
Setelah diberikan waktu 3x24 jam, Bawaslu Tanah Laut (Tala) bersama tim gabungan akhirnya menertibkan alat peraga kampanye (APK) peserta Pemilu 2024 yang penempatannya tak sesuai aturan, Kamis (25/1) siang.
Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP dan Damkar, TNI-Polri, Kesbangpol dan Panwascam mulai menyisir jalan-jalan di Kota Pelaihari yang menjadi lokasi pemasangan APK. Dimulai dari Bundaran Balerejo Pelaihari hingga Gunung Kayangan, Desa Ambungan Pelaihari.
Dalam penyisiran itu, tim gabungan berhasil menertibkan puluhan APK yang pemasangannya menempel di pohon dan di tiang listrik dan tiang Telkom.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Tala, Zainal Abidin mengatakan, sebelum dilakukannya penertiban pihaknya telah menyurati para parpol agar menertibkan APK yang pemasangannya tidak sesuai aturan.
"Mereka kami berikan waktu selama 3x24 jam untuk menertibkan secara mandiri. Namun hingga sekarang masih ada APK yang belum ditertibkan, sehingga kita tertibkan hari ini," katanya, usai kegiatan.
Berdasarkan pantauan pihaknya, ada 339 APK yang pemasangannya tidak sesuai ketentuan, tersebar di sebelas kecamatan se-Kabupaten Tala. "Hari ini kita melakukan penertiban APK di sekitaran Kota Pelaihari. Nantinya akan dilanjutkan ke kecamatan-kecamatan lain," bebernya.
Dikatakan Zainal hasil kegiatan penertiban hari ini ada sebanyak 40 APK yang ditertibkan dan diamankan di Kantor Bawaslu Tala. Selain itu juga ada puluhan APK lain yang dirapikan oleh tim gabungan.
"APK yang paling banyak ditertibkan adalah caleg-caleg dari DPRD Provinsi dan RI, serta ada juga APK Paslon Presiden dan Wakil Presiden," ungkap pria yang sebelumnya berprofesi sebagai jurnalis ini.
Selanjutnya, Zainal mengimbau kepada para peserta pemilu 2024 yang APK-nya dipasang tidak sesuai ketentuan agar bisa segera diperbaiki, sebelum nantinya ditertibkan oleh tim gabungan. "Bagi peserta pemilu yang APK-nya dilepas kalau mau memakai kembali bisa diambil di Kantor Bawaslu Tala," tandasnya.
Kepala Satpol PP dan Damkar Tala, Muhammad Kusri mengatakan, berdasarkan laporan dari Bawaslu Tala, wilayah yang paling banyak APK dipasang tidak sesuai ketentuan berada di Kecamatan Bati-Bati, dengan jumlah 100 APK sedangkan di Kecamatan Pelaihari ada sekitar 50 APK. "Jumlah ini bisa berkurang, karena bisa saja peserta pemilu menertibkan APK-nya secara mandiri. Jadi kita lihat di lapangan langsung," katanya.
Lebih lanjut dia menuturkan, pihaknya bersama Bawaslu Tala akan terus melakukan penertiban terhadap APK yang melanggar aturan. Tak hanya di sekitaran Kota Pelaihari, namun juga di kecamatan lain. "Nanti kita akan turun ke kecamatan lain untuk menertibkan APK. Hari ini kita mulai di Kecamatan Pelaihari," tukasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




