Mohammad Effendy Prihatin Skandal Guru Besar ULM: Segera Pulihkan Nama Kampus

Dia pun tak ingin persoalan yang mencoreng nama besar “Kampus Perjuangan” ini berlama-lama. “Ini harus segera dipulihkan. Khususnya yang menyangkut skandal guru besar itu,” tekan Effendy, Selasa (10/1/2024).

Rektorat sebutnya harus cepat meminta klarifikasi dengan terduga dalang skandal guru besar ini, yakni Juhriansyah Dalle.

“Segera klarifikasi yang bersangkutan, sampaikan ke publik apa yang terjadi sebenarnya,” tekan pria yang saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Gubernur Kalsel itu.

Pasalnya, diduga gegara Dalle, para dosen yang terdampak tersebut turut menanggung akibatnya. Sepengetahuannya pun, para korban ini orang baik. “Mereka hanya jadi korban.

Tanyakan panggil Dalle. Kalau tak bisa menghadirkan, minta bantuan aparat Kepolisian untuk klarifikasi yang saat ini terjadi,” sarannya.

Minta bantuan kepolisan ini kata Effendy tak serta merta yang bersangkutan menjadi tersangka. Namun, karena persoalan ini serius yang diperlukan klarifikasi.

“Ini mengurai benang merah dan Dimana masalahnya. Bisa saja dia tak sendiri, atau ada kerjasama dengan kementerian,” tambahnya.

Dengan nantinya Dalle sudah dipanggil dan diklarifikasi, maka rektor harus menyampaikan hasilnya.

“Karena masyarakat juga penting tahu. Ini dampaknya tak hanya civitas akademika,” tekan Effendy.

Dia yakin, para dosen yang jadi korban ini tak punya niat untuk mengejar status guru besar dengan cara yang salah.

“Seandainya mereka tahu, saya rasa mereka tak mungkin mau. Makanya Dalle ini harus dimintai klarifikasi segera,” imbuhnya.

Lalu bisakah skandal ini diseret ke kejahatan akademik karena menyangkut pelanggaran integritas? Effendy belum bisa berandai-andai sebelum Dalle memberi klarifikasi perihal dugaan manipulasi jurnal predator.

“Dari hasil kajian klarifikasi nantinya, maka akan bisa diambil kesimpulan,” tukasnya.

Jika nanti hasil kajian dan kesimpulannya ditemukan unsur-unsur bertentangan dengan hukum, atau kejahatan yang mengarah ke pidana, maka tentu saja sebutnya bisa dilanjutkan proses hukum.

“Kalau sudah ada bertentangan dengan aturan hukum tentu saja dapat menjadi dasar ULM dapat melaporkan ke Polisi,” ujarnya.

Sisi lain, dia meminta persoalan ini tak hanya ULM yang dijadikan korban. Namun, Kementrian Riset dan Teknologi (Kemenristek) juga harus bertanggung jawab. Dia yakin kementerian juga punya andil dengan pemberian gelar guru besar ini.

“Dari pengalaman kawan-kawan, pengurusan birokrasi guru besar jika tak diurus di Jakarta, maka akan lama dan tak selesai. Dengan begitu, maka kawan-kawan mencoba menerobos supaya cepat. Artinya di tingkat kementerian juga bermasalah. Jangan ULM saja yang jadi korban,” tegasnya.(*)