
Amblesnya teras SDN Mawar 7 Banjarmasin menjadi sorotan publik. Pengamat Pendidikan Banjarmasin, Reja Pahlevi menilai wajar jika para wali murid melayangkan protes.

Amblesnya teras SDN Mawar 7 Banjarmasin menjadi sorotan publik. Pengamat Pendidikan Banjarmasin, Reja Pahlevi menilai wajar jika para wali murid melayangkan protes.
Tak lain, karena merasa khawatir akan keselamatan anak-anak mereka. Ia meminta pihak sekolah untuk tidak meremehkan kekhawatiran itu. Kemudian, menuntut Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin agar menjamin keamanan bangunan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
"Perbaikan bangunan yang rusak, tentu memerlukan waktu. Tetapi selama proses tersebut, keselamatan peserta didik harus terjamin," ucapnya, kepada Radar Banjarmasin, Senin (19/8) siang.
"Karena sekolah seringkali tidak bisa berbuat banyak. Mereka bergantung pada Disdik sebagai pihak yang bertanggung jawab," tekannya. Tidak habis sampai di situ. Reja juga menyoroti banyaknya masalah terkait infrastruktur dan fasilitas sekolah di Banjarmasin dalam beberapa bulan terakhir. Dari situ menurutnya, mencuat pertanyaan besar.
"Apakah selama ini Disdik benar-benar turun ke lapangan untuk mendata kondisi sekolah-sekolah yang memprihatinkan?," singgungnya.
"Kalau alasan mereka adalah keterbatasan dana, solusi jangka pendek sebenarnya dapat diambil," ungkapnya. "Namun, sepertinya ada pembiaran dan kurangnya perhatian serius dari dinas terkait. Padahal dana untuk pendidikan cukup besar," pungkasnya akademisi di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), itu.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, meminta Disdik Banjarmasin untuk segera menindaklanjuti kerusakan bangunan di SDN Mawar 7 Banjarmasin.
Ia menilai, kerusakan yang terjadi menunjukkan bahwa bangunan tersebut belum mendapatkan perbaikan yang memadai. Kalau perlu menurutnya, Disdik lebih proaktif untuk melobi pemerintah pusat agar mendapatkan kucuran bantuan.
"Agar perbaikan sarana pendidikan dapat terus dilakukan," tekannya politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), itu Senin (19/8).
Saut menjelaskan bahwa alokasi anggaran tahunan dari Dinas Pendidikan tidak lebih dari 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin. Angka tersebut menurutnya jelas tidak sebanding dengan kondisi sarana pendidikan yang ada. Mengingat ada lebih dari 250 bangunan sekolah di Banjarmasin mengalami berbagai tingkat kerusakan. Mulai dari yang ringan hingga rusak parah.
"Melihat kondisi ini, kami di Komisi IV terus mendorong Pemko untuk memprioritaskan perbaikan sarana pendidikan di tingkat sd," tambahnya. Di sisi lain, Komisi IV juga akan segera memanggil Disdik untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai program perbaikan sekolah di Banjarmasin.
Mereka juga akan menanyakan langkah-langkah yang akan diambil setelah teras SDN Mawar 7 ambles, serta nasib perbaikan di SDN Basirih 10 yang sudah lama menjadi keluhan masyarakat. "Bila memungkinkan, kami juga akan memanggil perwakilan dari kedua sd tersebut beserta komitenya, untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail," tutupnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!