mencapai Rp10,4 triliun.
Meski disetujui Kemendagri, ada beberapa item kegiatan yang dicoret pemerintah pusat. Contohnya, perjalanan dinas keluar negeri. Kemendagri beralasan karena masih dalam tahapan tahun politik tahun ini. “Usulan program yang lain diakomodir. Hanya perjalanan dinas keluar negeri dianulir,” terang Ketua TAPD Kalsel, Roy Rizali Anwar yang juga selaku Sekdaprov Kalsel.
Usulan seperti BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Balai Latihan Kerja Disnakertrans, rencana renovasi Samsat HSU, Samsat Kotabaru, termasuk keberlangsungan pembangunan jembatan panjang Kotabaru diakomodir dan disesuaikan. “Dengan rampungnya pembahasan evaluasi dari Kemendagri ini, SKPD sudah bisa langsung bekerja mulai awal tahun,” katanya.
Roy menekankan dengan cepatnya dilakukan kontrak kerja atau lelang pekerjaan maka hasilnya akan segera juga dirasakan oleh masyarakat. “Tak perlu lama-lama lagi. Segera lakukan pekerjaan yang sudah disusun sesuai rencana kerja,” tekannya.
Ketua Banggar DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan pascadisepakatinya hasil evaluasi APBD 2024 oleh Kemendagri, pihaknya akan mengawal pekerjaan pembangunan di 2024. Bahkan, DPRD Kalsel akan meningkatkan kinerja pengawasan APBD 2024. “Tak hanya sektor pembangunan, juga pendapatan daerah harus bisa ditingkatkan,” pintanya. Untuk diketahui, struktur APBD 2024 meliputi belanja daerah sebesar Rp10.425.538.793.053. Terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Kemudian target pendapatan daerah sebesar Rp10.174.241.835.294 yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengatakan sebelumnya, APBD 2024 harus dikawal bersama. Khususnya beberapa agenda pembangunan yang dituangkan dalam APBD. Supaya seluruh jajaran bisa saling mengontrol, mengawasi, dan mengingatkan agar pemanfaatan APBD 2024 optimal.
“Demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kalsel, alokasi anggaran 2024 bisa dikelola dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel,” kata pria yang akrab disapa Paman Birin itu. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

