Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemko Banjarmasin Ngutang 300 Miliar

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

Lobi-lobi ke pemerintah pusat agar dana bagi hasil segera ditransfer belum menuai hasil. Pemko Banjarmasin pun terpaksa menggeser-geser anggaran untuk membayar utang-utangnya.


Advertisement

        ****

BANJARMASIN - Selasa (9/1) siang, lobi Balai Kota di Jalan RE Martadinata tampak ramai. Di situ, ada Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo yang baru saja kelar rapat.Rapat yang membahas rencana refocusing atau pergeseran anggaran itu digelar tertutup di Aula Kayuh Baimbai. Dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina.

Hasilnya, refocusing diperlukan supaya pemko bisa membayar utang-utangnya kepada kontraktor atas proyek-proyek tahun 2023 kemarin.Nominal utangnya lumayan besar. Kata Edy sekitar Rp300 miliar. "Total dari 17 SKPD yang melaksanakan proyek di tahun 2023," ujarnya kepada Radar Banjarmasin.

Advertisement

Keuangan daerah sedang seret akibat prediksi pemko yang luput. Pengeluaran tak sebanding dengan pemasukannya. Apalagi target pendapatan asli daerah (PAD) juga tidak tercapai. "Mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada pergeseran anggaran. Kegiatan yang bukan prioritas digeser ke APBD perubahan nanti," ujarnya.

"Langkah awal, kami rasionalisasi dahulu kegiatan-kegiatannya," tambahnya. Bagaimana dengan hasil upaya lobi percepatan transfer dana bagi hasil (DBH) ke pemerintah pusat? Edy menjawab belum ada balasan. "Kami sudah sampaikan kondisi kas daerah seperti apa. Kebutuhan pemko seperti apa. Dengan alasan yang cukup kuat, mudah-mudahan bisa disalurkan secepatnya," harapnya.

Adapun nominal transfer DBH yang ditunggu pemko mencapai Rp180 miliar. "Itu hak pemko yang semestinya dicairkan pada tahun berjalan. Namun oleh pusat justru disalurkan ke tahun berikutnya. Dan beberapa daerah lain juga berharap begitu (disalurkan lebih cepat)," pungkasnya. Terkait refocusing APBD 2024, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, memilih tak banyak bicara. Sembari tersenyum, Ibnu menyarankan agar wartawan mengkonfirmasi ke Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman saja.

Advertisement

Ikhsan selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banjarmasin membenarkan keterlambatan pembayaran hak kontraktor atau penyedia jasa tersebut. "Jalan keluarnya adalah refocusing. Kami bicarakan tadi, bagaimana mempersiapkan rencana itu," ucapnya.

"Saya rasa tidak ada hal yang istimewa. Lebih kepada persiapan refocusing saja," tekannya. Dijelaskannya, dalam kondisi normal atau tidak mendesak, refocusing tidak diperkenankan. Namun sekarang situasinya berbeda. "Itu pula yang kami bicarakan ke kementerian, selain mengharapkan agar dana pusat bisa cepat disalurkan," ujarnya.

Ditegaskan Ikhsan, persoalan ini tidak hanya membelit Banjarmasin. "DBH yang belum disalurkan ini, sebenarnya tidak hanya dialami kami. Tapi juga dialami kabupaten dan kota di Kalsel dan di luar Kalsel," tutupnya. Salah satu SKPD yang terdampak refocusing anggaran itu adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin. Sang kepala dinas, Ichrom Muftezar tampak tenang menyikapi refocusing itu. Walaupun diakuinya, ada pekerjaan yang terlambat dibayarkan.Namun menurutnya masih bisa dikomunikasikan dengan kontraktor. "Pasti akan dibayarkan, tinggal menunggu waktu saja," tutupnya. (*)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer