Anggota Bawaslu Banjar Tercatat Aktif Jadi Dosen, DKPP Beri Sanksi Pemberhentian Sementara

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi tegas terhadap anggota Bawaslu Kabupaten Banjar, Muhammad Syahrial Fitri. Sidang putusan perkara nomor 217-PKE-DKPP/IX/2024 itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Ratna Dewi Pettalolo, Senin (10/3).

Dalam putusannya, DKPP mengabulkan sebagian pengaduan, dan menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras serta Pemberhentian Sementara selama 30 hari kerja kepada Syahrial. DKPP menilai bahwa Syahrial terbukti masih aktif mengajar atau sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum salah satu universitas swasta di Kota Banjarmasin saat menjalankan tugas sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Banjar. Majelis hakim memutuskan bahwa tindakannya itu dinilai bersalah dan dianggap melanggar kode etik oleh DKPP.

Pemberhentian sementara ini berlaku hingga statusnya tercatat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

“Memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu sebagian, menjatuhkan sanksi peringatan keras, dan pemberhentian sementara terhadap teradu 1 Muhammad Syahrial Fitri selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar selama 30 hari kerja sampai dengan terbitnya status tidak aktif/cuti sementara pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Ratna Dewi Pettalolo.

DKPP RI juga memerintahkan Bawaslu untuk merehabilitasi nama Wahyu, anggota Bawaslu Kabupaten Banjar lainnya yang masuk dalam perkara yang sama, terhitung sejak putusan ini dibacakan.

“Memerintahkan Bawaslu untuk menjalankan keputusan ini dalam waktu maksimal 7 hari setelah putusan dibacakan,” sebut Ratna. Lantas apa sikap Bawaslu Banjar terhadap keputusan DKPP ini? Belum ada satupun anggota Bawaslu Kabupaten Banjar merespons konfirmasi Radar Banjarmasin hingga tadi malam. Baik dari Ketua Bawaslu Banjar M Hafizh Ridha, maupun Komisioner Divisi Humas Bawaslu Banjar Muhaimin.

Aduan yang menyeret kedua Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar ini tetap diproses DKPP, meskipun pihak Pengadu telah mencabut aduannya. Aduan ini berkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 217-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Perkara ini diadukan oleh Fathurrahman yang memberikan kuasa kepada Darul Huda Mustaqim, Muhammad Ridho Fuadi, dan Armadiansyah.

Dalam persidangan, Fathurrahman sebagai Pengadu tidak berpendapat serta tidak membacakan pokok aduan, karena pengadu telah mencabut aduan tersebut. Pengadu pun menyerahkan surat pencabutan pengaduan. Namun, Ketua Majelis menegaskan bahwa pencabutan pengaduan tersebut tidak serta-merta menghentikan proses persidangan.

Muhammad Syahrial Fitri dalam persidangan sebelumnya membantah dalil Pengadu yang mengatakan bahwa ia masih aktif sebagai dosen tetap di sebuah perguruan tinggi. Syahrial mengungkapkan beberapa kali konsultasi dengan pimpinan fakultas terkait statusnya sebagai penyelenggara. Seluruh mata kuliah yang diampu atas namanya dilaksanakan oleh Asisten Dosen.

Terkait dengan namanya masuk dalam Forlap PDDIKTI, menurut Teradu I, dilakukan dalam rangka menunjang akreditasi kampus. Hal demikian dinilai lumrah, terlebih untuk kampus swasta yang jumlah dosennya terbatas. 

“Saya telah dibebastugaskan dari kegiatan mengajar, tetapi nama saya tetap tercantum untuk keperluan akreditasi kampus,” jelas Syahrial dalam sidang etik DKPP beberapa waktu lalu.(*)