Efisiensi di Pemkot Banjarmasin, Seremoni Dikurangi Drastis dan EO Tak Dipakai Lagi

Fokusnya, memangkas pengeluaran untuk kegiatan yang kurang penting. Lalu mengalihkannya pada program prioritas. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo memaparkan belanja acara seremonial akan dikurangi secara drastis.

Beberapa contoh pengeluaran yang akan dipangkas meliputi studi banding, kajian, percetakan dokumen, alat tulis kantor, dan rapat di luar kantor (seminar, sosialisasi, diskusi kelompok terfokus, termasuk honor narasumber).

"Pengurangan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri, juga menjadi bagian dari langkah efisiensi," kata Edy, Selasa (11/2).

Selain itu, pemko juga tidak akan lagi menggunakan jasa event organizer (EO) untuk penyelenggaraan acara. Pemko juga akan mengirit belanja teknologi yang tidak mendukung fungsi utama (core system) pemerintahan, seperti lisensi aplikasi tambahan atau pembelian perangkat keras yang tidak urgen.

Pemko juga akan lebih selektif dalam memberikan hibah, hanya kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan sesuai kriteria.

"Anggaran hanya akan digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar mendukung kinerja pemerintahan," tegas Edy. Penghematan juga berlaku pada operasional kantor, seperti penggunaan air, telepon, internet, dan listrik. Jadi perangkat kantor yang tidak digunakan akan dimatikan setelah jam kerja untuk mencegah pemborosan.

Pemko juga membuat penyesuaian pada belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU-SG). Di bidang pekerjaan umum (PU) misalnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, telah dipangkas Rp6 miliar.

Artinya, penggunaan anggaran tidak lagi berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah, melainkan pada program prioritas yang memiliki hasil nyata.

Kendati terjadi efisiensi besar-besaran, pemko menjamin tidak akan berpengaruh pada belanja pegawai, termasuk gaji ke-13 dan 14. Edy juga menjamin tidak ada pengurangan tenaga honorer. "Supaya tidak menimbulkan kegaduhan," ujarnya.

"Tetapi SKPD jangan lagi menambah-nambah atau mengangkat tenaga honorer," sambungnya. Ditanya total nominal anggaran yang dihemat, Edy menjawab, pemko masih menghitung secara cermat.

Laporan SKPD akan menjadi dasar penentuan alokasi anggaran, terutama untuk kegiatan yang sudah berjalan. "Kita tidak bisa saklek mengikuti persentase pemerintah pusat, karena setiap SKPD memiliki kebutuhan yang berbeda," pungkasnya. (*)