"Untuk di Martapura sendiri ada 26 desa, semuanya sama sekali belum dibayar sampai dua bulan ini," keluhnya.
Honor Tak Kunjung Dibayar, Anggota PPS se-Kabupaten Banjar Layangkan Surat Terbuka ke KPU RI

Hingga masa tugas berakhir, honor para Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Banjar tak kunjung dibayarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar. Karena itu, seluruh PPS di Kabupaten Banjar merasa kecewa dan melayangkan surat terbuka kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Sabtu (11/5/2024).
Dalam surat terbuka itu, PPS se-Kabupaten Banjar menyampaikan bahwa mereka telah bekerja, bahkan dalam sehari 24 jam agar pemilu 2024 berjalan lancar.
Mereka kemudian mempertanyakan bagaimana bisa tugas mereka sudah selesai, tetapi honor belum juga diterima hingga masa tugas berakhir.
Surat terbuka tersebut juga ditembuskan ke KPU Kabupaten Banjar, KPU Provinsi Kalsel, dan PPK Kecamatan Martapura.
Ketua PPS Desa Labuan Tabu, Muhammad Yusri menyampaikan tujuan dari surat terbuka tersebut adalah untuk m eminta hak yang seharusnya menjadi milik para PPS."Isinya hanya meminta hak kami saja, tugas kami sudah selesai maka, keluarkanlah honor kami," ujar Yusri.
"Honor bulan Maret belum juga dilunasi, besarannya untuk Ketua PPS Rp1,5 juta, dan anggota honornya sebesar Rp1,3 juta," ungkapnya. Yusri menilai pihak KPU terlalu banyak alasan untuk membayar upah bekerja para PPS.
"Mereka (KPU Kabupaten Banjar) bilang uang yang kurang, kekurangan uangnya juga tidak ada, suratnya hanya disampaikan melalui pesan WhatsApp," keluhnya.
Tidak hanya itu, Yusri juga menyebut pembayaran honor PPS juga sempat menunggak sampai dua bulan, walau sebelumnya honor tersebut diterima penuh tanpa potongan. “Untuk di awal, memang lancar saja honornya, tapi kemudian memang sempat ada beberapa kali tertunggak hingga dua bulan,” ungkapnya.
Ia berharap PPS sebagai petugas yang terjun langsung dalam kelancaran Pemilu harusnya segera dipenuhi haknya. Dikonfirmasi, Sekretaris KPU Kabupaten Banjar, Mashuriansyah mengakui honor PPS mengalami tunggakan pada bulan Desember, hal tersebut dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi.
“Anggaran sempat masuk ke KPU Kabupaten Banjar, tapi selang beberapa jam ditarik lagi karena Permenkeu nomor 62, karena tunggakan lebih Rp 2 miliar dan harus di review oleh BPKP,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.
Mashuri menyebut, KPU se-Kalsel memiliki permasalahan yang sama dengan Kabupaten Banjar, namun pada 12 kabupaten/kota lain tidak mencapai Rp 2 miliar, sehingga dilakukan review oleh Inspektorat Jendral KPU.
Ditanya kapan selesai melakukan review? Mashuriansyah masih belum bisa memastikan. Mashuri menyampaikan, jika KPU RI telah mengirimkan surat ke BPKP pada 24 April 2024 lalu, sehingga pihaknya masih menunggu.
“Jadi kita sifatnya masih menunggu karena kendala kita di atas Rp2 miliar, mudah-mudahan secepatnya bisa dituntaskan," imbuhnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

