Digugat sebesar Rp8,1 miliar di Pengadilan Negeri Banjarmasin karena diduga tidak melunasi pembayaran pekerjaan rumah dinas, PT Pelindo III Persero Cabang Banjarmasin angkat bicara.
Junior Manager Umum dan Humas Pelindo Banjarmasin, Suprayogi Sumarkan menegaskan akan mengikuti jalannya sidang gugatan ini. Dia menyampaikan, sebagai komitmen terhadap penegakan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik, Pelindo telah menunjuk Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai kuasa hukum untuk mewakili perusahaan dalam proses persidangan ini.
Penunjukan JPN sejalan dengan peran mereka dalam memberikan bantuan hukum kepada BUMN dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
“Pelindo menghormati dan mendukung sepenuhnya proses persidangan yang sedang berjalan,” ujarnya. Dia menambahkan, Pelindo percaya bahwa majelis hakim PN akan memproses perkara ini secara adil dan objektif.
Pelindo terangnya telah menyampaikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh PT Fitria Trans Tamara. Jawaban tersebut mencakup argumen dan bukti-bukti yang mendukung posisi perusahaan dalam sengketa ini.
“Kami berprinsip pada komitmen pengimplementasian good corporate governance dalam setiap hubungan kerja sama dengan semua pihak dan sudah kami sampaikan dalam persidangan gugatan,” ujarnya.
Ditegaskannya, Pelindo berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan persidangan dengan itikad baik. “Kami berharap agar proses hukum ini dapat segera mencapai keputusan yang adil bagi semua pihak,” imbuhnya.
“Perusahaan akan terus memantau perkembangan proses persidangan dan siap memberikan informasi terkini kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, gugatan terhadap PT Pelindo III Persero Cabang Banjarmasin ini datang dari Makmum. Dia adalah Direktur PT Fitria Trans Tamara.
Makmum meminta kepada majelis hakim agar menerima dan mengabulkan seluruh gugatannya. Yakni menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas diterbitkannya surat Nomor Pj06/121/Bjm-2017 tertanggal 6 Desember 2017 dan Pj06/34/Bjm-201 tertanggal 19 Februari 2018 .
“Agar menghukum tergugat wajib membayar kepada penggugat seketika dan sekaligus kerugian materiil dan immaterial,” kata Makmum.
Untuk materiil, nilai tagihan termin I yang tercantum dalam invoice sebesar Rp 1.702.000.000, sebagai akibat langsung dari tidak dibayarnya tagihan. Maka penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya hak untuk menikmati bunga akibat kelalaian (moratoir) tergugat, menurut hukum sebesar 6 persen per tahun selama 90 bulan, penggugat pun menelan kerugian sebesar Rp 765 juta.
Dan kerugian secara moril telah menimbulkan kekecewaan yang sangat besar, berupa waktu, tenaga, pikiran akibat tidak dibayarnya tagihan penggugat. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!