Pendapatan Daerah Banjarmasin Lumayan, tapi Pemko Jangan Senang Dulu

Melewati pertengahan tahun 2024, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banjarmasin mencapai Rp278,4 miliar. Atau 48 persen dari target Rp580 miliar. Meski progresnya lumayan, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin, Hendra meminta pemko jangan lekas bersenang hati. "Sejatinya kalau pertengahan tahun itu mencapai 50 atau 60 persen," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Kamis (4/7). 

Sebab jika masih di bawah 50 persen, artinya SKPD mulai diburu waktu. Sementara pekerjaan yang lain masih banyak. "Kalau sudah pertengahan tahun, capek mengejar target. Ada kerjaan ini itu, jadinya abai terhadap target," kata Hendra. 

Pasca-refocusing (pergeseran) APBD 2024, perlahan utang-utang itu dilunasi hingga tersisa Rp6,2 miliar. Hendra berharap, pemko belajar banyak dari kejadian itu. Jangan memakai anggaran daerah untuk hal-hal yang tidak urgen."Mendekati Pilkada, biasanya mau membangun ini itu. Tentu ada kepentingan politik, keuntungannya diambil duluan, sementara pengerjaannya bisa asal-asalan," sindirnya.

"Jika mau keuangan daerah sehat, kita semua harus mawas diri. Karena catatan penting dari LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban) 2023 adalah arus kas yang tidak lancar," sambung dia. Saat ini, DPRD terus meminta laporan per tiga bulan dari pemko. 

"Kami meminta laporan itu karena ingin tahu sejauh mana progresnya. Kalau ada kendala, dicari solusinya bersama-sama," tutup Hendra. Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin Edy Wibowo mengaku optimistis bisa mencapai target PAD 2024.

Sebab, Rp278,4 miliar itu baru mencakup pajak daerah, pendapatan yang sah, dan pengelolaan pemanfaatan aset daerah. Belum ditambah retribusi. 

"Kami lagi meminta data dari SKPD teknis. Sampai sekarang berapa retribusi yang didapat. Kalau misalnya bagus, maka kami optimistis," kata Edy, Selasa (2/7). (*)