Pada kasus ini pihaknya selaku penyidik dan pihak Bawaslu, selajutnya fokus penyidikan. Dinilai lengkap dilimpahkan ke Kejaksaan HSU dan menyiapkan penuntutan di persidagan di PN Amuntai, selama proses sidang berlangsung.

knum Kepala Desa Bejawit, Aisyah, dijatuhi vonis empat bulan penjara dan denda Rp 5 juta, pada sidang di Pengadilan Negeri Amuntai, HSU, Senin (25/3). Vonis dibacakan Hakim Ketua Gland Nicholas, Hakim Anggota Mike Indah dan Amalina Fikriyah dalam sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa A di Pengadilan Negeri Amuntai. Diketahui, tindakan Aisyah sebagai kepala desa berbuntut jalur hukum.
Aksinya sang kades saat itu, direkam pengawas desa dan viral di masyarakat. Dimana oknum kades ini mengampanyekan salah satu caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Kalsel, saat itu di pos kamling yang ada di desanya, Rabu (7/2) silam. Kejadian sekitar pukul 11.00 Wita.. Sampai akhirnya Aisyah disidang dan dijatuhi vonis.
Terkait vonis tersebut, Kapolres HSU, AKBP Meilki Bharata, melalui Kasat Reskrim Iptu Krismandra mengatakan, pihaknya tergabung dalam sentra penegakan hukum atau Gakkumdu Bawaslu HSU.
"Meski vonis 4 bulan dan denda sesuai tuntutan, yakni Rp 5 juta. Kami menilai keputusan majelis hakim sudah sesuai. Sebab kades ini mengampanyekan salah satu peserta pemilu yang sangat dilarang," ujarnya.
Apresiasi juga disampaikan Iptu Krismandra terhadap tim sentra gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu di daerah ini. “Begitu kasus ini dilimpahkan Bawaslu, kami punya gambaran sehingga proses penyidikan lebih mudah," terangnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu HSU Marfa’i mendukung putusan hakim meski walau lebih jauh lebih ringan satu bulan dari tuntutan JPU Kejaksaan HSU.
“Kasus kades ini yang melanggar undang-undang pemilu ini, jadi pembelajaran bagi publik. Sehingga kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini sebab sudah ada yang menjadi contoh,” harapannya.
Sementara itu, Kajari HSU Agustiawan Umar melalui Kasi Intel Asis Budianto, mengatakan, sang oknum kepala desa atau sebutan lain dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye.
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. “Atas putusan tersebut terdakwa menyatakan pikir-pikir selama tiga hari demikian juga JPU juga menyatakan pikir-pikir,” lengkapnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

