Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPK Ingatkan Caleg Terpilih di Kalsel, Laporkan Harta Kekayaan Kalau Ingin Dilantik

M
Penulis: M Oscar Fraby❯
KOMISIONER KPU: Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Kalsel, Nida Guslaili mengingatkan caleg terpilih untuk tak abai melaporkan harta kekayaan. (Foto: KPU Kalsel untuk Radar Banjarmasin)
KOMISIONER KPU: Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Kalsel, Nida Guslaili mengingatkan caleg terpilih untuk tak abai melaporkan harta kekayaan. (Foto: KPU Kalsel untuk Radar Banjarmasin)

 


Advertisement

 KPK mengingatkan para caleg terpilih wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke lembaga antirasuah.

Ini mengacu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. LHKPN itu ditembuskan pula ke KPU.

Sesuai jadwal, LHKPN dilaporkan paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Sesuai masa jabatan Anggota DPRD Kalsel yang sekarang, mereka akan berakhir pada 9 September mendatang. Pada 21 hari sebelum itu, caleg terpilih sudah harus melaporkan LHKPN mereka. 

Advertisement

“Sesuai aturan, caleg terpilih wajib melaporkan,” tegas Komisioner KPU Kalsel Divisi Teknis dan Penyelenggara, Nida Guslaili.

Lalu apakah sudah ada caleg terpilih hasil Pemilu 14 Februari tadi yang menembuskan laporan ke KPU Kalsel? Nida menerangkan baru sebagian parpol yang melaporkan. “Sudah kami surati agar ini menjadi perhatian serius. Tapi, banyak yang masih melengkapi,” tukasnya.

Ini terjadi lantaran laporan dikirim secara kolektif oleh partai politik. Jadi, menunggu lengkap semua. “Ada yang tersisa dua, dan ada yang lebih,” ungkapnya.

Advertisement

Menurutnya, ada beberapa kendala yang belum dipahami para caleg terpilih perihal pelaporan LHKPN ini. Khususnya para caleg baru yang terpilih. “Kalau yang petahana pasti sudah mengerti. Kami imbau untuk segera, dan jangan sampai tak melaporkan,” tekannya.

Sebelumnya, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Isnaini mengatakan apabila caleg terpilih tersebut tidak melaporkan LHKPN, maka pihak penyelenggara Pemilu bisa tidak menyertakan nama caleg tersebut ke dalam daftar nama yang akan dilantik.

“Jika laporan sudah sesuai ketentuan, kami (KPK, red) akan memberikan tanda terima pada para calon legislatif,” sebutnya.

Tanda terima itu menjadi salah satu persyaratan bagi calon terpilih untuk diusulkan namanya ke Presiden atau ke Menteri Dalam Negeri. “Artinya, jika mereka tidak mendapat tanda terima dari KPK, mereka tidak diusulkan menjadi calon legislatif terpilih,” ucapnya.(*)

 
 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Banjarmasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer