Diduga Terkena Lahan Milik Warga, Pembangunan Gedung Baru DPRD Kalsel di Banjarbaru Digugat

 Pembangunan gedung baru DPRD Kalsel di Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru mendapat gugatan dari warga. Hal ini terungkap saat DPRD bersama Pemprov Kalsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (10/7/2024).

Gugatan ini berawal ketika warga bernama Sabriansyah Jahri menggugat Pemprov Kalsel. Sabriansyah adalah ahli waris Paiti (almarhum). Dia mengklaim punya hak atas sebagian lahan yang akan dibangun gedung baru DPRD Kalsel itu.

Sabriansyah mengklaim hak tanah seluas 20.230 meter, yang rinciannya memiliki panjang 170 meter dan lebar 119 meter. Dia bahkan menunjukkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 28/Pdt.G/2018/PN.Bjb, tertanggal 14 Februari 2019.

Kemudian, Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat IV diminta secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp1.446.000. Bermodal bukti tersebut, Sabriansyah meminta pembangunan gedung baru DPRD Kalsel di Banjarbaru dihentikan sebelum adanya kesepakatan terkait objek tanah.

Perihal ini, Ketua DPRD Kalsel Supian HK memastikan gugatan tersebut tak akan menghambat pembangunan kantor baru dewan itu. “Gugatan tidak akan mengganggu proses pembangunan. Kami akan tetap melanjutkan pembangunan kantor baru,” tegasnya.

Supian HK menyatakan keyakinan dirinya untuk tetap melanjutkan pembangunan gedung baru DPRD Kalsel itu atas dasar putusan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, saat Paiti masih hidup, juga sempat melakukan gugatan serupa. Namun, Pemprov Kalsel berhasil memenangkan kasus ini dengan putusan MA RI Nomor 968/K/PDT/2020 yang menolak permohonan kasasi dari pihak Paiti. “Gugatan ini merupakan hak mereka, kita ikuti saja prosesnya,” ujarnya.

Sementara, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan sebagian lahan yang digugat tidak sepenuhnya berada dalam area pembangunan kantor baru DPRD Kalsel tersebut. “Sebagian lahan berada di lokasi jalan dan drainase,” jelasnya.

Meski ada sengketa, Roy berharap pembangunan Rumah Banjar yang baru dapat berjalan lancar. “Pemprov Kalsel akan melanjutkan pembangunan berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi dari pihak Paiti,” tegasnya.Seperti diketahui, pembangunan gedung baru DPRD Kalsel resmi dimulai sejak 5 Juni 2024 lalu.

Ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dengan menekan tombol sirine secara simbolis di areal pembangunan. Menariknya, gedung baru DPRD Kalsel ini berkonsep green building atau bangunan hijau, dengan desain mengadopsi Rumah Adat Banjar Gajah Baliku. 

Pembangunan gedung baru DPRD Kalsel ini didanai dengan APBD Pemprov Kalsel, diperkirakan menelan dana mencapai Rp264 miliar dengan sistem pendanaan tahun jamak. Tahun 2024 ini, pendanaan pembangunan gedung baru Rumah Banjar ini mencapai Rp48,7 miliar. Gedung baru ini akan jauh berbeda dengan gedung DPRD Kalsel yang saat ini ada di Banjarmasin. 

Selain dilengkapi kamar tidur, bangunan baru ini juga akan dilengkapi dengan penunjang lain seperti fasilitas olahraga hingga perpustakaan. (*)