Ia mengatakan bahwa Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, akan memerintahkan Inspektorat untuk mengklarifikasi atau merespons surat dari kuasa hukum pelapor. "Pak Sekda mungkin akan mengarahkan Inspektorat untuk melakukan klarifikasi atau menanggapi surat itu," kata Ibnu, di Balai Kota pada Rabu (21/8).
Soal Dugaan Perselingkuhan Oknum ASN di Pemko Banjarmasin, Ibnu Sina Inginkan Keadilan

Dugaan kasus perselingkuhan dua oknum ASN di Pemko Banjarmasin masih bergulir di Inspektorat Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, memberikan tanggapan terkait kasus tersebut. Termasuk permintaan kuasa hukum pelapor, agar pemko bisa memperjelas atau menyampaikan sudah sampai mana perkembangan penanganan kasusnya.
Diketahui sebelumnya. Pada 9 Agustus 2024, Ahmad Mujahid Zarkasi, kuasa hukum pelapor dari AMZ & Associates, mengirimkan surat ke Pemko Banjarmasin yang juga ditembuskan ke Inspektorat Banjarmasin.
Isi dalam surat tersebut meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan kasus perselingkuhan yang telah dilaporkan kliennya sejak 30 September 2023. Menanggapi hal ini, Ibnu menjelaskan bahwa Inspektorat Banjarmasin adalah pihak yang menangani kasus tersebut.
Ibnu mengungkapkan bahwa dirinya telah bertanya langsung kepada Inspektorat mengenai perkembangan kasus tersebut. Menurutnya, pemeriksaan tambahan dengan melibatkan saksi-saksi akan dilakukan dalam pekan ini. Itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas nantinya.
Ibnu juga membeberkan, bahwa ia tidak mengetahui apakah Tim Pemeriksaan Khusus (Riksus) yang menangani kasus ini merupakan tim baru atau tim yang sama seperti sebelumnya. Namun ia menekankan pentingnya penguatan bukti-bukti untuk memastikan keadilan.
"Kami juga memberikan kesempatan kepada pihak terlapor untuk membela diri," ujarnya. "Jika ada bukti seperti rekaman CCTV yang bisa memperjelas situasi, silakan ditunjukkan," ungkapnya.
Ia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. "Kami ingin kasus ini segera jelas dan clear (tuntas)," tandasnya.
Diwartakan sebelumnya, Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai (MPPHDP) telah bersidang dan menyampaikan rekomendasi ke Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Namun, kasus tersebut dianggap masih lemah dan kurang bukti. Hingga dikembalikan wali kota ke Tim Riksus untuk didalami lagi. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

