Menang Praperadilan, Gubernur Kalsel Paman Birin Batal Jadi Tersangka di KPK

Pria yang katanya baru saja sembuh dari sakit ini, menang praperadilan atas status tersangka. 

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Afrizal Hadi dalam putusannya pada Selasa (12/11/2024) sore, menerima permohonan praperadilan yang dimohonkan Paman Birin.

Hakim tunggal itu menetapkan, penetapan tersangka terhadap pemohon (Paman Birin) adalah tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Hakim menyebut penetapan tersangka pemohon tidak didasari pemeriksaan terhadapnya terlebih dahulu.

Dalam pembacaan putusan, Afrizal menepis pembelaan KPK, yang menganggap pemohon tidak bisa mengajukan praperadilan, karena tidak diketahui keberadaannya.

Menurutnya, kesimpulan penyidik KPK yang mengatakan pemohon melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya adalah prematur.

Hal ini didasarkan pada tidak adanya surat panggilan pemeriksaan maupun penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan KPK.

“Berdasarkan dalil pemohon dan termohon beserta seluruh alat bukti ternyata tidak ada yang menunjukkan pihak termohon menerbitkan surat penetapan DPO,” kata Afrizal.

Kemudian, selain menyatakan tidak sah penetapan Paman Birin sebagai tersangka, hakim juga membatalkan sprindik yang dikeluarkan KPK.

Baca Juga: Data BPS: Produksi Padi dan Beras di Kaltim Diproyeksi Naik Meski Fluktuatif

“Dalam pokok perkara. Satu, menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon Sahbirin Noor untuk sebagian,” ujarnya.

Hakim juga menyatakan perbuatan termohon, dalam hal ini KPK, yang menetapkan Paman Birin sebagai tersangka merupakan perbuatan yang semena-mena.

“Menyatakan perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang semena-mena karena tidak sesuai prosedur,” ucap Afrizal.

Seperti diketahui, Paman Birin mengajukan permohonan praperadilan melawan KPK ke PN Jaksel setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR Kalsel. 

Permohonan praperadilan itu teregister dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL yang didaftarkan pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Dalam gugatan itu, Sahbirin Noor sebagai pihak pemohon, sedangkan pihak termohon adalah KPK.(*)